Journal of Governance and Administrative Reform

Implementation of the Smart Parking System (SPS): A Study on Cashless Payment for Public Roadside Parking Fees in Surabaya City

Bayu Lukito Nugroho — 2024-12-31

Abstract

The advancement of Information and Communication Technology (ICT) has revolutionized numerous aspects of life, including urban management, through the adoption of the smart city paradigm. A key initiative within this paradigm is the implementation of a Smart Parking System (SPS), where cashless parking payments play a pivotal role. In 2024, the city of Surabaya introduced a cashless payment system for on-street parking (TJU) as mandated by the Mayor of Surabaya. This study explores and analyzes the development and implementation of the SPS within the framework of TJU parking management policies. A qualitative research method was employed, integrating secondary data analysis, in-depth interviews, and field observations. The analytical framework is based on Weerakkody et al.'s (2011) model, which identifies four critical factors for e-government implementation: political, technological, organizational, and social dimensions. The findings indicate that the cashless parking payment policy has encountered significant implementation challenges. Politically, government support prioritizes fiscal considerations over digital reform in parking management, and communication among stakeholders has been ineffective. Technologically, the integration of the cashless system remains incomplete. Organizationally, the responsibility for transitioning to a cashless system lies with the UPTD Parking Unit of the Surabaya Transportation Agency, which is already burdened with multiple duties, thereby affecting its performance. Socially, the digital divide presents challenges, and public safety concerns arise regarding potential crimes during cashless transactions in on-street parking areas. Moreover, public awareness of the advantages of cashless parking remains low, and the lack of accountability in cash-based transactions has further hindered the acceptance and development of SPS in Surabaya.

Keywords: Smart Parking System; Cashless Parking Payment; E-Government; Policy Implementation; Surabaya City

Abstrak

Perkembangan TIK merubah berbagai aspek kehidupan termasuk tata kelola kota dengan paradigma smart city. Salah satu inisiatif smart city adalah penerapan smart parking system (SPS) dimana aspek pembayaran parkir menjadi komponen penting di dalamnya. Pada tahun 2024, Kota Surabaya menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai di kawasan parkir tepi jalan umum (TJU) berdasarkan instruksi Wali Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengembangan SPS dalam kebijakan tata kelola perparkiran TJU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengombinasikan eksplorasi data sekunder, wawancara mendalam, dan pengamatan. Teori yang digunakan diadaptasi dari Weerakkody dkk (2011) yang melihat empat faktor kunci implementasi e-government: politik, teknologi, organisasi, dan sosial. Hasil analisis menunjukkan implementasi kebijakan pembayaran parkir non-tunai tidak berhasil dilaksanakan. Secara politik, dukungan pemerintah didasarkan alasan fiskal, bukan reformasi tata kelola parkir berbasis digital. Komunikasi efektif antar stakeholder juga gagal dilakukan. Dari sisi teknologi, integrasi sistem pembayaran parkir non-tunai belum dibangun. Secara organisasi, pelimpahan tanggungjawab transisi sistem pembayaran parkir terletak pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Padahal UPTD Parkir memiliki banyak tupoksi lain sehingga membuat kinerja organisasi menjadi tidak optimal. Secara sosial, isu digital divide perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, potensi kejahatan di tepi jalan umum saat melakukan transaksi juga muncul sebagai kekhawatiran masyarakat. Awareness masyarakat terkait manfaat pembayaran parkir non-tunai perlu ditingkatkan. Selain itu, faktor rendahnya akuntabilitas dari pembayaran parkir tunai juga menimbulkan resistensi terhadap pengembangan SPS di Kota Surabaya.

Kata kunci: Smart Parking System; Pembayaran Parkir Non-Tunai; E-Government; Implementasi Kebijakan; Kota Surabaya.

Dynamics of Interaction and Collaboration Between Actors in Formulating Corporate Social Responsibility Policies: A Case Study of Regional Regulations of East Java Province

Putu Aditya Ferdian — 2024-12-31

Abstract

The study and implementation of public policy mechanisms, whether conducted by academics, political actors, or public officials, inevitably encounter complex challenges. In particular, the process of public policy formulation often involves competing interests among the actors affected by these policies. This article examines the mechanisms, roles, and interaction patterns among actors involved in the formulation of East Java Provincial Regulation Number 4 of 2011 on Corporate Social Responsibility (CSR). Using a descriptive qualitative approach, this study explores two types of interaction models: associative and dissociative. The findings reveal that the interaction model in the policy formulation process is inherently dynamic, with variations in how the interests of each actor are aligned. Dissociative interactions often transform into associative ones when the interests of the actors converge. The formulation of the CSR Regional Regulation in East Java follows a group model characterized by a non-decision-making interaction pattern. The interaction among actors aims to accommodate various interests, including those of local governments, politicians, entrepreneurs, and the community. This collaborative process reflects the importance of cooperation and interest accommodation for effective and sustainable policies. This research provides an in-depth understanding of the dynamics of interaction and collaboration among actors in the CSR policy formulation process and offers valuable references for similar policy formulation studies in other regions.

Keywords: public policy, policy formulation, interaction, collaboration

Abstrak

Dalam proses mempelajari atau mengimplementasikan mekanisme kebijakan publik, baik yang dilakukan oleh para akademisi, aktor politik, atau oleh para pejabat publik, pastinya akan mengalami tantangan yang kompleks. Terutama, dalam proses formulasi kebijakan publik terdapat berbagai persaingan kepentingan di antara para aktror yang akan menjadi objek kebijakan tersebut. Artikel ini akan membicarakan mekanisme dan peran para aktor sekaligus pola interaksi antar aktor dalam formulasi Perda Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan deskriptif kualitatif untuk memahami bagi dua jenis model interaksi yang terjadi, asosiatif dan disosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model interaksi yang dipergunakan dalam proses formulasi kebijakan juga tidak selalu stabil, sehingga akan selalu berbeda-beda tergabung bagaimana kepentingan masing-masing aktor. Interaksi disosiatif, terkadang berubah menjadi asosiatif ketika kepentingan aktor aktornya tersebut sudah terpenuhi. Formulasi kebijakan Perda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Jawa Timur dilakukan melalui model kelompok dengan pola interaksi non-decison making. Interaksi antar aktor merupakan upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yaitu kepentingan pemerintah daerah, politisi, pengusaha, dan masyarakat. Proses interaksi tersebut memperlihatkan adanya kerja sama dan akomodasi kepentingan, yang merupakan dua hal penting bagi efektifitas dan keberlanjutan kebijakan. Oleh sebab itu, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika interaksi dan kolaborasi antar aktor dalam proses formulasi kebijakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, dan dapat memperoleh referensi bagi studi lebih lanjut dalam konteks formulasi kebijakan serupa di daerah lain.

Kata kunci: kebijakan publik, formulasi kebijakan, interaksi, kolaborasi.

Pro Poor Budgeting: Analysis of Budget Policies by the Social Affairs Office of Bojonegoro Regency for Poverty Reduction

Muhammad Miftahul Huda — 2024-12-31

Abstract

Poverty remains a major development issue in Bojonegoro Regency. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), the poverty rate in Bojonegoro reached 12.21% in 2022. This figure is still far from the poverty reduction target set in the Bojonegoro Regency Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), which aims for 11.55%. Additionally, Bojonegoro’s poverty rate remains in the red zone, exceeding both the national poverty average of 9.54% and the provincial average of East Java (10.38%). This study adopts Fredolin Berek et al.'s (2006) Pro Poor Budgeting model, which outlines three criteria for pro-poor budgets: (1) budgets that emphasize development policies favoring the poor; (2) budget practices and policies intentionally designed to create programs and projects aimed at the interests of the poor; and (3) budget policies that improve welfare and fulfill the basic rights of the poor. The findings reveal that the Bojonegoro Regency Government demonstrates a commitment to poverty alleviation, as reflected in its development planning documents with annual poverty reduction targets. However, these targets have not been achieved. The government lacks consistency in managing its Regional Budget (APBD), with salary expenditures surpassing allocations for poverty reduction priorities. The government’s primary focus remains on infrastructure development. Budget allocations directly addressing poverty reduction through accelerated household economic improvement and essential needs provision for poor households remain insufficient.

Keywords: Pro Poor Budgeting, Budget Policy, Poverty

Abstrak

Kemiskinan hingga saat ini masih jadi masalah utama pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Bersumber Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Bojonegoro pada tahun 2022 12,21 persen. Angka ini masih jauh dari target penurunan kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, sebesar 11,55 persen. Selain itu, kemiskinan Bojonegoro masih kelompok zona merah dikarenakan jumlah kemiskinannya masih di atas rata-rata kemiskinan nasional yakni sebesar 9,54 persen dan Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebesar 10,38 persen. Penelitian menggunakan teori Pro poor Budgeting model Fredolin Berek dkk. (2006) yang memberi tiga kriteria anggaran pro poor: Pertama, suatu anggaran yang mengarah pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by designed) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki komitmen dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan memiliki target penurunan angka kemiskinan tahunan, namun target tersebut tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kurang konsisten dalam membuat kebijakan pengelolaan APBD, belanja Gaji masih lebih tinggi dibandingkan belanja prioritas pengurangan kemiskinan, fokus utama pemerintah juga masih pembangunan infrastruktur. Anggaran APBD yang berdampak langsung pada penguarangan angka kemiskinan dengan mengakselerasi ekonomi Rumah Tangga Miskin, dan alokasi anggaran untuk mengurangi belanja orang miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar Rumah tangga miskin yang masih sangat kecil.

Kata kunci: Pro Poor Budgeting, Kebijakan Anggaran, Kemiskinan.

Artificial Intelligence Governance and Regulation: A Roadmap to Developing Legal Policies for Artificial Intelligence Deployment

Trisnawati — 2024-12-31

Abstract

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) presents substantial challenges for global regulation and governance. This study explores various approaches adopted by countries and industries in formulating legal policies that promote the responsible and innovative use of AI. It examines regulatory frameworks in the European Union, the United States, and China, alongside the deployment of AI in the automotive and healthcare sectors. Empirical evidence suggests that stringent regulations, such as those in the European Union, enhance legal clarity and foster public trust but impose higher compliance costs and hinder innovation. Conversely, the United States' more lenient approach promotes innovation but leads to legal ambiguity. Key global challenges, including standards harmonization, algorithm transparency, and accountability, remain critical issues for stakeholders. The study concludes by emphasizing the need for an equilibrium between innovation and regulation, achieved through international collaboration to establish robust, secure, and sustainable AI governance frameworks.

Keywords: Artificial Intelligence, AI policy, AI governance, AI regulation

Abstrak

Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan yang signifikan dalam hal regulasi dan tata kelola global. Artikel ini bertujuan untuk memeriksa pendekatan berbagai negara dan industri dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung penerapan AI yang bertanggung jawab dan inovatif. Studi ini menyoroti peraturan di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Cina, serta penerapan AI di sektor otomotif dan perawatan kesehatan. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ketat, seperti di Uni Eropa, memberikan kejelasan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik, itu juga menambah beban biaya dan memperlambat inovasi. Di sisi lain, pendekatan yang lebih longgar di Amerika Serikat mendorong inovasi tetapi menciptakan ketidakpastian hukum. Tantangan global dalam harmonisasi standar, transparansi algoritma, dan akuntabilitas adalah masalah utama yang harus ditangani oleh para pemangku kepentingan. Artikel ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara inovasi dan regulasi diperlukan melalui kolaborasi internasional untuk menciptakan tata kelola AI yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kecerdasan Buatan, kebijakan AI, Tata Kelola AI, dan Regulasi AI.

Phenomenology Studies in Public Policy Analysis

Haniyah Shofiyatul Aini — 2024-12-31

Abstract

This study aims to explore phenomenological studies and their application in public policy analysis. The methodology employed is a literature review, conducted by collecting relevant materials on phenomenology, including books, journals, and online resources. The findings reveal that phenomenology has developed into a research design that examines human experiences, consciousness, and subjectivity in relation to phenomena within the analyzed domain. The study provides a comprehensive understanding of the complexities of societal responses to public policies, addressing critical aspects such as trust, uncertainty, and conceptions of justice. Thus, the phenomenological approach makes a significant contribution by incorporating subjective dimensions into the domain of public policy analysis..

Keywords: Phenomenological Studies, Qualitative Research, Public Policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan studi fenomenologi dan penggunaannya dalam analisis kebijakan publik. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur terkait fenomenologi, baik dalam bentuk buku, jurnal, dan situs. Penelitian ini mendapati hasil bahwa fenomenologi dikembangkan menjadi desain penelitian yang mengkaji tentang pengalaman, kesadaran, dan subyektifitas manusia terhadap fenomen yang terjadi sesuai pada bidang yang dianalisis. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang kompleksitas reaksi masyarakat terhadap kebijakan publik, termasuk aspek- aspek penting seperti kepercayaan, ketidakpastian, dan konsepsi keadilan. Dengan demikian, pendekatan fenomenologis berkontribusi signifikan dalam membawa dimensi subjektif ke dalam ranah kajian kebijakan publik.

Kata kunci: Studi Fenomenologi, Penelitian Kualitatif, Kebijakan Publik.

Governance And Mass Migration Of Nigerians Abroad: The Causes And Consequences

Adeleke Adegbami — 2024-12-31

Abstract

The optimism that civilian administration in Nigeria's Fourth Republic would catalyze unparalleled development has gradually waned as Nigerians continue to grapple with precarious economic conditions. A significant proportion of the country’s annual revenue is allocated to servicing domestic and external debts, further diminishing prospects for an improved quality of life. Within this context, this study explores the driving factors behind the mass migration of Nigerians, the preferred destinations of these migrants, and the broader implications of this migration on Nigeria and its citizens. Utilizing both primary and secondary data sources—including direct observations, textbooks, academic journals, official records, and resources from Nigerian government and international organization websites—the study identifies several interrelated drivers of migration. These include widespread poverty, high unemployment rates, poor economic conditions, an underfunded public healthcare system, escalating insecurity, and persistent political challenges. Popular destinations for Nigerian migrants include the United States, the United Kingdom, Italy, Germany, France, and Canada. The findings reveal both positive and negative impacts of mass migration. On one hand, remittances from migrants provide a critical source of income and contribute to economic development. On the other hand, significant challenges arise in key sectors, particularly healthcare and education. For instance, migration-induced shortages of healthcare professionals compromise service delivery, while the outflow of university lecturers creates gaps in research and teaching capacities. Additionally, funds spent by students on tuition fees abroad could otherwise be invested in strengthening Nigeria’s domestic education system. The study concludes that curbing mass migration requires substantive improvements in governance, including the creation of employment opportunities, poverty alleviation, enhanced security, access to quality education and healthcare, improved labor conditions, and an overall elevation in living standards.

Keywords: Governance, Mass migration, Poverty, Unemployment, Insecurity, Violent conflict

Abstrak

Optimisme pemerintahan sipil di Republik Keempat Nigeria akan mendorong perkembangan yang tak tertandingi secara perlahan memudar karena rakyat Nigeria terus menghadapi kondisi ekonomi yang genting. Sebagian besar pendapatan tahunan negara dialokasikan untuk membayar utang dalam negeri dan luar negeri, sehingga semakin memperkecil peluang masyarakat untuk menikmati peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks ini, studi ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong migrasi massal warga Nigeria, destinasi utama para migran, serta dampak lebih luas dari migrasi ini terhadap Nigeria dan warganya. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder termasuk observasi langsung, buku teks, jurnal akademik, catatan resmi, serta sumber daya dari situs web pemerintah Nigeria dan organisasi internasional, studi ini mengidentifikasi sejumlah faktor saling terkait yang mendorong migrasi. Faktor-faktor tersebut mencakup kemiskinan yang meluas, tingginya tingkat pengangguran, kondisi ekonomi yang buruk, sistem kesehatan publik yang kurang terdanai, meningkatnya ketidakamanan, serta tantangan politik yang terus berlanjut. Destinasi utama bagi para migran Nigeria meliputi Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jerman, Prancis, dan Kanada. Temuan studi ini mengungkapkan dampak positif dan negatif dari migrasi massal. Di satu sisi, remitansi dari para migran menjadi sumber pendapatan penting dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Di sisi lain, tantangan signifikan muncul di sektor-sektor utama, khususnya kesehatan dan pendidikan. Misalnya, kekurangan tenaga kesehatan akibat migrasi mengurangi kualitas layanan kesehatan, sementara migrasi dosen universitas menciptakan kekosongan dalam kapasitas penelitian dan pengajaran. Selain itu, dana yang dihabiskan mahasiswa untuk biaya pendidikan di luar negeri seharusnya dapat diinvestasikan untuk memperkuat sistem pendidikan domestik Nigeria. Studi ini menyimpulkan bahwa mengurangi migrasi massal membutuhkan perbaikan signifikan dalam tata kelola, termasuk penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan keamanan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, perbaikan kondisi tenaga kerja, serta peningkatan standar hidup secara keseluruhan.

Kata kunci: Tata kelola, Migrasi massal, Kemiskinan, Pengangguran, Ketidakamanan, Konflik kekerasan.

Gender-Informed Curriculum Development Addressing Child Marriage and Stunting Prevention in Multicultural Communities, Singkawang City, West Kalimantan

Rachmah Ida — 2024-12-31

Abstract

The prevalence of stunting in Indonesia remains alarmingly high, with West Kalimantan being one of the provinces with significant rates. One of the contributing factors is the limited parental knowledge of nutritional needs during pregnancy, compounded by the persistent practice of early marriage. This study aims to analyze the relationship between early marriage practices and stunting prevalence in Singkawang, West Kalimantan, while exploring the potential integration of a gender-sensitive curriculum as a preventive strategy. This qualitative study employs a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and participatory observations involving parents, school-aged adolescents, university students, and community leaders in Singkawang. Thematic analysis was conducted to identify patterns linking early marriage practices with stunting prevalence and to formulate key elements for a relevant gender-sensitive curriculum. The findings reveal that early marriage directly impacts stunting prevalence through the inadequate biological and psychological readiness of adolescent girls for pregnancy and childbirth. Additionally, limited access to reproductive health and nutritional information exacerbates this risk. The study highlights the critical role of a gender-sensitive curriculum as a preventive intervention to enhance awareness among adolescents and parents about the impact of early marriage on stunting. This research contributes to the development of education-based strategies to reduce stunting prevalence, particularly through the implementation of gender-sensitive curricula in secondary schools. The study's implications include improving maternal and child health outcomes and supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) related to health and education..

Keywords: stunting, early marriage, West Kalimantan, gender-sensitive curriculum

Abstrak

Angka prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, termasuk di Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan angka prevalensi yang signifikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kebutuhan gizi selama kehamilan, ditambah dengan masih maraknya praktik pernikahan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara praktik pernikahan usia dini dan prevalensi stunting di Singkawang, Kalimantan Barat, serta mengeksplorasi potensi integrasi kurikulum berwawasan gender sebagai strategi pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi partisipatif yang melibatkan orang tua, remaja sekolah, mahasiswa, dan tokoh masyarakat di Singkawang. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara praktik pernikahan usia dini dan prevalensi stunting, serta untuk merumuskan elemen-elemen utama kurikulum berwawasan gender yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak langsung terhadap prevalensi stunting melalui mekanisme kurangnya kesiapan biologis dan psikologis remaja perempuan untuk hamil dan melahirkan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan gizi juga memperburuk risiko ini. Temuan ini mengindikasikan pentingnya kurikulum berwawasan gender sebagai intervensi preventif untuk meningkatkan kesadaran remaja dan orang tua mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap stunting. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan strategi berbasis pendidikan untuk menurunkan prevalensi stunting, khususnya melalui implementasi kurikulum berwawasan gender di sekolah menengah. Implikasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang kesehatan dan pendidikan.

Kata kunci: stunting, pernikahan usia dini, Kalimantan Barat, kurikulum berwawasan gender