Tinjauan Yuridis Pembangunan Perumahan Di Atas Gedung Bertingkat (Studi Kasus Cosmo Park Townhouse Jakarta)

Malikuz Zahir

= http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22832
Abstract views = 588 times | downloads = 300 times

Abstract


Meningkatya kebutuhan rumah mendorong para investor untuk mengembangkan pembangunan rumah susun berfasilitas lengkap guna menarik minat pembeli yang sebanyak-banyaknya, salah satunya yaitu Cosmo Park Townhouse, sebuah kawasan perumahan yang berdiri di atas atap gedung bertingkat Mall Thamrin City Jakarta Pusat. Pembangunan perumahan di atas gedung bertingkat yang demikian menimbulkan antinomi/pertentangan ketentuan hukum terhadap status penguasaan atas tanah dan/atau bangunan masing-masing unit rumahnya, yang dalam hal ini dapat menggunakan Hak Atas Tanah yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau menggunakan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Antinomi tersebut pada akhirnya akan berakibat pada tidak adanya perlindungan hak-hak masyarakat berupa kepastian hukum atas serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi penghuni untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap unit rumah Cosmo Park Townhouse.


Keywords


Perumahan; Gedung Bertingkat; Status Penguasaan; Kepastian Hukum.

Full Text:

PDF

References


Buku

Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun Dan Apartemen (Sinar Grafika 2010).

Oloan Sitorus, Kondominium Dan Permasalahannya (Mitra Kebijakan Tanah Indonesia 1998).

Ridwan Halim, Sari Hukum Hak Milik, Kondominium Dan Rumah Susun (Puncak Karma Penerbit Buku Berguna 1990).

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2000).

Urip Santoso I, Hukum Perumahan (Kencana 2014).

Urip Santoso II, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Kencana 2017).

Urip Santoso III, Buku Ajar Hukum Pengadaan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (Revka Petra Media 2018).

Urip Santoso IV, Hukum Agraria : Kajian Komperehensif, Cetakan Ke-6 (Kencana 2013).

Jurnal

J. Andy Hartanto, ‘Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun’ (2013) 02 Jurnal Rechtens Universitas Islam Jember.

Tesis

Erny Suciapriyanti, Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Terhadap Semua Bangunan Bertingkat, Skripsi (Universitas Sumatera Utara 2012).

Felicia Melissa Yuanita, Keabsahan Condomonium Hotel Yang Dibangun di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Tesis (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2014).

Lembaga

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Dalam Angka (2019).

Laman

Aini Putri Wulandari, ‘Melihat Dari Dekat Rumah-Rumah Di Atas Gedung Thamrin City’ (CNN Indonesia, 2019) accessed 17 August 2019.

Aswin Saputra, ‘Jumlah Rumah Susun Di DKI Jakarta’ (2018) accessed 18 August 2019.

Mahanik, ‘Thamrin City Mall’ (2012) accessed 18 August 2019.

Prima Fauziah, ‘Cosmo Park Thamrin City’ (The Condotel, 2019) accessed 17 August 2019.

Triyono, ‘Company Profile The Jakarta Propertindo’ (Thamrin Residence, 2015) accessed 18 August 2019.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoenesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/Prt/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Notaire

Lisensi Creative Commons

Notaire (p-ISSN 2721-8376, e-ISSN 2655-9404by http://e-journal.unair.ac.ic/ntr/index.php is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Statcounter :

Jurnal Notaire Statistic

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Notaire has been indexed by: