ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGEMBANGAN INVESTASI BIDANG PROPERTI
Downloads
Direktur Jenderal Pajak (A. Fuad Rahmany). 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013: Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.
Direktur Jenderal Pajak (A. Fuad Rahmany). 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2013: Pelaksanaan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Penentuan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Direktur Jenderal Pajak (Herry Sumardjito). 2005. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 830/PJ.312/2005: Permohonan Penegasan Pengenaan Pajak.
Direktur Jenderal Pajak (Mochamad Tjiptardjo). 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010: Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
Direktur Jenderal Pajak (Mochamad Tjiptardjo). 2010. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 66/PJ/2010: Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Direktur Jenderal Pajak (Wahono). 1989. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 323/PJ.42/21989: Masalah Perpajakan Bagi Joint Operation.
Fitriandi, P., Y. Aryanto, & A.P. Priyono. 2010. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap 2010. Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 1997. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 39: Akuntansi Kerjasama Operasi.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ED PPSAK Nomor 11 Pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerjasama Operasi.
Menteri Keuangan (Agus D.W. Martowardjojo). 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013: Tata Cara Pemeriksaan.
Menteri Keuangan (Mar'ie Muhammad). 1994. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 635/KMK.04/1994: Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati). 2008. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2008: Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 635/KMK.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Moleong, L.J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Pohan, C.A. 2011. Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Pohan, C.A. 2009. Aspek Pajak Joint Operation dan Kepastian Hukumnya. Indonesian Tax Review. (Vol II/Edisi 13/2009): 29-40.
Presiden Republik Indonesia (Soeharto). 1994. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994: Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Presiden Republik Indonesia (Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono). 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.http://aria.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf diakses tanggal 15 Juli 2014.
Presiden Republik Indonesia (Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono). 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008: Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Presiden Republik Indonesia (Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono). 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008: Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
Presiden Republik Indonesia (Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono). 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
Presiden Republik Indonesia (Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono). 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010: Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
Sarosa, Samiaji. 2012. Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar. Jakarta: PT Indeks.
Tambunan, Ruston. 2007. Ketidakpastian atas Perlakuan Perpajakan Joint Operation (JO) dalam Bidang Usaha Jasa Konstruksi. http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&
page=show&id=18&q=&hlm=5 diakses tanggal 15 Juli 2014.
Yin, R.K. 2013. Studi Kasus: Desain & Metode. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
The journal allows the author to hold the copyright of the article without restrictions.
The journal allows the author(s) to retain publishing rights without restrictions
The legal formal aspect of journal publication accessibility refers to Creative Commons Attribution Share-Alike (CC BY-SA).
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License