Journal of Governance and Administrative Reform

Mental Health Program Effects on Public Service Delivery and Good Governance Among Local Institutions of Higher Learning in the Philippines

Eric Ebro — 2025-06-30

Abstract

Good governance, which is achieved through the delivery of high-quality public services, is closely linked to the quality of the government’s bureaucracy. This study examined the perceptions and experiences of school leaders and personnel regarding the impact of mental health programs on public service delivery and good governance. The research adopted a qualitative descriptive design. Qualitative data were gathered through validated interview and analyzed using a content analysis approach. The study included 21 school leaders and 19 personnel as participants. The findings suggest that mental health programs contribute significantly to enhancing workplace efficiency, strengthening public service, promoting worker well-being, improving decision-making, increasing work productivity, and fostering a positive work culture. These factors collectively support the realization of good governance. The research outcomes provide valuable insights that could inform local policymaking, particularly in improving public service delivery and promoting good governance among local higher education institutions through the implementation of effective mental health programs.

Keywords: Mental health program; public service delivery; good governance.

Abstrak

Pemerintahan yang baik, yang tercapai melalui penyediaan layanan publik berkualitas tinggi, sangat terkait dengan kualitas birokrasi pemerintah. Penelitian ini mengkaji persepsi dan pengalaman pemimpin sekolah serta personel mengenai dampak program kesehatan mental terhadap penyampaian layanan publik dan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengadopsi desain penelitian deskriptif kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara yang telah divalidasi dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi. Penelitian ini melibatkan 21 pemimpin sekolah dan 19 personel sebagai peserta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program kesehatan mental memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi tempat kerja, memperkuat layanan publik, mempromosikan kesejahteraan pekerja, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas kerja, dan membina budaya kerja yang positif. Faktor-faktor ini secara kolektif mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk informasi bagi pembuatan kebijakan lokal, khususnya dalam meningkatkan penyampaian layanan publik dan mempromosikan pemerintahan yang baik di antara institusi pendidikan tinggi lokal melalui penerapan program kesehatan mental yang efektif.

Kata kunci: Program kesehatan mental; penyampaian layanan publik; pemerintahan yang baik

Technology-Based Change Management: The Potential of Social Media in Public Sector Transformation

Alfandy Florian Manuain — 2025-06-30

Abstract

This research examines the utilization of social media by Regional Government Organizations (Organisasi Perangkat Daerah, OPD) in the City of Kupang, focusing on its potential to enhance transparency, accountability, and public participation in governance processes. Adopting a qualitative approach through an embedded single-case study design, the study aims to provide a comprehensive understanding of the challenges and opportunities associated with the integration of social media in public administration. Data were gathered through interviews, document analysis, and direct observation, with the analysis involving categorization, interpretation, and inductive reasoning. The findings suggest that although social media offers significant opportunities for improving public engagement and facilitating real-time communication, its implementation faces considerable obstacles. These challenges include organizational resistance, inadequate digital competencies among staff, and the absence of a well-defined strategy. The study underscores the critical role of strategic change management, emphasizing continuous capacity building, transformational leadership, and a robust communication framework to effectively address these challenges. This research contributes to the growing body of knowledge on the role of social media in modernizing local governance and highlights the importance of aligning organizational culture to foster technological innovation. By addressing the knowledge gap regarding digital transformation in regional bureaucracies, the findings offer practical insights for policymakers and provide a foundation for future comparative studies across different regions.

Keywords: change management; public governance; social media.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan media sosial oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kupang, dengan fokus pada potensinya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal embedded untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang adopsi media sosial dalam administrasi publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi, dengan analisis data melibatkan kategorisasi, interpretasi, dan penalaran induktif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun media sosial menawarkan peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan publik dan komunikasi secara real-time, implementasinya menghadapi tantangan signifikan, termasuk resistensi organisasi, keterbatasan keterampilan digital pegawai, dan ketiadaan strategi yang terstruktur. Penelitian ini menyoroti pentingnya manajemen perubahan strategis yang mencakup pengembangan kapasitas berkelanjutan, kepemimpinan transformasional, dan kerangka komunikasi yang lebih baik untuk mengatasi hambatan tersebut. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman peran media sosial dalam memodernisasi tata kelola lokal dan menekankan pentingnya adaptasi budaya organisasi untuk mendukung inovasi teknologi. Dengan menjembatani kesenjangan pengetahuan terkait transformasi digital dalam birokrasi daerah, temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan menjadi referensi bagi studi komparatif lebih lanjut di wilayah lain.

Kata kunci: manajemen perubahan; tata kelola publik; media sosial.

Dynamism of Labour Union, Social Order and Good Governance in Nigeria

Aramide Arinola Kuforiji — 2025-06-30

Abstract

Nigerians have historically utilized the Nigeria Labour Congress (NLC) as a platform to challenge government policies, actions, and inactions, not only on behalf of the working class but for the broader Nigerian populace. Consequently, this study examines the collaborative efforts between Nigerian labour unions and the government in fostering social order and promoting good governance. A cross-sectional study was conducted in Nigeria's South West geopolitical zone, selected due to the region's history of industrial unrest. The research employed a quantitative methodology, utilizing a survey approach. A sample of 200 participants was drawn from the study area, with union leaders selected through purposive sampling. The selection criteria included willingness to engage, current employment status, active membership in recognized labour unions, and at least one year of involvement in union activities. The theoretical framework for this study is grounded in the concept of Governance and Social Order, which posits that societies are composed of various economic, political, cultural, religious, and professional groups. The operations of these groups are typically regulated by an institutionalized system involving the legislative, executive, and judicial branches. According to the survey, 95% of respondents believed that labour union members should participate in the policy-making process within their respective sectors. Furthermore, the study highlighted strong support for collaboration between labour unions and the government, with respondents indicating that such cooperation would enhance accountability, governance, and public trust in government activities. These findings significantly contribute to academic discussions surrounding government policy formulation and implementation.

Keywords: labour union; social order; social stability; governance; good governance.

Abstrak

Secara historis, masyarakat Nigeria telah memanfaatkan Kongres Buruh Nigeria (NLC) sebagai platform untuk mempertanyakan kebijakan, tindakan, dan kelalaian pemerintah, tidak hanya untuk kelas pekerja, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Nigeria. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis upaya kolaboratif antara serikat pekerja Nigeria dan pemerintah dalam membangun tatanan sosial dan mempromosikan pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan cross-sectional di zona geopolitik Nigeria bagian Barat Daya, yang dipilih karena sejarah ketegangan industri di wilayah tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel terdiri dari 200 peserta yang dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan memilih pemimpin serikat pekerja sebagai responden. Kriteria pemilihan mencakup kesiapan untuk berpartisipasi, status pekerjaan saat ini, keanggotaan aktif dalam serikat pekerja yang diakui, dan keterlibatan setidaknya selama satu tahun dalam kegiatan serikat. Kerangka teori dalam penelitian ini berlandaskan pada konsep Tata Kelola dan Tatanan Sosial, yang mengemukakan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok ekonomi, politik, budaya, agama, dan profesi. Operasional kelompok-kelompok ini biasanya diatur oleh sistem yang terinstitusionalisasi yang mencakup cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan hasil survei, 95% responden berpendapat bahwa anggota serikat pekerja seharusnya dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan di sektor masing-masing. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan dukungan kuat terhadap kolaborasi antara serikat pekerja dan pemerintah, dengan responden menunjukkan bahwa kerja sama semacam itu dapat meningkatkan akuntabilitas, tata kelola, dan kepercayaan publik terhadap kegiatan pemerintah. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus akademis mengenai perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Kata kunci: serikat pekerja; tatanan sosial; stabilisasi sosial; tata kelola; tata kelola yang baik.

Exploring the Challenges and Coping Strategies of the Sangguniang Kabataan in Organizing Youth Advocacies in Local Governance

Noelie Lastimado — 2025-06-30

Abstract

This qualitative case study examines the challenges and coping strategies employed by Sangguniang Kabataan (SK) Chairpersons in organizing youth advocacy initiatives within the context of local governance in Pagadian City, Philippines. Grounded in Empowerment Theory, the study emphasizes youth empowerment through active participation, resource access, and autonomy in decision-making. Data were collected via semi-structured interviews, field observations, and document analysis involving eight elected SK Chairpersons. The findings reveal that SK leaders encounter systemic and operational challenges, including low youth participation due to disinterest in formal assemblies and advocacy events, limited financial resources that impede project implementation, and minimal support from barangay councils, which negatively affects coordination and morale. Attendance at assemblies and activities is typically recorded using manual systems, as digital attendance tools are either unavailable or not widely utilized among SK councils in the region. In response to these challenges, SK officials employ various coping strategies, such as forming partnerships with local organizations and NGOs, leveraging social media creatively, incorporating gamified activities, and integrating advocacy initiatives into popular youth events, such as sports tournaments. These strategies demonstrate the adaptability and resilience of young leaders navigating the complexities of local governance. The study offers valuable insights for strengthening policy frameworks and support systems for youth councils, thereby promoting more inclusive and participatory community development.

Keywords: sangguniang kabataan; youth advocacy; local governance; empowerment theory; coping strategies.

Abstrak

Studi kasus kualitatif ini menganalisis tantangan dan strategi penanggulangan yang diterapkan oleh Ketua Sangguniang Kabataan (SK) dalam mengorganisir inisiatif advokasi pemuda dalam konteks pemerintahan lokal di Kota Pagadian, Filipina. Berdasarkan pada Teori Pemberdayaan, penelitian ini menekankan pemberdayaan pemuda melalui partisipasi aktif, akses terhadap sumber daya, dan otonomi dalam pengambilan keputusan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang melibatkan delapan Ketua SK terpilih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin SK menghadapi tantangan sistemik dan operasional, termasuk rendahnya partisipasi pemuda akibat ketidaktertarikan terhadap pertemuan formal dan kegiatan advokasi, keterbatasan sumber daya keuangan yang menghambat pelaksanaan proyek, serta dukungan yang minimal dari dewan barangay yang berdampak negatif terhadap koordinasi dan semangat kerja. Kehadiran dalam pertemuan dan kegiatan umumnya dicatat menggunakan sistem manual, karena alat presensi digital tidak tersedia atau tidak digunakan secara luas di kalangan dewan SK di wilayah tersebut. Sebagai respons terhadap berbagai tantangan ini, pejabat SK menerapkan berbagai strategi penanggulangan, seperti menjalin kemitraan dengan organisasi lokal dan LSM, memanfaatkan media sosial secara kreatif, mengintegrasikan aktivitas berbasis permainan (gamifikasi), dan menggabungkan inisiatif advokasi ke dalam acara pemuda yang populer, seperti turnamen olahraga. Strategi-strategi ini menunjukkan kemampuan beradaptasi dan ketangguhan para pemimpin muda dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan lokal. Penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk memperkuat kerangka kebijakan dan sistem dukungan bagi dewan pemuda, dengan tujuan mendorong pembangunan komunitas yang lebih inklusif dan partisipatif.

Kata kunci: sangguniang kabataan; advokasi pemuda; pemerintahan lokal; teori pemberdayaan; strategi penanggulangan.

The Role of Card Readers in the Conduct of 2019 General Elections in Gombe State: A Study of INEC Office, Gombe, Nigeria

Matthew Funsho Bello — 2025-06-30

Abstract

This study examined the effectiveness of smart card readers in ensuring credible electoral processes during the 2019 general elections in Gombe State, using the Independent National Electoral Commission (INEC) office as the unit of analysis. The research was guided by four specific objectives and one hypothesis. The target population comprised all 207 INEC staff members within the Gombe Local Government Area of Gombe State, from which a sample of 180 respondents was selected. Data for the study were obtained from both primary and secondary sources. The primary data were collected using a structured questionnaire, while the analysis employed descriptive statistics, arithmetic mean, and standard deviation. To test the hypothesis, the chi-square statistical method was applied. The results revealed a calculated chi-square value (x-cal) of 2.71, exceeding the tabulated chi-square value (x-tab) of 2.69 at the specified level of significance (p = 2.71 > 2.69), indicating a statistically significant outcome. The findings suggest that smart card readers contributed to the reliability of the 2019 general elections in Gombe State, Nigeria. Moreover, the study aligns with evidence from other countries where the adoption of smart card reader technology has enhanced electoral integrity. Consequently, the study recommends that residents of Gombe State—and Nigerians more broadly—adopt smart card readers across all tiers of electoral administration. Furthermore, it is advised that INEC and its ad hoc staff receive comprehensive training to address the operational challenges experienced during the 2019 elections.

Keywords: Card reader, INEC Nigeria, Gombe state, Gombe local government, Nigerian 2019 general elections.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran pembaca kartu (card reader) dalam memastikan keandalan pemilu pada Pemilu 2019 di Provinsi Gombe, dengan lokus kantor INEC sebagai unit analisis. Empat tujuan dan satu hipotesis dirumuskan untuk memandu penelitian ini. Populasi penelitian terdiri dari 207 pekerja INEC di Kabupaten Gombe, Provinsi Gombe, dengan sampel berjumlah 180 responden. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner, dan analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif, termasuk rata-rata aritmatika dan standart deviasi. Untuk menguji hipotesis, digunakan statistik inferensial berupa uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan nilai chi-square yang signifikan sebesar 2,71 (chi-square hitung, x-cal) dibandingkan dengan nilai chi-square tabel sebesar 2,69 (x-tab), dengan p = 2,71 > 2,69. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan pembaca kartu (smart card reader) berkontribusi pada keandalan Pemilu 2019 di Provinsi Gombe, Nigeria. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengalami peningkatan signifikan dalam proses pemilu setelah mengadopsi teknologi pembaca kartu pintar. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat Provinsi Gombe, dan warga Nigeria pada umumnya, mengadopsi pembaca kartu pintar untuk semua tingkat administrasi pemilu. Selain itu, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi selama Pemilu 2019, disarankan agar INEC dan staf ad hoc menerima pelatihan yang memadai dalam penggunaan pembaca kartu pintar.

Kata kunci: Pembaca kartu, INEC Nigeria, Negara Bagian Gombe, pemerintah lokal Gombe, Pemilu Nigeria 2019.

The Political Economy of Fuel Subsidy Removal: Governance and Sustainable Development in Nigeria

Adedeji Gbadebo — 2025-06-30

Abstract

The removal of fuel subsidies in Nigeria has generated considerable debate regarding its implications for governance, economic stability, and public welfare. This study explores the governance mechanisms underpinning subsidy removal and assesses its economic and social consequences, drawing on data collected from 385 respondents in Bida, Niger State. A binary logit regression model was utilized to analyze the economic, social, political, and external variables influencing policy outcomes. The results indicate that, although the subsidy removal policy is intended to relieve fiscal burdens and promote economic efficiency, it has contributed to rising inflation and disproportionately impacted low-income households, thereby exacerbating social inequality. On the social front, the policy has incited significant public dissatisfaction, particularly due to escalating transportation and living expenses, while government-provided palliatives are widely perceived as insufficient. Politically, entrenched weaknesses in governance, a lack of transparency, and ongoing corruption have undermined public trust and complicated the policy’s legitimacy and acceptance. These findings highlight the centrality of governance in determining the effectiveness of economic reform policies. To mitigate adverse effects and enhance policy outcomes, the study recommends the implementation of targeted subsidies for vulnerable populations, increased investment in accessible public transportation infrastructure, and comprehensive institutional reforms to improve transparency and accountability in the allocation of subsidy savings. Ensuring that governance frameworks align with prevailing socio-economic realities is essential for achieving equitable and sustainable policy.

Keywords: Fuel subsidy; governance; sustainable development; Nigeria; economic policy.

Abstrak

Penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria telah memicu perdebatan luas terkait dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini mengeksplorasi mekanisme tata kelola yang mendasari kebijakan penghapusan subsidi serta menilai konsekuensi ekonomi dan sosialnya, berdasarkan data yang dikumpulkan dari 385 responden di Bida, Negara Bagian Niger. Model regresi logit biner digunakan untuk menganalisis variabel ekonomi, sosial, politik, dan eksternal yang memengaruhi hasil kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penghapusan subsidi bertujuan untuk mengurangi beban fiskal dan mendorong efisiensi ekonomi, kebijakan tersebut justru menyebabkan peningkatan inflasi dan berdampak secara tidak proporsional terhadap rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga memperparah ketimpangan sosial. Dari sisi sosial, kebijakan ini memicu ketidakpuasan publik yang signifikan, terutama akibat meningkatnya biaya transportasi dan biaya hidup, sementara bantuan sosial dari pemerintah dipandang tidak memadai. Secara politik, kelemahan dalam struktur tata kelola, kurangnya transparansi, dan korupsi yang terus berlanjut telah merusak kepercayaan publik serta memperumit legitimasi dan penerimaan kebijakan ini. Temuan ini menegaskan pentingnya peran sentral tata kelola dalam menentukan efektivitas kebijakan reformasi ekonomi. Untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan hasil kebijakan, studi ini merekomendasikan pemberian subsidi yang ditargetkan bagi kelompok rentan, peningkatan investasi dalam infrastruktur transportasi publik yang terjangkau, serta reformasi kelembagaan secara menyeluruh guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hasil penghematan subsidi. Penyesuaian praktik tata kelola dengan realitas sosial-ekonomi yang ada merupakan hal yang krusial untuk mencapai reformasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Subsidi bahan bakar; tata kelola; pembangunan berkelanjutan; Nigeria; kebijakan ekonomi.

Shifting Regulatory Paradigms: The Impact of Indonesia’s Job Creation Law on Migrant Worker Protection and the Role of State, Employers, and Labor Organizations (2020-2023)

Dafiq Febriali Sahl — 2025-06-30

Abstract

This study examines the evolving production regime within the labor process of Indonesian migrant workers, focusing on regulatory transitions from the 2017 Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers (PPMI Law) to the Job Creation Law (2020–2023). It addresses persistent structural challenges confronting migrant workers and investigates the shifting power relations among labor, the state, and employers in managing these challenges. Based on in-depth interviews and a comprehensive review of relevant literature, the study identifies key structural constraints experienced by workers, the transformation of labor governance, the responses of labor organizations, and the structural power exercised by business actors. The findings indicate that Indonesian migrant workers are increasingly subject to complex structural vulnerabilities, stemming from a regulatory shift from state-centered protection under the PPMI Law to a market-oriented governance framework advanced by the Job Creation Law. A defining feature of this transition is the debureaucratization of migrant worker placement, signifying a broader alignment with neoliberal labor market principles. Business associations, particularly the Indonesian Migrant Worker Placement Companies (P3MI), have played an influential role in shaping this regulatory transformation through both structural and instrumental power. Conversely, labor organizations have resisted the commodification of migrant labor, advocating for the preservation of protective mechanisms. The study concludes that the reconfiguration of the regulatory framework governing Indonesian migrant workers results from the dynamic interplay of labor, state, and employer interests. The oscillation between protectionist and market-oriented regulatory models illustrates the contested nature of labor governance. By situating these developments within broader power structures, the study contributes to a nuanced understanding of the structural challenges shaping transnational labor migration from Indonesia.

Keywords: Indonesian migrant workers; regulatory politics; employers; the state.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pergeseran rezim produksi dalam proses kerja buruh migran Indonesia akibat perubahan regulasi dari UU PPMI tahun 2017 ke UU Cipta Kerja (2020-2023). Penelitian ini mengangkat permasalahan struktural yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia dan relasi antara buruh, negara, dan pengusaha yang berkaitan dalam persoalan struktural tersebut. Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi literatur kami memetakan permasalahan struktural yang dialami buruh migran Indonesia, pergeseran paradigma produksi, respon organisasi-organisasi buruh, dan kekuatan struktural kelompok bisnis. Hasil penelitian ini menemukan adanya persoalan struktural yang begitu kompleks dihadapi oleh buruh migran Indonesia di tengah pergeseran paradigma produksi dari berbasis perlindungan oleh birokrasi dan negara pada UU PPMI tahun 2017 menjadi berbasis pada kepentingan pasar dan debirokratisasi perusahaan jasa penempatan buruh migran yang tercermin dalam UU Cipta Kerja. Penelitian ini juga menguraikan praktik kekuatan struktural serta instrumental kelompok asoasi bisnis (P3MI) dalam pergeseran paradigma regulasi, dengan perlawanan oleh kelompok buruh yang menolak paradigma regulasi berbasis pasar yang ada dalam UU Cipta Kerja. Kesimpulannya, secara faktual dari kekuatan buruh, negara, dan pengusaha telah saling mempraktikkan kekuasaannya dan kepentingannya satu sama lain yang berdampak pada paradigma regulasi proses kerja buruh migran Indonesia antara UU PPMI tahun 2017 dan UU Cipta Kerja. Penelitian ini berimplikasi terhadap penjelasan persoalan struktural yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia dalam kaitannya dengan tarik-menarik kepentingan regulasi serta reduksi-amplifikasi peran antara negara, buruh, dan pengusaha.

Kata kunci: buruh migran Indonesia; politik regulasi; pengusaha; negara.

The Impact of Labour Union Fragmentation on Service Delivery in The South African Public Sector

Tando Rulashe — 2025-06-30

Abstract

This study examines the impact of increasing fragmentation among labor unions in South Africa’s public sector on the government’s capacity to deliver services effectively. Grounded in Conflict Theory and Agency Theory, the research employs a qualitative methodology, drawing on secondary data from government reports, union publications, and scholarly articles published over the past decade. The analysis utilizes thematic content coding to identify patterns related to service disruptions, organizational inefficiencies, and the erosion of public trust. The findings reveal that political fragmentation and inter-union competition are primary drivers of service disruptions, complicating collective bargaining processes and weakening institutional cohesion. Public sector employees frequently find themselves navigating competing union mandates, which contributes to diminished morale, demotivation, and the absence of a unified institutional direction. These tensions exacerbate strains in the relationship between the state and organized labor, thereby impeding efforts to improve service delivery. This study contributes to the literature by establishing a link between macro-level labor dynamics and micro-level service delivery outcomes, a nexus that remains relatively underexplored in public administration scholarship. It calls for more coordinated, depoliticized labor relations as a means to restore institutional effectiveness and rebuild public trust.

Keywords: employee & employer relations; fragmentation; labour union; public administration; public sector strikes; service delivery.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak meningkatnya fragmentasi di antara serikat pekerja pada sektor publik di Afrika Selatan terhadap kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan secara efektif. Berlandaskan Teori Konflik dan Teori Keagenan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah, publikasi serikat pekerja, dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu dekade terakhir. Analisis dilakukan melalui pengkodean isi tematik untuk mengidentifikasi pola terkait gangguan layanan, inefisiensi organisasi, dan menurunnya kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi politik dan persaingan antarsesama serikat pekerja merupakan faktor utama penyebab gangguan layanan, yang memperumit proses perundingan bersama serta melemahkan kohesi institusional. Pegawai sektor publik kerap menghadapi mandat serikat pekerja yang saling bersaing, yang pada gilirannya menurunkan moral, memicu demotivasi, dan menciptakan ketiadaan arah institusional yang terpadu. Ketegangan ini memperburuk hubungan antara negara dan organisasi pekerja, sehingga menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur dengan menghubungkan dinamika ketenagakerjaan pada tingkat makro dengan konsekuensi pelayanan publik pada tingkat mikro, sebuah keterkaitan yang relatif jarang dieksplorasi dalam kajian administrasi publik. Penelitian ini mendorong terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang lebih terkoordinasi dan terlepas dari kepentingan politik guna memulihkan efektivitas institusional dan membangun kembali kepercayaan publik.

Kata kunci: hubungan karyawan & pemberi kerja; fragmentasi; serikat pekerja; administrasi publik; pemogokan sektor publik, penyampaian layanan.