Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan sebagai Jaminan Kebendaan
Downloads
Abstract
The digital world development influences especially the Law of Guarantee. There are new varieties of objects that can be used as guarantee, one of which is regarding billing rights that has expanded to subscription-based app services. When the debtor becomes default, the creditor may execute the guarantee according to the appropriate rules that takes effect in Indonesia. In light of it, it is deemed important to discuss and to ensure the law is practiced correctly in protecting both parties predominantly when conflict arises. Normative method is used in this research with statute approach and conceptual approach. The result of this paper is that the billing rights towards subscription-based app services are considered part of the Fiduciary Guarantee, as long there stands no specific law that governs it.
Keywords: Billing Rights on Subscription-Based App; Law of Guarantee; Fiduciary Guarantee; Cessie.
Abstrak
Perkembangan dunia digital mempengaruhi terutama terhadap Hukum Jaminan. Muncul jenis objek baru yang dapat digunakan sebagai jaminan, salah satunya adalah hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan. Ketika terjadi wanprestasi, jaminan tersebut dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan Hukum Jaminan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis dan membahas terkait penentuan hak tagih atas sewa dalam salah satu kategori benda yag dapat dijaminkan, dan mengkaji mengenai cara eksekusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan menggunakan ketentuan hukum jaminan Fidusia, selama belum adanya aturan yang secara khusus mengatur lebih lanjut mengenai objek jaminan tersebut.
Kata Kunci: Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan; Hukum Jaminan; Jaminan Fidusia; Cessie.
Buku
Isnaeni M, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (PT Revka Petra Media 2016).
Marzuki PM, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Kencana Prenada Media 2017).
Subekti R, Hukum Perjanjian (Pembimbing Masa 1979).
Pramono N, Hukum Komersil (Pusat Penerbitan UT 2003).
Usanti TP and Bakarbessy L, Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan (PT Revka Petra Media 2014).
Jurnal
Adati MA, Mokorimbanan MAT and Hermanus LLS, ‘Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' (2018) VI Lex Privatum 5.
Agneta Az Zahra; Binov Handitya, ‘Fungsi Lembaga Apraissal (Penilai Agunan) Dalam Pengikatan Sempurna Di Sektor Perbankan' (2023) 4 Adil Indonesia Journal.
Fasya G and Pajrian H, ‘Melihat Wanprestasi Dalam KUHPER Dan KHES'' (2022) 1 Al Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum EKonomi Syariah.
Isnaeni M, ‘Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia' (2000) 7 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
Putra FMK, ‘Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut' (2012) 17.
Setiono GC, ‘Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan' (2018) 1 Jurnal Transparansi Hukum.
Sipahutar AO and others, ‘Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi Implementation Of The Execution Of Fiduciary Guarantee In Practice On Defaulting Debtors' 5 Jurnal USM Law Review 144.
Song I, ‘Collateral in Loal Classification and Provisioning' [2002] Kerta Kerja IMF No. 02/122.
Suryamizon AL and Syuryani, ‘Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga Dalam Pemberian Kredit Bank' (2020) 4 Pagaruyuang Law Journal.
Tesis
Gunawan A osana, ‘Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2022).
Peraturan Perundang-Undangan
Burgerlijk Wetboek.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78).
Copyright (c) 2023 Maria Clarisa Talia, Millenia Jihan Febriana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
