Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan E-System dalam Pelaksanaan Self Assessment System Guna Memenuhi Kewajiban Pajak PPh Wajib Pajak Notaris
Downloads
Abstract
In this study the authors conducted research on the efficiency and legal compliance of the application of the e-system in the implementation of the self-assessment system to fulfill the obligation to submit income tax notices for notary taxpayers in the Bontang Primary Tax Service Office area. This research uses a socio-legal approach. The use of this method is intended to understand the relationship and interrelationship between legal aspects and the reality that exists in society. In this context, law is not only seen as a normative entity that stands alone or isoteric, but also seen as a real part of the social system related to other social variables. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: compliance of notary taxpayers at KPP Pratama Bontang can be said to be compliant seen from two parameters, namely article 3 of the regulation of the minister of finance of the republic of Indonesia Number 39 / PMK.03 / 2018 and compliance parameters according to Safri Nurmantu and the application of the e-tax system in the implementation of the self-assessment system for notary taxpayers can be said to be efficient in terms of the principle of efficiency according to Haula Rosdiana and Rasin Taringan.
Keywords: E-System; Compliance; Notary.
Abstrak
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang efisiensi dan kepatuhan hukum terhadap penerapan e-system dalam pelaksanaan self assessment system untuk memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak notaris yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek hukum dengan realitas yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai entitas normatif yang berdiri sendiri atau isoterik, tetapi juga dilihat sebagai bagian nyata dari sistem sosial yang terkait dengan variabel sosial lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: kepatuhan wajib pajak notaris di KPP Pratama Bontang dapat dikatakan patuh dilihat dari dua parameter yakni pasal 3 peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 maupun parameter kepatuhan menurut Safri Nurmantu dan penerapan e-tax system pada pelaksanaan self assessment system wajib pajak notaris dapat dikatakan sudah efisien ditinjau dari asas efisiensi menurut Haula Rosdiana dan Rasin Taringan.
Kata Kunci: E-System; Kepatuhan; Notaris.
Buku
Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Rajawali Pers 2018).
Nazir M, Metodologi Penelitian (Ghalia Indonesia 2003).
Suandy E, Hukum Pajak (Salemba Empat 2005).
Taringan HR dan R, Perpajakan: Teori Dan Aplikasi (Raja Grafindo Pers 2005).
Jurnal
Aini Q, ‘Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo)' (2013) 2 Jurnal Akuntansi AKUNESA.
Aziatul pebriani R and RM. Rum Hendarmin, ‘Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020' (2021) 16 Jurnal Wahana Akuntansi 204.
Hidayat K and others, ‘Antecedents of Religiosity and E-Filing, the Effect on Tax Compliant Behavior Mediated By Attitude, Behavior Control, and Tax Compliant Intention' (2022) 14 International Journal of Economics and Finance Studies 160.
Lubis AS, ‘Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Utama Dalam Pembangunan' (Balai Diklat Keuangan Malang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2015).
Nuhayati Y, ‘Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum' (2013) V Al' Adl.
Rachdianti FT, Astuti ES and Susilo H, ‘Pengaruh Pengguanaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)' (2016) 11 Jurnal Perpajakan (JEJAK) 1.
Saptono PB and others, ‘Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction' (2023) 10 Informatics 1.
Suwardi, ‘Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak' (Pusdiklat Pajak: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020) 654.
Penulisan Hukum/Tesis/Disertasi
Mohd Rizal P, ‘Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia' (University of Birmingham 2010).
Shapiei NS, ‘Evaluation of Corporate Income Tax Compliance Costs and Compliance Behaviour under the Self-Assessment System' (Monash University 2012) <http://www.nzlii.org/nz/journals/VUWLawRw/1985/17.pdf>.
Laman/Laporan
DJP, ‘Laporan Tahun 2021: Berkontribusi Bersama Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional' (2021).
Hofir A and others, Reformasi Adalah Keniscayaan, Perubahan Adalah Kebutuhan: Cerita Di Balik Reformasi Perpajakan (Pertama, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI 2021) https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-07/Buku Reformasi Perpajakan Web.pdf.
Keuangan TK, ‘Informasi APBN 2023 "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan' (2023).
Mirfaqo S, ‘Realisasi Penerimaan Tempati Peringkat Kedua Nasional, KPP Pratama Bontang Apresiasi Wajib Pajak' (2023) https://kaltim.tribunnews.com/2023/03/02/realisasi-penerimaan-tempati-peringkat-kedua-nasional-kpp-pratama-bontang-apresiasi-wajib-pajak
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120).
Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan.
Copyright (c) 2023 Muhammad Arif
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
