Jurnal Hubungan Internasional

Degrowth Analysis on Indonesian International Tourism Destinations

Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Greenwashing has become prevalent as many stakeholders falsely claim to adhere to green growth principles. Green growth also often neglects human rights aspects. This study proposes degrowth as an alternative to the dominant economic growth paradigm. Degrowth, which gained popularity during the post-pandemic recovery, emphasizes sustainability, justice, and independence from capitalist growth. While green growth often relies on technology for solutions, degrowth recognizes its potential limitations. In the Global South, degrowth can support local communities and challenge neo-colonial tourism practices. Community-based tourism, slow tourism, and responsible tourism are concrete manifestations of degrowth principles. These approaches aim to benefit local communities, reduce environmental impact, and promote sustainable tourism practices. This study focuses on three Indonesian international tourism destinations, Raja Ampat, Nusa Penida, and Labuan Bajo. By analysing the discourses surrounding these destinations, the study highlights the need for a transformative shift towards more sustainable and equitable tourism practices. Degrowth offers a roadmap for achieving balanced economic growth while prioritizing ecological preservation and social justice.

Keywords: Green Growth, Degrowth, Sustainability, Justice, Tourism.

Pandangan Feminisme Poskolonial terhadap Upaya Amerika Serikat dalam Mempromosikan Hak Perempuan di Afganistan Paska 9/11

Kintan Harum Puspita -, Ihsan Fuad, Jacky Nevo Tambajong, Nuraeni — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

maju dalam mempromosikan dan menyebarkan agenda-agenda kesetaraan dan keadilan gender. Di beberapa kasus, perjuangan hak-hak perempuan dapat digunakan sebagai pembenaran atas perang dan perubahan rezim. Fenomena ini mendapat dukungan dari feminis liberal barat, yang mendominasi dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Berbeda dengan feminis liberal, feminis poskolonial memandang dukungan negara-negara utara terhadap perempuan di negara-negara selatan dengan penuh kecurigaan. Mereka berargumentasi bahwa isu-isu feminis dikooptasi oleh negara-negara utara untuk memajukan kepentingan geopolitik dibandingkan dukungan tulus terhadap hak-hak perempuan. Artikel ini bertujuan meninjau kembali secara kritis dukungan negara-negara utara terhadap perempuan negara-negara selatan dengan melakukan studi kasus mengenai perjuangan feminis Amerika mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan. Upaya internasional yang dipimpin Amerika dalam mendukung perempuan Afghanistan mencapai kesetaraan politik dan sosial dijelaskan dan dianalisis dengan kacamata feminis poskolonial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam membahas hak-hak perempuan di Afghanistan.

Kata Kunci: Afghanistan; Feminisme Liberal; Feminisme Poskolonial; Pemberdayaan; Hak Perempuan.

Between Sovereignty and Universal Norms: An English School Analysis of Global Responses to Russia’s Anti-LGBT Policies

Cepi Novia Tristantri -, Hafid Adim Pradana — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Since President Vladimir Putin enacted anti-LGBT laws in July 2023, Russia has received a variety of responses, especially those focusing on human rights issues. However, there are quite a few parties who have criticized Russia’s policies. This study aims to understand the differences in global responses to Russia’s anti-LGBT policies, using the English School perspective. This article uses a qualitative descriptive method. Data collection was carried out through literature studies, which came from Scopus journal articles, official Russian government documents, and credible media reports. Using the pluralism and solidarity approaches contained in the English School, the findings in this article can be summarized in two main premises. First, if based on the pluralism approach, the decision of countries that choose not to condemn Russia’s anti LGBT policies can be understood as a form of respect for Russia’s sovereignty in an effort to maintain international order. Second, by using a solidarity approach, the opposition of some pro-LGBT countries and international organizations to Russia’s anti-LGBT policies can be understood as an effort to uphold universal values in order to create international order.

Keywords: Anti-LGBT; English School; Pluralism; Russia; Solidarism.

The Impact of Monetary Connectivity: From Single Currency to Economic Growth

Yeremia Nicolaus Widjanarko — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

This research investigated the impact of the adoption of the Euro as a single currency in the European region (Eurozone) on transaction costs, consumption, investment, and economic growth. By combining monetary transmission theory, empirical data analysis, and case studies, this research revealed mechanisms that linked the single currency to increased economic activity and growth in the Eurozone. The results showed that the elimination of currency conversion costs, exchange rate uncertainties, and foreign currency risks had reduced transaction costs, encouraged cross-border trade, investment, and economic integration. The increase in transaction volume and value reflected an increase in household consumption, which in turn drove production, innovation, and further investment. The stability and confidence created by the European Central Bank and positive market expectations had contributed to sustained economic growth, as reflected in trend of the Eurozone’s gross domestic product (GDP). This research highlighted the transformative role of single currency system in promoting prosperity and economic stability across all member states.

Keywords: Economic Growth, Euro, Eurozone, Monetary Connectivity, Monetary Transmission.

Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Penyelenggaraan World Cup 2022 Qatar

syifa' syauqi djohan yahya, Abubakar Eby Hara, Fuat Albayumi — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Representasi nilai Islam merupakan bagian dari cara Qatar dalam mengimplementasikan identitas Islam yang dimiliki oleh negaranya dalam penerapan kebijakan bernegara. Qatar yang merupakan negara Islam berupaya untuk menunjukan identitas keIslaman yang mereka miliki secara tegas dengan penerapan berbagai kebijakan yang mereka terapkan. Dalam penerapan identitasnya, konstruktivisme modern membantu menjelaskan bagaimana peran identitas dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh sebuah negara. Selain itu, Diplomasi Publik juga diterapkan oleh Qatar dalam memperkenalkan identitas yang mereka miliki dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Adapun kebijakan yang merepresentasikan nilai Islam dalam World Cup 2022 yakni pelarangan simbol dan praktik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ), pelarangan praktik Sex Outside Marriage, pelarangan konsumsi alkohol di ruang publik dan pelarangan perjudian. Peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan syariat Islam diterapkan oleh Qatar pada setiap turis maupun atlet yang bertanding dalam Piala Dunia 2022. Qatar dengan identitas Islamnya berupaya untuk memperkenalkan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang moderat dan menentang segala bentuk diskriminasi dan juga menolak untuk dipandang sebelah mata oleh masyarakat internasional.

Kata Kunci: Representasi, Identitas, Islam, Qatar.

Cooperation Between Indonesia Battery Cooperation (IBC) and Hyundai on the EV Battery Project in Indonesia as A Form of Renewable Energy Solution in Response to Climate Change

Widi Astuti, Ferdian Ahya Al Putra — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Energy frequently relates to bring up in relation to the Net Zero Emissions 2060 target. Finding a way to achieve zero carbon emissions with an energy sustainability solution in line with the seventeen Sustainable Development Goals (SDGs) is the goal. Indonesia and other nations follow the Energy Trilemma, which emphasized three primary factors—energy security, energy affordability, and sustainable energy—to become factors that are taken into account for planning and history in order to address all social, economic, and environmental aspects. More precisely, taking into consideration the capacities of both countries, South Korea and Indonesia have proposed several strategic alternatives, one of which is the EV battery project development strategy. In addition to resources and other forms of strategic support, South Korea invests in, owns, and controls technology for Indonesia. Indonesia is able to meet 52% of the world’s nickel demand. This study examines how the Hyundai consortia and the Indonesian Battery Corporation consortia worked together to build an EV battery project in Indonesia, which had an impact on both nations to achieve the solution of how to be one of the renewable energy solutions in response to climate change.

Keywords: EV Battery; Trilemma Energy; Global Value Chain; Hyundai; IBC.

Kebijakan Migrasi Australia Dalam Hal Pengalihan Pengungsi dan Pencari Suaka ke Nauru dan Papua Nugini

Corry Amanda Susanto — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan migrasi Australia dalam hal pengalihan pengungsi dan pencari suaka ke Nauru dan Papua Nugini. Insiden Kapal MV Tampa ini terjadi menjelang pemilu federal di Australia yang akan diadakan pada akhir tahun 2001. Angka dukungan terhadap John Howard pada saat itu termasuk rendah. Pemerintahan John Howard menggunakan isu Kapal MV Tampa sebagai keuntungan politik tersendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji bagaimana dampak kebijakan migrasi Australia dalam hal pengalihan pengungsi dan pencari suaka ke Nauru dan Papua Nugini. Dalam menangani pengungsi, John Howard membentuk suatu kebijakan yang dikenal dengan sebutan Pacific Solution. Pacific Solution merupakan suatu kebijakan yang digagas oleh pemerintah Australia pada masa kepemimpinan John Howard untuk memindahkan pencari suaka dengan menyebarkannya ke negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik. Sayangnya, banyak kritikus yang memberikan kritik bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak membantu negara-negara Pasifik maupun pengungsi sehingga menimbulkan ketergantungan negara-negara Pasifik terhadap Australia seperti Papua Nugini dan Nauru dimana kedua negara tersebut menjadi negara yang paling banyak menampung pengungsi dan pencari suaka.

Kata Kunci: Australia; John Howard; Nauru; Pacific Solution; Papua Nugini.

Daya Tarik Kerjasama Perjanjian Iklim California-Quebec bagi Pemerintah Daerah di Amerika Utara

Puspita Anjani, Namira, Winda, Farrel — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Perjanjian karbon California-Quebec menunjukkan bagaimana mekanisme perdagangan karbon regional dapat memberikan manfaat bagi negara bagian dan provinsi. Kesepakatan ini menggabungkan rencana perdagangan emisi karbon Cap-and-Trade California dengan sistem Quebec untuk menciptakan pasar karbon gabungan terbesar di Amerika Utara. Pasar gabungan ini meningkatkan efisiensi sekaligus menurunkan biaya kebijakan bagi kedua pemerintah Quebec dan California. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kerjasama California-Quebec mampu menjadi model baru bagi pemerintah daerah di regional Amerika Utara dalam upaya mengimplementasikan kebijakan iklim regional melalui hubungan luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan mengambil berbagai referensi yang relevan dan metode studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori paradiplomasi transregional dan teori paradiplomasi hijau untuk menganalisis topik yang dibahas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Quebec dan California dalam menciptakan kestabilan harga karbon melalui perjanjian iklim mampu menarik negara lain di kawasan regional Amerika Utara untuk ikut berkontribusi dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

Kata Kunci: Amerika Utara, California, Quebec, Perubahan Iklim, Emisi Karbon.

Pengaruh Paris Agreement terhadap Industri Batubara di Indonesia Tahun 2017-2022

Ayla Savanna — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Isu Lingkungan telah menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan dikarenakan mulai terasa dampak yang ditimbulkan olehnya. Salah satu dampak nyata yang dapat dirasakan adalah pemanasan global dimana salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, yang telah menyebabkan sebuah fenomena bernama Gas Rumah Kaca (GRK). Aktivis lingkungan mulai bermunculan dan mendesak pemerintah untuk segera mengatasi hal ini yang kemudian mendorong disahkannya Paris Agreement sebagai hasil kesepakatan Negara Negara untuk mengatasi permasalahan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Paris Agreement dalam industri batu bara di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data bersumber pada web resmi pemerintah dan media massa pendukung lainnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Green Politics Theory gagasan Antroposentrisme dan Keamanan Energi. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh Paris Agreement terhadap industri batubara di Indonesia adalah dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur mengenai batasan produksi batubara tersebut.

Kata Kunci: Perubahan Iklim; Industri Batu bara; Perjanjian Paris; Gas Rumah Kaca.

Pengelolaan Corporate Social Responsibility PT. Freeport Indonesia oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro

Don Louis Serbiano Kenneno da Costa — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai penghubung antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat dalam rangka menyediakan kebutuhan publik di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penyediaan kebutuhan publik ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dipenuhi oleh PT. Freeport Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kehadiran PT. Freeport Indonesia yang bergerak untuk mengeskplorasi tambang di Kabupaten Mimika dan kemudian ditinjau dengan penyebab yang membuat perusahaan perlu agar memberikan pertenggungjawaban sosial kepada masyarakat sebagai bentuk perbaikan atas dampak perusahaan terhadap masyarakat. Peneliti kemudian menemukan hal baru atas fenomena tersebut yang dapat menggambarkan YPMAK sebagai badan sosial yang bertujuan untuk menjaga dan menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Freeport Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Berkembangnya Globalisasi yang membawa perusahaan perusahaan masuk ke negara lain untuk mengeksplorasi dan terutama menambang beberapa sumber daya alam suatu negara telah menjadi fenomena yang menggejala dan berdampak pada stabilitas alam dan sosial. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan fenomena tersebut dengan perspektif teori Antonio Gramsci tentang Gerakan Sosial Intelektual.

Kata Kunci: Perusahaan Transnasional, Gerakan Sosial Intelektual, Intelektual Organik, YPMAK, Corporate Social Responsibility .

Misteri Perompakan di Perairan Benin sebagai Bentuk Perlawanan Marginaliasasi Dekolonisasi Dahomey

Agnes Monica P.K Simanungkalit — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Perompakan di perairan Benin telah menjadi isu signifikan dalam diskursus keamanan maritim dan ekonomi global. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena perompakan di perairan Benin melalui perspektif poskolonialisme, dengan fokus pada dampak warisan kolonial dan marginalisasi ekonomi terhadap munculnya aktivitas perompakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis studi literatur, mengandalkan analisis historis dan ekonomi untuk menggali faktor faktor penyebab struktural di balik perompakan. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa perompakan di Benin dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang diwariskan dari sejarah kolonial dan proses dekolonisasi yang tidak tuntas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perompakan di Benin bukan sekadar masalah kriminalitas, melainkan refleksi dari perlawanan terhadap marginalisasi dan eksploitasi ekonomi yang mendalam. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perompakan maritim di Benin serta menawarkan wawasan bagi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kata

Kunci: Perompakan, Benin, Poskolonialisme, Marginalisasi, Dekolonisasi.

Perkembangan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Tiongkok dalam Kerjasama Meningkatkan Ekspor Crude Palm Oil Tahun 2020-2023

Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Kegiatan perdagangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) tahun 2020-2023 Indonesia ke Tiongkok mengalami naik turun volume ekspor yang disebabkan oleh cuaca yang ekstrim dan harga minyak nabati serta minyak bumi yang tinggi. Dalam menganalisa isu, penulis menggunakan konsep kerjasama internasional dan teori diplomasi ekonomi, serta metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bersumber dari wawancara dan penelitian kepustakaan. Pada indikator economic salesmanship, Presiden, Kementerian Perdagangan, dan KBRI Beijing menjadi aktor yang menjalankan diplomasi ekonomi dalam peningkatan ekspor CPO. Pada indikator economic networking and advocacy, GAPKI, APKASINDO, dan GIMNI menjadi stakeholder yang paling gencar mempromosikan CPO Indonesia. Pada indikator image building, Indonesia membangun citra positif perkebunan kelapa sawit dengan membuat sertifikat ISPO, industrialisasi komoditas CPO menjadi produk olahan, dan mengadakan seminar internasional. Kemudian pada indikator regulatory management and resource mobilization, Indonesia dan Tiongkok telah menyetujui regulasi perjanjian perdagangan bebas ACFTA.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Indonesia-Tiongkok; Minyak Kelapa Sawiti.

Implikasi Belt Road Initiative di Kazakhstan Terhadap Konektivitas Ekspor ke Eropa

Maharani Tri Lestari, Andi Kurniawan — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Infrastruktur dan konektivitas merupakan salah satu kendala utama dalam kinerja perdagangan luar negeri Kazakhstan. Sebagai salah satu negara di Asia, Kazakhstan menghadapi tantangan serius dengan kualitas infrastruktur yang rendah. Permodalan menjadi isu utama dalam pengembangan infrastruktur ini, sehingga kehadiran investasi dari Belt and Road Initiative (BRI) yang dipimpin oleh China sangat disambut baik oleh Kazakhstan. Namun, efektivitas dan keberhasilan investasi ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan, terutama karena ekspor Kazakhstan ke negara-negara sekitarnya tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Sehingga, kehadiran Belt Road Initiative (BRI) yang diluncurkan pada tahun 2013 dengan upaya untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan membangun jaringan infrastruktur yang luas antara negara-negara anggota Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dampak BRI terhadap konektivitas Kazakhstan ke Eropa dan pengaruhnya terhadap perekonomian negara tersebut. Menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa BRI telah berhasil meningkatkan konektivitas Kazakhstan ke Eropa melalui modernisasi infrastruktur vital seperti jalan raya, pelabuhan, dan stasiun kereta api.

Kata Kunci: Kazakhstan; Belt Road Initiative; Infrastruktur; Konektivitas; Eropa.

Tawar-menawar Antara Negara Tuan Rumah dan MNC dalam Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Minyak dan Gas: Studi Kasus Pembatalan Kontrak Investasi Saudi Aramco di Kilang Cilacap

fitrah Adam — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Penelitian mengenai hubungan antara pemerintah tuan rumah dan perusahaan multinasional (MNC) terkait penanaman modal asing (FDI) masih perlu dieksplor, terutama dalam konteks sektor minyak dan gas di Indonesia. Artikel ini mengkaji hubungan tersebut dengan menggunakan Political Bargaining Model (PBM) untuk menganalisis dinamika negosiasi antara Pertamina, perusahaan minyak milik negara Indonesia, dan Saudi Aramco, sebuah MNC besar, dengan menggunakan proyek Refinery Development Master Plan Cilacap sebagai studi kasus. Artikel ini meneliti apakah keselarasan tiga variabel PBM— tujuan relatif, sumber daya, dan kendala—mempengaruhi hubungan negara tuan rumah dengan perusahaan multinasional menjadi lebih kooperatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, artikel ini menemukan bahwa meskipun ketiga variabel tersebut telah terpenuhi, hal ini tidak menghasilkan hubungan yang sukses antara kedua pihak. Selain itu, artikel ini mengindikasikan bahwa buruknya iklim investasi di Indonesia adalah alasan utama kegagalan kerja sama tersebut.

Kata Kunci: FDI, Pertamina, Saudi Aramco, RDMP Cilacap, Political Bargaining Models.

Pembatalan Konser di SXSW Sebagai Langkah Diplomatik Grup Musik Reality Club dalam Respon Konflik Israel-Palestine

VISNU SUWARTO — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0700

Di tengah konflik Israel–Palestina yang belum mereda, satu langkah berani dilakukan oleh grup musik asal Indonesia, Reality Club. Band yang berasal dari Jakarta tersebut memberikan dukungan kemanusiaan kepada Palestina dengan membatalkan rencana konser mereka di SXSW, sebuah tempat perhelatan seni yang ada di Austin, Texas, Amerika Serikat. Reality Club yang sedang melakukan tour di Amerika Utara tersebut membatalkan rencana show mereka di SXSW karena ditemukan fakta bahwa SXSW didanai oleh angkatan darat Amerika Serikat yang memberikan bantuan besar kepada Israeli Defence Force atau tentara Israel yang melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Dengan adanya pembatalan tersebut membuat Tour yang sedianya telah berjalan empat dari delapan kota dan menyisakan empat kota lagi, berkurang dengan hanya menjadi tiga kota, yaitu di Chicago, Toronto (Kanada) dan Brooklyn. Langkah diplomasi yang dilakukan oleh Reality Club merupakan salah satu bentuk kajian dalam Hubungan Internasional yang bernama Power Mass Movements. Reality Club, dalam hal ini memposisikan diri mereka sebagai penggerak dalam power mass movements yang mana Reality Club, sebagai musisi yang berpengaruh di Indonesia serta memiliki pengikut yang besar dari sosial media melihat bahwa mereka dapat menggunakan previlege mereka untuk menyuarakan kebenaran.

Kata Kunci: SXSW, Langkah Diplomatik, Israel – Palestina, Gaza.