Jurist-Diction

Back Matter Vol. 7 No. 2, April 2024

2024-04-20T17:06:42+07:00

Back Matter Vol. 7 No. 2, April 2024

Front Matter Volume 7 No. 2, April 2024

2024-04-26T14:55:46+07:00

Front Matter Volume 7 No. 2, April 2024

Pertanggungjawaban Pidana Promosi Saham Yang Menyebabkan Terjadinya Manipulasi Pasar Dengan Melibatkan Public Figure

2024-04-18T10:38:54+07:00

Abstract

This research is entitled "Criminal Liability for Promotion of Stocks Causing Market Manipulation by Involving Public Figures". The formulation of the problems proposed 1) Criminal liability for stock promotion that causes market manipulation by companies involving Public Figures, and 2) Legal protection for investors who are harmed due to stock promotion actions that result in market manipulation. In connection with the phenomenon of stock promotion actions, it is deemed necessary to study in which case this stock promotion leads to a criminal act of market manipulation as referred to in the Capital Market Law, so that the perpetrators can be charged with the provisions of Article 91 and their criminal sanctions. In addition, the application of criminal sanctions is not sufficient to accommodate the interests of the victims, in this case the investors who are harmed. As an effort to recover investors' losses from stock promotion actions that result in market manipulation, investors can submit applications for restitution and illegal returns of profits and compensation funds.

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Promosi Saham yang Menyebabkan Manipulasi Pasar dengan Melibatkan Public Figure”. Rumusan masalah yang diajukan 1) Pertanggungjawaban pidana promosi saham yang menyebabkan terjadinya manipulasi pasar oleh perusahaan yang melibatkan Public Figure, dan 2) Perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar. Berkaitan dengan fenomena tindakan promosi saham dirasa perlu untuk dikaji dalam hal mana promosi saham ini mengarah pada tindak pidana manipulasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, sehingga para pelakunya dapat dijerat ketentuan Pasal 91 beserta sanksi pidananya. Selain itu, penerapan sanksi pidananya tidak cukup untuk mengakomodir kepentingan korban dalam hal ini investor yang dirugikan. Sebagai upaya untuk pengembalian kerugian investor atas tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar maka pengajuan permohonan restitusi dan pengembalian keuntungan secara tidak sah dan dana kompensasi dapat dilakukan investor.

Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi

2024-04-23T16:20:30+07:00

Abstract

The Draft Criminal Code Law (RUU KUHP) is a reformation of the criminal Code left behind with the aid of the Dutch East Indies colonial generation which became no longer in accordance with existence in society. Within the regulatory layout, residing law turns into an issue or new component that is accommodated as an implementation of the growth of the legality precept that is anticipated in order to assist law enforcement which is felt to be greater simply and bring continuity between (UU and residing law). That is realized through the existence of regional regulations as an expansion of the principle of legality which in its scope regulates the compilation of customary criminal offenses. However, this is felt to be inconsistent with Article 18B paragraph (2) of the 1945 constitution which regulates the recognition and appreciate for customary law and conventional rights. The inclusion of residing law preparations in regional regulations causes regulations regarding respect and also the conventional rights of Indigenous Peoples

Abstrak

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan pembaharuan KUHP peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dimana sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Dalam rancangan pengaturannya, living law menjadi sebuah isu ataupun hal baru yang diakomodir sebagai implementasi perluasan asas legalitas yang digadang-gadang dapat membantu penegakan hukum yang dirasa lebih adil dan membawa kesinambungan antara (UU dan living law). Hal tersebut diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah sebagai perluasan asas legalitas yang dalam cakupannya mengatur tentang kompilasi Delik pidana adat. Namun, hal tersebut dirasa tidak sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang mana mengatur mengenai pengakuan serta penghormatan hukum adat dan hak-hak tradisional. Dimasukkannya pengaturan living law dalam Peraturan Daerah menyebabkan adanya pembatasanpembatasan mengenai penghormatan dan juga hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat.

Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber-Terrorism Melalui Politik Hukum Pidana

2024-03-28T09:23:00+07:00

Abstract

The research aims to construct a rule of law in order to tackle cyber-terrorism crimes in Indonesia. In essence, changes in technological developments have a positive impact in the framework of increasing human welfare, progress and civilization, but these technological and information developments also have a negative impact. One of them is a crime using computer and internet media known as cybercrime. This study uses normative legal research and statutory, conceptual, and comparative approaches. Whereas the results of the study show that compared to other countries, Indonesia has experienced delays in regulating legal formulations regarding cybercrime, especially cyber-terrorism. In addition, law enforcement is also experiencing ambiguity because there is no instrument that regulates clearly and unequivocally. In this context, Indonesia must use the politics of criminal law to compile and regulate cyber-terrorism crimes in the context of overcoming cybercrimes. Therefore, the government must immediately make regulations or draft laws to anticipate cyber-terrorism crimes.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengonstruksi sebuah aturan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan cyber-terrorism di Indonesia. Pada hakikatnya perubahan dalam perkembangan teknologi berdampak positif dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun perkembangan teknologi dan informasi ini juga berdampak negatif. Salah satunya adalah tindak kejahatan yang menggunakan media komputer dan internet yang dikenal dengan istilah kejahatan mayantara atau cybercrime. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahwa hasil penelitian menunjukkan Jika dibandingkan dengan negara lain maka Indonesia mengalami keterlambatan dalam mengatur formulasi hukum mengenai cybercrime terkhusus cyber-terrorism. Selain itu penegakan hukum juga mengalami ketidakjelasan karena belum ada instrumen yang mengatur secara jelas dan tegas. Dalam konteks ini Indonesia harus menggunakan politik hukum pidana guna menyusun dan mengatur mengenai kejahatan cyber-terrorism dalam rangka penanggulangan kejahatan dunia maya. Oleh karena itu pemerintah harus segera membuat aturan atau rancangan undang-undang untuk mengantisipasi kejahatan cyber-terrorism.

Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’

2024-03-28T10:04:14+07:00

Abstract

The inclusion of "living law" in Article 2 of the Criminal Code (KUHPN) has sparked a national debate concerning the static character of criminal law against the dynamic essence of living law. This study aims to investigate the growth of the concept of living law and the material legality principle following its development in the KUHPN. It is conducted as normative legal research and essentially consists of evaluating relevant documents and legislation. The results indicate that the KUHPN have the potential to alter the nature of living law, which was originally dynamic and encompassed both criminal and civil realms, into a static framework largely focused on criminal issues. The expansion allows for a softer application of the criterion of legality in criminal law enforcement, as punishment is regulated not only by laws but also by area rules.

Abstrak

Akomodasi “hukum yang hidup” pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPN) menimbulkan perdebatan nasional karena hukum pidana bersifat statis sedangkan hukum yang hidup bersifat dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pergeseran konsep hukum yang hidup dalam masyarakat dan dampak dari perluasan asas legalitas materiil terhadap paradigma asas legalitas setelah diatur dalam KUHPN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang fokus melakukan studi pustaka terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akomodasi hukum yang hidup pada Pasal 2 KUHPN berpotensi menggeser maknanya yang semula bersifat dinamis dan tidak membedakan ranah pidana dan perdata menjadi bersifat statis serta cenderung menjadi ranah pidana saja. Perluasan asas legalitas di dalam KUHPN tidak hanya berimplikasi pada eksistensi hukum yang hidup tetapi juga berdampak pada penegakan hukum pidana. Perluasan itu memberikan ruang bagi pelunakan penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana karena pemidanaan tidak hanya diatur di dalam undang-undang tetapi juga diatur dalam peraturan daerah.

Gagasan Directive Principle of State and Social Policy Model Brasil Sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia dalam PPHN

2024-03-31T05:10:07+07:00

Abstract

The National Development Planning System (SPPN) is currently being discussed by the People's Consultative Assembly (MPR) not to be continued and to be replaced with the Principles of State Policy (PPHN). Currently, the mechanism to be used in PPHN is still being debated, one of which is the idea of using the Directive Principle State and Social Policy (DPSP) method which is being implemented in Brazil. This research uses normative juridical methods with legislative, comparative and historical approaches. The results of this research provide two conclusions. First, development planning using mechanisms such as GBHN or SPPN cannot be used as a mechanism in PPHN. Second, the Brazilian model of DPSP is very suitable to be applied in Indonesia because of 2 (two) things, firstly the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which adopts socialism and constitutionalism; second, the adoption of a 3 (three) chamber parliamentary model (tricameral system).

Abstrak

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) saat ini tengah diwacanakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk tidak dilanjutkan dan akan digantikan dengan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Saat ini, mekanisme yang akan dipakai dalam PPHN masih menjadi perdebatan, salah satunya adalah gagasan untuk menggunakan metode Directive Principle State and Social Policy (DPSP) yang diimplementasikan di Brasil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, komparatif, dan historis. Hasil dari penelitian ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, perencanaan pembangunan dengan mekanisme seperti GBHN maupun SPPN tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme dalam PPHN. Kedua, DPSP model Brasil sangatlah cocok diterpakan di Indonesia dikarenakan 2 (dua) hal, pertama konstitusi UUD NRI 1945 yang mengadopsi paham sosialisme dan konstitusionalisme; kedua, dianutnya model parleme 3 (tiga) kamar (sistem tricameral).

Perlindungan Hukum Tersangka Terhadap Proses Penyidikan Yang Menyelenggarakan Konferensi Pers

2024-04-18T09:58:03+07:00

Abstract

Police officer investigators have essential standings on starting the criminal justice system. In order to duty call, they are entitled with authority in itselves to discover and gather evidences which enlights the criminal act and determine the suspect. KUHAP as criminal procedure contains authority for Investigator to enforce the base of law state. Common practice in terms of conducting investigation is doing conference press as manifestasion of institusion accountability. Conference press has big impacts for the suspects which should be highly thorough the authority of Investigators. The purpose of this research is studying the authority of Investigators to conduct the conference press. Legal prescripstion would be the result of this research which stating conference press as legally conduct or illegaly conduct by Investigators. Criminal procedures as a reference Investigator action to create legal certainty and legal orderliness.

Abstrak

Peranan Penyidik dalam penegakan hukum pidana berada pada garda terdepan sebagai suatu langkah awal dimulainya sistem peradilan pidana. Didalam melaksanakan perintah jabatan tersebut, Penyidik dibekali dengan sebuah kewenangan yang melekat padanya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. KUHAP sebagai hukum formiil merupakan acuan kewenangan bagi penegak hukum sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Praktik umum yang diterapkan oleh Penyidik didalam proses penyidikan adalah menyelenggarakan konferensi pers. Konferensi pers tersebut menimbulkan dampak yang besar bagi Tersangka itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan yang melekat kepada Penyidik didalam penyelenggaraan konferensi pers tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan sebuah preskripsi hukum terhadap berwenang atau tidaknya Penyidik didalam melangsungkan kegiatan konferensi pers tersebut. Dasar kewenangan yang jelas sebagai batu uji validitas perbuatan Penyidik diharapkan memberikan kepastian dan keteraturan didalam hukum.

Urgensi Konstruksi Hukum Freedom of Speech dan Limitasinya Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2024-03-28T14:35:08+07:00

Abstract

There is a need to develop a paradigm in the formation of regulations that protect it freedom of speech as a form of human right in Indonesia in the future and forms the legal construction of the application of restrictions on freedom of speech in a good Criminal Code Bill. So, it doesn't hurt freedom of speech which is part of human rights in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution. This research is directed at constructing norms that can be adopted in the Draft Criminal Code regarding criminal acts related to freedom of speech such as pollution, insults, slander and so on. This research uses a juridical-normative method with a conceptual approach to freedom of speech in the Draft Criminal Code and a comparative approach between freedom of speech in Indonesia and the basic rules in the Universal Declaration of Human Rights. The results of this research are in the form of norms that must exist in limiting freedom of speech which can be implemented in the Criminal Code Bill and the development of human rights regulations in Indonesia, especially regarding freedom of speech.

Abstrak

Perlunya pengembangan paradigma dalam pembentukan regulasi yang menjaga freedom of speech sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia di Indonesia untuk kedepannya, dan membentuk konstruksi hukum penerapan pembatasan freedom of speech dalam RUU KUHP yang baik. Sehingga, tidak mencederai freedom of speech yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini diarahkan untuk mengkontruksi norma yang dapat diadopsi dalam RUU KUHP mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan freedom of speech seperti pencemaran, penghinaan, fitnah dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual freedom of speech dalam RUU KUHP dan pendekatan komparatif antara freedom of speech di negara Indonesia dan aturan dasar dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hasil penelitan ini berupa norma yang harus ada dalam pembatasan freedom of speech yang dapat diimplementasikan dalam RUU KUHP dan pengembangan regulasi hak asasi manusia di Indonesia terutama mengenai freedom of speech.

Optimization of Transformative Leadership to Enhance Organizational Performance: Policing Strategic Analysis at Industrial Revolution 4.0 Era to Maintain Security and Public Order

2023-10-02T10:10:32+07:00

Abstract

The Bojonegoro Resort Police, a middle manager in the Indonesian National Police, proactively adapts to the Fourth Industrial Revolution's challenges, marked by VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity). They prioritize staying informed about developments and taking initiative. Strategies for security and public order maintenance, including crime prevention and increased surveillance, are effectively planned and implemented. Qualitative field research explores how transformative leadership optimizes policing and performance. Findings reveal: 1) Leaders model idealized influence and inspire a shared vision; 2) They provide inspirational motivation; 3) Leaders foster intellectual stimulation by promoting skill development and critical thinking; 4) Individualized consideration is shown through active delegation and control measures. In conclusion, the Bojonegoro Resort Police's proactive, transformative leadership helps them navigate the Fourth Industrial Revolution's challenges, enhancing organizational performance in maintaining security and public order.

Judicial Corruption dan Analisis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Likuiditas Bank Indonesia Berdasarkan Teori Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung

2024-04-18T10:21:56+07:00

Abstack

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) was born out of a situation at that time when an economic crisis hit Indonesia, where the rupiah exchange rate against the dollar fell very sharply, decreased exports and imports, collapsed banking, sluggish real sector and increased unemployment . Thus, on September 3, 1997, the President instructed the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia to assist national banks which were sick and lacking liquidity. In addition, it provides the option to be merged with healthy banks or if it is successful too, the main focus is to protect depositors. Of the several suspects in the BLBI corruption case, this journal discussion will focus more on the BLBI corruption crime committed by the defendant Syafruddin Arsyad Tumenggung as the Former Chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) or the owner of PT. Fortius Investment Asia by analyzing the verdict that has been handed down against Syafruddin at the district court until the cassation.

Abstrak

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) lahir dari situasi yang pada saat itu sedang terjadi krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot dan lemah dengan sangat tajam, turunnya ekspor dan impor, perbankan yang kolaps, lesunya sektor riil dan bertambahnya pengangguran. Sehingga, pada 3 September 1997, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk membantu bank nasional yang sakit dan likuiditasnya kurang. Selain itu, memberikan opsi untuk digabung dengan bank-bank yang sehat atau jika berhasil juga, maka fokus utama adalah melindungi deposan. Dari beberapa tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi BLBI, dalam pembahasan jurnal kali ini akan lebih difokuskan terhadap tindak pidana korupsi BLBI yang dilakukan oleh terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau Pemilik PT. Fortius Investment Asia dengan menganalisis putusan yang telah dijatuhkan terhadap Syafruddin pada Pengadilan negeri hingga kasasi.

Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai Bentuk Pemulihan Kerugian Korban

2024-03-28T14:55:18+07:00

Abstract

Fraud in the investment sector can be defined as an activity that seeks to collect funds originating from the public which is contrary to statutory provisions. The results of this study explain that investment fraud is against Article 378 of the Criminal Code. Provisions regarding asset confiscation are described in several statutory provisions in criminal law. Confiscation of the assets of the perpetrator of the investment fraud crime can be carried out based on a court decision which has permanent legal force against all the assets of the perpetrator that are directly or indirectly related to the criminal act of investment fraud he has committed. And steps to recover the losses of victims of investment fraud crime can be taken through confiscation of the proceeds of crime regulated in the Criminal Procedure Code or in the TPPU Law.

Abstrak

Penipuan dalam bidang investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berusaha mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penipuan investasi bertentangan dengan pasal 378 KUHP. Ketentuan mengenai perampasan asset dijelaskan pada beberapa ketentuan undang-undang dalam hukum pidana. Perampasan asset pelaku tindak pidana penipuan investasi dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap segala harta kekayaan pelaku yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana penipuan investasi yang dilakukannya. Dan langkah pada pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan investasi dapat dilakukan melalui perampasan hasil tindak pidana yang diatur dalam KUHAP atau dalam UU TPPU.