Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Sebagai Objek Wakaf Pasca Berlakunya Undang-Undang Tentang Wakaf

Andhika Rizky Pratiwi, Irfannaufal Raditya Pradana, Thomas Yanuar Joko Prabowo, Donny Yanuar Nurhadi

= http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v4i2.24311

Abstract views = 275 times | downloads = 242 times

Abstract


The problem examined in this study is the form of juridical aspects of the apartment units which become the object of waqf after the enactment of the Waqf Law. The purpose of this research is to analyze the enforceability of the rights to the apartment unit which is the object of waqf according to the Waqf Law. This type of research is a normative juridical research using a problem approach in the form of a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are collected through the inventory and categorization methods. and analysis of legal materials using interpretation. The results of the discussion of this research are if the object of waqf is in the form of the apartment unit rights, then the waqf can be made after prior written approval from the apartment manager.
Keywords: Waqf; Apartment; Waqf Law.

Permasalahan yang diteliti dalam kajian ini adalah bentuk hambatan yuridis terhadap satuan rumah susun yang menjadi objek wakaf pasca berlakunya Undang-Undang Wakaf. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberlakuan hak atas tanah yang menjadi objek wakaf menurut Undang-Undang Wakaf Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum dikumpulkan melalui metode inventarisasi dan katagorisasi. dan analisis bahan hukumnya menggunakan penafsiran. Hasil pembahasan penelitian ini adalah Kalau objek wakaf berupa Hak Satuan Rumah Susun, maka wakaf dapat dilakukan setelah ada persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari pengelola rumah susun.
Kata Kunci: Wakaf; Rumah Susun; Undang-Undang Wakaf.


Keywords


Wakaf; Rumah Susun; Undang-Undang Wakaf.

Full Text:

PDF

References


Buku

Andi Hamzah, Dasar-Dasar Hukum Hukum Perumahan (Rineka Cipta 2011).

Kementerian Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaran Haji 2005).

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah (Bandar Maju 2008).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).

Sitorus Oloan, dkk, Kondominium Dan Permasalahannya (Mitra Kebijakan Tanah Indonesia 1998).

Sutedi Adrian, Hukum Rumah Susun Dan Apartemen (Sinar Grafika 2010).

Jurnal

Abdul Haris Naim, ‘Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’ (2017) 4 Jurnal ZISWAF.

Bashlul Hazami, ‘Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia’ (2016) 16 Analisis : Jurnal Studi Keislaman 182.

Fatimah, ‘Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah’ (2018) 13 Jurnal Hukum Samudra Keadilan 291.

Nia Kurniati dan Helza Novalita, ‘Pengembangan Wakaf Tanah Dan Rumah Susun Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal’ (2019) 21 Jurnal Sosiohumaniora.

Purbandari, ‘Status Kepemilikan Rumah Susun Diatas Hak Guna Bangunan Yang Melekat Diatas Hak Pengelolaan (Tanah Komplek Bandara Kemayoran)’ (2014) 1 Jurnal : Pembaruan Hukum.

Urip Santoso, ‘Kepastian Hukum Wafak Tanah Hak Milik’ (2014) 19 Jurnal Perspektif.

Laman

Anda Setiawati, ‘Tanah Wakaf Untuk Rumah Susun’ accessed 16 February 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Author

Lisensi Creative Commons

Notaire (p-ISSN 2721-8376, e-ISSN 2655-9404by http://e-journal.unair.ac.ic/ntr/index.php is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Statcounter :

Jurnal Notaire Statistic

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Notaire has been indexed by: