Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online
Downloads
Artikel ini berjudul "Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online” yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel yang dipungut secara online. Pajak hotel merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah. Pajak hotel diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Saat ini sistem perpajakan mengalami modernisasi yaitu dengan adanya pemungutan pajak hotel secara online, hal tersebut juga dilakukan untuk mengawasi wajib pajak hotel. Namun dengan adanya kemudahan dalam pemungutan pajak hotel secara online timbul permasalahan terkait dengan penegakan hukum bagi wajib pajib pajak terhadap pemungutan secara online seperti timbul wajib pajak yang tidak jujur, dimana wajib pajak sudah melaporkan secara Online namun tidak melakukan pembayaran atau penyetoran serta wajib pajak yang merusak alat sistem. Sehingga pemungutan pajak hotel secara online tersebut menimbulkan pertanyaan terkait penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel yang dipungut secara online.
Buku
Mardiasmo, Perpajakan (Andi Offset 2011).
Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Sinar Grafika 2018).
Soekanto S, Penegakan Hukum (Bina Citra 1983).
Wirawan ilyas R burton, Hukum Pajak, Teori, Analisis, Dan Perkembangannya (2010).
Skripsi
Izzan Razaka Praditama, ‘Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Aplikasi Streaming Music Joox' (Universitas Airlangga 2019).
Jurnal
Laurensius Arliman S., ‘Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia' (2019) Vol 11 No 1 Jurnal Dialogia Iuridica.
Setiadi W, ‘Sanski Administratif Sebagai Salah Satu Instrument Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan' 6 Jurnal Legislasi Indonesia.
Laman
Surtan Siahaan, ‘Penyebab Seseorang Dijatuhi Sanksi Pidana Pajak' (Online Pajak, 2018).
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 4843).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/ PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1845).
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Online Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 2).
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 1).
Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 47).
Makalah
Izzan Razaka Praditama, "Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Aplikasi Streaming Music Joox”, Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga, (Universitas Airlangga 2019).
Copyright (c) 2020 Notaire
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
