Jurnal Hubungan Internasional

Agenda Populis dalam Kebijakan Luar Negeri: Keputusan Javier Milei Menolak Undangan Keanggotaan BRICS

M Nuris Hisyam Ramadhani — 2025-06-30

Artikel ini mengkaji bagaimana agenda populis melatarbelakangi keputusan Presiden Argentina Javier Milei menolak undangan keanggotaan BRICS. Milei terpilih sebagai presiden di tengah kondisi krisis ekonomi berkepanjangan, menawarkan perubahan radikal berbasis ideologi libertarian sebagai jawaban atas kekecewaan publik terhadap status quo. Milei memutuskan menolak undangan keanggotaan BRICS, setelah semasa pemilu menunjukkan sikap konfrontatif terhadap dua mitra dagang utama sekaligus anggota BRICS, China dan Brazil. Konsep populisme dan teori peran digunakan sebagai landasan teoretis. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan sumber data literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa populisme mengarahkan Milei menjadikan politik luar negeri sebagai kepanjangan tangan pertarungan politik domestik melawan ideologi kompetitor. Penolakan BRICS bertujuan untuk menegaskan legitimasi melalui perubahan orientasi politik luar negeri mendekat pada Amerika Serikat; mobilisasi dukungan melalui pembingkaian narasi pro kebebasan dan anti sosialisme-komunisme; serta penempatan prioritas utama pada insentif domestik dalam pelaksanaan politik luar negeri. Penelitian ini menawarkan perspektif mengenai bagaimana pemimpin populis memanfaatkan kebijakan luar negeri untuk kepentingan domestik mengonsolidasikan dukungan dan legitimasi politik.

Kata Kunci: Argentina; BRICS; Javier Milei; populisme; teori peran.

Integrating Halal Certification in Free Trade Agreements: Indonesia’s Modest Fashion and Cosmetics

Arina Nihayati — 2025-06-30

The global halal industry has become a crucial sector in international trade, with modest fashion and halal cosmetics emerging as key drivers of economic growth. Indonesia, as the country with the largest Muslim population, has positioned itself as a major player in the halal industry, supported by a robust regulatory framework and international trade agreements. This study examines the integration of halal certification in Free Trade Agreements (FTAs) and its impact on Indonesia’s halal product exports, particularly modest fashion and cosmetics, to the Middle East. Using a qualitative approach with document analysis, this research explores the challenges and opportunities faced by Indonesian exporters, focusing on regulatory harmonization, market access, and international competitiveness. Findings indicate that Indonesia’s halal certification system, governed by BPJPH and supported by Law No. 33 of 2014, aligns with international halal standards but faces difficulties in mutual recognition with Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Despite the Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) reducing trade barriers, non-tariff barriers such as certification redundancy and supply chain inefficiencies continue to hinder exports. The study reveals that Indonesia’s modest fashion and halal cosmetics sectors are experiencing rapid growth, with total halal exports reaching IDR 673.9 trillion in 2024. However, competition from Malaysia, Turkey, and the UAE, alongside challenges in e-commerce adoption, logistics, and branding, limit Indonesia’s global market share. To enhance international competitiveness, regulatory harmonization, supply chain improvements, digital transformation, and strategic branding initiatives are necessary. This research provides critical insights for policymakers, industry stakeholders, and scholars in Islamic economics and global trade, emphasizing the need for stronger diplomatic efforts, trade policy alignment, and digital capacity building to strengthen Indonesia’s position as a global halal industry leader.

Keywords: Halal Certification; Free Trade Agreements; Modest Fashion; Halal Cosmetics; Indonesia

Artemis dan Chang’e di Antariksa: Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada Perlombaan Antariksa Kontemporer

Mergera Akbar Sinergi Putra Agung — 2025-06-30

Kompetisi geopolitik dalam hubungan internasional pada abad ke-21 telah membawa banyak perubahan bagi kondisi sosial politik bagi banyak negara-negara di dunia. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok saling berkompetisi satu sama lain untuk memperluas pengaruhnya di kawasan maupun di tingkat global. Rivalitas kedua negara besar ini dapat dilihat dari masifnya kompetisi di berbagai sektor. Misalnya saja sektor militer, sektor ekonomi, sektor sosial politik, dan yang terbaru adalah sektor antariksa. Sebagai sektor yang menarik perhatian banyak negara, baik negara kecil maupun besar, antariksa merupakan lanskap baru bagi peradaban umat manusia pada abad ke-21. Berkat kemajuan teknologi, umat manusia bisa mengeksplorasi berbagai potensi yang ada di antariksa. Berkat kemajuan teknologi juga, negara-negara saling berlomba-lomba untuk mencapai antariksa. Dengan teori balance of threat penelitian ini akan membahas mengenai perlombaan antariksa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan mengapa Amerika Serikat mempersepsikan Tiongkok sebagai ancaman bagi perlombaan antariksa antara kedua negara. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif-deduktif dengan teknik analisis data kongruen untuk menjelaskan sebab akibat dalam variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah document research dengan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari dokumen resmi pemerintah, artikel jurnal, buku, dan media elektronik.

Kata Kunci: Amerika Serikat; Tiongkok; Perimbangan Ancaman; Perlombaan Antariksa.

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Israel pasca Serangan Konsulat di Damaskus

Rebecca Viviani — 2025-06-30

Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Iran terhadap Israel, yang semula berupa perang proksi menjadi serangan secara langsung, pasca adanya serangan pada konsulat Iran di Damaskus pada April 2024. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis wacana. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Iran mengalami perubahan kebijakan luar negeri pada tingkat Program Change, yaitu perubahan metode dan strategi tanpa mengubah tujuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iran menggunakan momentum serangan terhadap konsulatnya untuk menegaskan kemampuan militernya dan meningkatkan efek pencegahan terhadap Israel. Penelitian ini juga menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut, baik dalam konteks internasional maupun domestik. Namun, strategi ini juga membawa implikasi serius, termasuk risiko eskalasi konflik yang lebih luas serta dampak ekonomi dan diplomatik bagi Iran. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pergeseran kebijakan luar negeri Iran pasca-serangan merupakan respons terhadap perubahan situasi internasional dan tekanan domestik yang dihadapinya.

Kata kunci: Perubahan Kebijakan Luar Negeri; Serangan Konsulat; Iran; Israel; Timur Tengah

Peran Pemerintah Kota Singkawang Pasca Letter of Intent (LoI) Friendship City dengan Pemerintah Kota Miri dalam Bidang Pariwisata

Posmanto Marbun — 2025-06-30

Penelitian ini menganalisis kerja sama sister city antara Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kota Miri setelah penandatanganan Letter of Intent (LoI) Friendship City, khususnya di bidang pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian dasar, yang bertujuan untuk menggambarkan peran aktif Pemerintah Kota Singkawang dalam menindaklanjuti LoI melalui berbagai upaya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik paradiplomasi. Teknik pengumpulan data meliputi aktivitas wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif berdasarkan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Singkawang berperan aktif melalui kunjungan delegasi, promosi pariwisata, dan partisipasi dalam festival HAM nasional. Hambatan yang dihadapi meliputi kegagalan komunikasi, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat serta masyarakat. Pemerintah kota Singkawang disarankan mengadakan pelatihan diplomasi, membentuk kelompok kerja lintas perangkat daerah, dan meningkatkan transparansi guna mendukung keberlanjutan program sister city.

Kata Kunci: Friendship City; Letter of Intent; Paradiplomasi; Pariwisata; Sister City.

Who Has the Rights to Define Antisemitism?

Ferbyani Gunawan Putri — 2025-06-30

This paper demonstrates how "antisemitism" is used to stifle criticism of Israel. The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) constructs a dimension of Israel's national identity and history that claims the state's existence while advancing its agenda amidst their human rights controversies. Israeli contribution to develop a platform offered by the IHRA to assess and consider others behavior. The perception of antisemitism promoted by Israel is rejected by numerous countries, institutions, and Jewish foundations. This paper discloses Israeli motives and reviews “the IHRA definition” and The Jerusalem Declaration on Antisemitsm (JDA) response to IHRA’s “a working definition” using a discourse theoretical framework, as we concluded that Israel uses IHRA to shape the global perspective on antisemitism. This has led to debates questioning who has the authority to define "antisemitism" to prevent its misuse.

Keywords: Antisemitism; Israel; IHRA; Human Rights.

Belonging on Hold: Indonesian Temporary Migrants’ Everyday Politics in Australia

Nadia Farabi — 2025-06-30

This article examines the lived experiences of Indonesian temporary migrants in Australia by situating their mobility within a broader conceptual framework of temporary migration and stratified citizenship. While policy narratives often frame temporary migration as a “triple win” for sending states, receiving countries, and migrants themselves, this paper argues that such frameworks obscure the structural inequalities embedded within migration regimes. Drawing on critical literature and grounded in qualitative narratives, the article highlights how temporary migrants occupy an ambivalent space—economically needed yet politically excluded. It engages with theories of neoliberal migration governance and critiques the responsibilities of migrants who are expected to bear the burden of legal and social precarity. The analysis advances the concept of stratified citizenship to understand how migrants’ rights, access to services, and sense of belonging are fragmented and conditional. Focusing on Indonesian migrants’ everyday negotiations, the article calls for a reimagining of migration governance that centres political inclusion, dignity, and transnational state responsibility. In doing so, it contributes to ongoing debates in migration studies, citizenship theory, and international relations by foregrounding voices that are often silenced within dominant policy discourses.

Keywords: Stratified Citizenship; Temporary Migration; Political Exclusion; Neoliberalism; Migrant Agency.

Ukraine’s Counter-Strategic Responses Toward Russian Propaganda and Disinformation During the War

Katong Ragawi Numadi — 2025-06-30

Russia's full-scale invasion of Ukraine was followed by a series of propaganda and disinformation aimed at degrading the government's political power and military capabilities in dealing with the war situation. Since the conflict escalated, there has been a significant increase in the spread of Russian propaganda messages and disinformation narratives among domestic Ukrainian society. Given the importance of political support and international legitimacy for the attack on Ukraine, the spread of propaganda and fake news about Ukraine has also targeted the global public. The enormous political impact requires Ukraine to take strategic countermeasures against the domination of Russian disinformation narratives. This study aims to explain the various strategic actions taken by the Ukrainian government and community organizations to overcome the spread of Russian propaganda messages and disinformation. This research uses a qualitative approach to analyze several of Ukraine’s actions toward Russian propaganda and disinformation attacks. A literature study technique has been conducted in this research by exploring the government’s statements, previous research, online publications, and other resources to collect data related to the topic. In general, this research found that the Ukrainian government, in collaboration with civil society communities, has increased anti-propaganda and disinformation campaigns to deal with the problems domestically. Meanwhile, various diplomatic initiatives are conducted in collaboration with governments and community organizations in different countries to counter the spread of Russian disinformation in the international sphere. It is hoped that, by applying those strategic steps, Ukraine can efficiently degrade Russia's political power and information domination regarding the war situation in the global arena.

Keywords: Propaganda; Disinformation; Russia; Ukraine

Peran National Central Bureau Interpol Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia: Studi Kasus Ferienjob Di Jerman

Apri Lila Ikawati — 2025-06-30

Ferienjob di Jerman melalui modus magang merupakan contoh kejahatan transnasional berbentuk perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia. Hal ini menjadi memprihatinkan disaat niat mulia para mahasiswa dalam menambah wawasan maupun pengalaman justru menjadi jebakan dan dimaanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam tindak perdagangan manusia. Salah satu instrumen vital dalam menangani kasus ini adalah National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia. Metode kualitatif deskriptif digunakan pada penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peranan NCB Interpol Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia Ferieinjob yang melibatkan warga Indonesia di Jerman. Data dikumpulkan dengan menggunakan dokumen resmi dan berbagai referensi yang didapatkan dari harzing: published or perish. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusional untuk menganalisis peran NCB Interpol Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia melalui studi kasus Ferienjob di Jerman. Hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa NCB Interpol Indonesia memfasilitasi pertukaran informasi, mengkoordinasikan kegiatan lintas batas dan mendukung proses investigasi. Kasus ini menunjukkan bagaimana kerja sama melalui organisasi internasional seperti Interpol dapat mengatasi tantangan global seperti kejahatan transnasional. Hasil penelitian ini dapat memperkuat klaim bahwa teori liberalisme institusional secara relevan menjelaskan upaya mengatasi permasalahan global melalui kerjasama internasional.

Kata Kunci: Fereinjob; Interpol Indonesia; Jerman; Perdagangan Manusia.

Potensi Kemitraan Strategis Indonesia-Maroko dalam Optimalisasi Transisi dan Pengembangan Energi Hijau

Massari Inong Tanaurant — 2025-06-30

Tulisan yang membahas terkait relasi kemitraan strategis Indonesia dan Maroko ini dilandasi dari keingintahuan penulis atas potensi peran kooperasi Global South dalam mengoptimalkan green growth. Tulisan ini berupaya pula untuk melengkapi kekurangan literatur yang mengaitkan peluang partisipasi negara-negara berkembang dalam pembangunan berkelanjutan melalui energi terbarukan maupun ekonomi hijau. Meski menghadapi tantangan terkait masih pesatnya permintaan domestik kedua negara akan energi konvensional hingga stagnasi hubungan bilateral, Indonesia dan Maroko telah menyepakati kenaikan status relasi menjadi “kemitraan strategis” pada tahun 2023 dengan salah satu fokusnya adalah energi. Melalui telaah literatur dan teknik analisis data kritis, diperoleh hasil bahwa baik Indonesia maupun Maroko telah menunjukkan langkah signifikan dalam merealisasikan green growth melalui pengadaan kebijakan hingga pemanfaatan sumber daya. Selain itu, diperlukan transparansi dan pendekatan holistik dalam memandang green growth melalui kemitraan strategis kedua negara. Pertukaran gagasan hingga praktik-praktik kolaboratif, khususnya yang melibatkan seluruh komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat, perlu didorong demi mewujudkan target bersama.

Kata Kunci: Green Growth, Indonesia, Maroko, Kemitraan Strategis, Energi Terbarukan.

Kebijakan Luar Negeri Ekonomi Indonesia Terhadap Thailand dalam Cross-Border Payment

Rizka Maharani — 2025-06-30

Digitalisasi pembayaran pada era globalisasi mengarahkan pada integrasi keuangan dengan mekanisme cross-border payment yang diterapkan oleh ASEAN. Penerapan mekanisme ini masih dilakukan secara bilateral antarnegara anggota ASEAN yang salah satunya dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Memorandum of Un derstanding (MoU) ditandatangani oleh masing-masing bank sentral sejak tahun 2022 ditujukan agar mengurangi ketergantungan dengan dolar AS yang menunjukkan hasil yang positif dan progresif dalam mekanisme ini. Hal ini menarik untuk diteliti karena transaksi rupiah terhadap ringgit lebih besar dibandingkan baht, tetapi Indonesia mel akukan implementasi cross-border payment dengan penggunaan QR Code pertama kali dengan Thailand. Selain itu, terdapat implementasi konversi nilai tukar antara Indo nesia dan Thailand yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan Bank of Thailand selaku bank sentral masing-masing negara. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia terhadap Thailand dalam cross-border payment, khususnya pada penggunaan QR Code melalui QRIS dan Promptpay. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penggunaan data kualitatif dan kuantitatif. Dengan menggunakan konsep Kebijakan Ekonomi Luar Negeri yang merujuk pada Hiscox (2014), artikel ini menemukan bahwa Indonesia melakukan kerja sama dengan Thailand dalam penggunaan QR Code karena adanya kesepakatan nilai tukar antara IDR dan THB untuk menjaga stabilitas nilai tukar mas ing-masing mata uang, pergerakan masyarakat untuk berwisata yang menunjukkan peningkatan transaksi QR Code, mencapai keuntungan bersama dan memulihkan sektor pariwisata dan UMKM, serta keterlibatan sektor swasta dan bank sentral independen dalam pengimplementasian hal ini.

Kata Kunci: cross-border payment, Indonesia, QR Code, Thailand.

Candlelight Vigil dan Light-stick sebagai Repertoire of Contention dalam Demonstrasi di Korea Selatan tahun 2024

Kholifatus Saadah — 2025-06-30

Masyarakat sipil memiliki peranan yang cukup penting dalam demokrasi. Per anan tersebut dapat dilihat dalam menjaga demokrasi dengan melihat akunta bilitas pemerintah dan menemukan hal-hal yang tidak tepat pada sistem yang berjalan. Salah satu negara dengan masyarakat sipil yang melakukan fungsi tersebut adalah Korea Selatan. Baru-baru ini, masyarakat Korea Selatan mel akukan protes besar-besaran kepada presiden terakhir mereka, Yoon Suk-yeol di tahun 2024, dan berakhir pada pemakzulan oleh Parlemen Nasional. Protes yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan memiliki karakter damai, tan pa pemimpin dan penggunaan repertoire of contention, termasuk candlelight vigil dan yang terbaru, penggunaan light-stick. Protes yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan tidak muncul begitu saja. Belajar dari sejarah seper ti Gwangju Uprising pada tahun 1980an, repertoire tersebut menggabungkan aspek budaya dan elemen generasi untuk memobilisasi partisipan dengan ma sif, dengan tetap mempertahankan prinsip nirkekerasan. Tulisan ini mengana lisis gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan melalui pen dekatan gerakan sosial oleh masyarakat sipil, menekankan pada adaptasi dan resonansi dari repertoire agar tetap relevan pada masa sekarang.

Kata Kunci: Gerakan Sosial; Repertoire of Contention; Korea Selatan; Yoon Suk-yeol; Masyarakat Sipil.

Analisis Perubahan Pengakuan Nauru dari Republik Taiwan kepada People’s Republic of China dengan Chequebook Diplomacy

Aprianti - — 2025-06-30

Kehadiran China di Pasifik didukung dengan tiga tujuan utama; mendapatkan akses SDA dan investasi, persaingan dalam mendapatkan dukungan diploma tik dengan Taiwan, dan membendung dominasi Amerika Serikat yang ada di kawasan Pasifik. Dalam mencapai tujuan keduanya, China melakukan strategi diplomasi dollarnya dengan aktif memberikan bantuan ekonomi agar nega ra-negara di kawasan Pasifik mengalihkan pengakuan hubungan diplomati knya dari Taiwan ke China, khususnya yang dilakukan China kepada Nauru. Dengan menggunakan metode penelitian explanatory research akan dijelaskan alasan, faktor penyebab terjadinya, serta tujuan dari fenomena perubahan pengakuan diplomatik yang dilakukan oleh Nauru dari Taiwan kepada China, fenomena ini menunjukkan bagaimana chequebook diplomacy dapat diguna kan sebagai alat untuk mengubah kebijakan luar negeri suatu negara dan dina mika yang terjadi di kawasan Pasifik setelah terjadinya perubahan pengakuan yang dilakukan oleh Nauru dari Taiwan ke China. Penelitian ini menemukan bahwa chequebook diplomacy efektif digunakan sebagai alat dalam mengubah kebijakan luar negeri Nauru yang dilakukan oleh China. China berhasil men dorong Nauru untuk melakukan perubahan pengakuan hubungan diplomati knya dari Taiwan ke China.

Kata Kunci: Chequebook Diplomacy; Diplomasi Dollar; Kebijakan Luar Negeri; Pengakuan Diplomatik; Nauru-China-Taiwan.

Mitigasi Perubahan Iklim di Asia Tenggara: Peran Normatif ASEAN pada Negara melalui ASEAN Community Vision 2025

Riana Mardila — 2025-06-30

Perubahan iklim merupakan tantangan utama yang dihadapi kawasan Asia Tenggara, yang mencakup peningkatan suhu ekstrem, banjir, dan kebakaran hutan. Sebagai salah satu wilayah yang paling rentan, ASEAN berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui kerangka ASEAN Community Vision 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran normatif ASEAN terhadap negara dalam mitigasi perubahan iklim pada periode 2015-2020 dengan menggunakan teori peran organisasi internasional oleh Karen A. Mingst. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berdasarkan data sekunder, seperti dokumen resmi ASEAN, laporan internasional, dan artikel akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN memainkan tiga peran normatif pada negara (anggota): selaku arsitek dari kerangka mitigasi, peneliti dan pelapor akan penguatan kapasitas, serta inisiator dari platform kolaboratif antar negara (anggota maupun partner non anggota). Pada akhirnya ASEAN melalui ACV 2025 telah menunjukkan kelembagaan yang kokoh untuk upaya mitigasi perubahan iklim ini. Namun, faktor seperti kurangnya mekanisme sanksi, kesenjangan antara knowledge production dan policy action , dan belum adanya kebijakan yang terintegrasi di berbagai lini, terlihat seperti kelemahan yang dapat menjadi tantangan untuk pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim ini pada tahap selanjutnya.

Kata Kunci: ASEAN; Perubahan Iklim; ASEAN Community Vision 2025; Peran Organisasi Internasional; Kebijakan Regional.

TETO Surabaya’s Role in Promoting Indonesian Labor Migration

Nur Khoiriyah — 2025-06-30

The rapid advancement of technology has dissolved geographical boundaries, integrating economic, political, and cultural dimensions. This has intensified societal connectivity through increased economic productivity and cultural exchanges, including labor migration. Taiwan, currently grappling with a labor crisis driven by declining birth rates and an aging population, has become a key destination for Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI). The dependency ratio between the non-productive population (over 65 years) and the productive population is rising, with the elderly expected to make up 19.8% of the population by 2025, posing significant challenges to Taiwan’s productivity and economic growth. Conversely, remittances from Indonesian Migrant Workers (IMW) represent a vital opportunity for Indonesia’s economic growth and serve as a strategic approach to addressing labor market disparities. This study uses a descriptive qualitative methodology to analyze the role of Taipei Economic and Trade Office (TETO) Surabaya in facilitating international labor migration from eastern Indonesia to Taiwan, drawing on secondary data. Applying Lee’s push and pull theory (1966), the study concludes that through TETO Surabaya’s guidance and support, factors such as push-pull dynamics, intervening obstacles, and personal factors have ultimately promoted IMWs migration to Taiwan.

Keywords: CPMI; Eastern Indonesia; International Labor Migration; Push and Pull Factors; TETO Surabaya.