Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Elektronik dalam Rangka Pelayanan Publik di Kabupaten Gresik
Downloads
The village has its original autonomy (geruine autonomy) emerging and its existence is not due to the delegation or the authority of the higher units of government, but is sourced and rooted in the original rights of the village concerned. The original rights are sourced from the rights of origin, customs and traditional rights of the village concerned. Village autonomy can be said to be an autonomy sourced from cultural wisdom, customs and common sense of the village. According to regulation of the Minister of Villages, Customs and common sense of the village.
Peraturan Daerah Gresik Nomer 12 Tahun 2015 di Bab VII pasal 110 tentang pemilihan kepala desa eVoting dan Peraturan BupatiNomer 27 Tahun 2016
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 PedomanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dinamka: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, edisi Agustus 2002
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang KartuTanda Penduduk.
ADJ by Unair is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
1. The journal allows the author(s) to hold the copyright of the article without restrictions.
2. The journal allows the author(s) to retain publishing rights without restrictions
3. The legal formal aspect of journal publication accessibility refers to Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
