Kekuatan Hukum Gugatan Ahli Waris Pemilik Sertifikat Ganda dan Akta Jual Beli Tanah
Downloads
Abstrak
Pendaftaran tanah oleh notaris diperlukan agar pemilik tanah memiliki perlindungan hukum atas hak milik tanah tersebut. Namun, akta jual beli tanah perlu dipertanyakan jika muncul sertifikat ganda pada sebidang tanah yang dijual belikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkab terbitnya sertifikat ganda, dan mengetahui kekuatan hukum akta jual beli tanah terhadap gugatan ahli waris sebagai pemilik sertifikat Ganda. Metode yang dilakukan adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif deskriptif. Fenomena diambil dari putusan pengadilan MA kemudian di analisis secara hukum perundangan mengenai status hukum akta jual beli tersebut. Hasil penelitian ini adalah 1) faktor-faktor yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda adalah ketidaktahuan masyarakat pihak notaris atau PPAT melakukan kelalaian tidak menganalis status atas tanah tersebut secara mendalam oleh semua ahli waris. Kemudian lemahnya aturan tentang pendaftaran tanah sehingga mengakibatkan proses pendaftaran tanah dapat di lakukan meskipun tanah sudah berseertifikat. Selanjutnya, adanya pendaftaran tanah secara ilegal. 2) Kekuatan hukum akta jual beli tanah terhadap kepemilikan tanah menjadi tidak memiliki kekuatan hukum karena adanya sertifikat yang terlebih dahulu diterbitkan.
Kata Kunci: Ahli Waris; Notaris; Pendaftaran Tanah; Sertifikat Ganda.
Abstract
Land registration by a notary is necessary so that the land owner has legal protection for the land ownership rights. However, a notarial deed needs to be questioned if multiple certificates appear on a piece of land being traded. This study aims to determine the factors that cause the issuance of multiple certificates, and determine the legal force of the notary deed of sale and purchase of land against the claim of the heirs as the owner of the dual certificate. The method used is qualitative, with a descriptive normative approach. The phenomenon is taken from the decision of the Supreme Court and then legally analyzed in terms of the legal status of a notary deed. The results of this study were 1) the factors that led to the issuance of multiple certificates were the ignorance of the public, the notary negligence did not analyze the status of the land in depth by all the heirs. Then the weak rules regarding land registration so that the land registration process can be carried out even though the land is already certified. Furthermore, there is a land mafia, the land mafia concerned is by registering land illegally with a notary which is also illegal. 2) The legal force of the notary deed of sale and purchase of land against is not legally enforceable because the certificate that is valid and has legal force is the certificate that was issued first.
Keywords: Heirs; Notaries; Land Registration; Multiple Certificates.
Buku
Ghansham Anand, S. H., & Kn M, Characteristics of Notary Office in Indonesia (Prenada Media 2018).
Hermit H, How to Obtain Land Certificates: Freehold Land, State Land, Regional Government Land, and Transfer of Names (CV Mander Forward 2009).
Parlindungan A., Registration of Land in Indonesia (Mandar Maju 2009).
Supriadi S, Ethics and Responsibilities of the Legal Profession in Indonesia (Graphics Light 2023).
Wehrmann B, Panduan Praktik Untuk Menangani Sengketa Tanah (2008).
Yamin L and ARLM, Land Registration Law (Mandar Maju 2008).
Jurnal
Ardiansyah, G. M., Mangku, D. G. S., & Yuliartini NPR, ‘Settlement of Dual Certificate Ownership Disputes Based on Government Regulation Number 24 of 1997 in Banyuwangi Regency (Case Study of Land Disputes in Klatak Village, Banyuwangi Regency)'' (2022) 5 Journal of the Yustisia Community 223.
Aryani, V.F., & Pulungan M., ‘Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penyalahgunaan Amanah Terkait Penggelapan Sertipikat' (2021) 24 Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 256.
Dewandaru P., ‘Land Dispute Resolution Against Multiple Certificates at the National Land Agency' (2020) 13 Notary 2.
Dilanga RA, ‘Certificate of Ownership of Land Rights Is Authentic Evidence According to the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960' (2017) 6 Lex Crimen 138
‘Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pada Putusan No. 976 K/Pdt/2015' <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a5e7f0f404eb246313430383334.html>.
Erfamiati, A. D., Dantes, K. F., & Ardhya SN, ‘Efforts to Resolve Land Rights Disputes Against Ownership of Multiple Certificates at the Karangasem Regency National Land Agency' (2022) 5 Journal of the Yustisia Community 431.
Ghansham Anand, S. H., & Kn M, Characteristics of Notary Office in Indonesia (Prenada Media 2018).
Gunawan, G., Anggraeni, H. Y., & Pramesty LA, ‘Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif' (2023) 5 UNES Law Review 1962.
Harnum, A.A.S., Karjoko, L., & Purwadi H, ‘Implikasi Sistem Publikasi Negatif Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Di Kota Bandar Lampung'' (2021) 12 Penyelidikan Kualitatif Online Turki.
Hermit H, How to Obtain Land Certificates: Freehold Land, State Land, Regional Government Land, and Transfer of Names (CV Mander Forward 2009).
Iswantoro I, ‘Strategi Dan Penanganan Penyelesaian Sengketa, Konflik Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman' (2021) 1 Jurnal Hak Asasi Manusia, Budaya dan Sistem Hukum 1.
Mahardika, i. N.R., suwitra, i. M., & dharsana IM., ‘Penerbitan Surat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Indonesia' (2022) 23 Jurnal Administrasi Publik 262.
Mahardika, I.N.R., Suwitra, I.M., & Dharsana IM., ‘Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Atas Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih' (2022) 11 Jurnal Penelitian Internasional dalam Bisnis dan Ilmu Sosial 248.
Makarim E, ‘Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia' (2011) 41 Jurnal Hukum dan Pembangunan 466.
Manurung R, ‘Proses Peninjauan Jual Beli Aspek Hukum Sengketa Tanah Warisan Tinggi (Analisis Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2015/Pn.Bsk)' (2022) 3 Jurnal Internasional Penelitian Pendidikan dan Ilmu Sosial (IJERSC) 140.
Mykhayliv M, ‘Pendaftaran Hak Atas Warisan Menurut Hukum Perdata Internasional' (2021) 8 Kewirausahaan, Ekonomi dan Hukum 11.
Nuraulia, B., Sugiarta, I.N., & Djauhari D, ‘Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon' (2019) 6 Jurnal Akta.
Parlindungan A., Registration of Land in Indonesia (Mandar Maju 2009).
Pratiwi, S.H., Fendri, A., & Benni B, ‘Kewenangan Dan Kedudukan Akta Notaris Di Bidang Pertanahan' (2019) 6 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 393.
Resmiyanti, T., Khisni, A., & Sulchan A, ‘Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu' (2021) 6 Jurnal Akta.
Sakai M, ‘Solutions to Land Disputes in the Era of Political Reform and Decentralization in Indonesia' [2014] Indonesian Anthropology.
Sugiarti I, ‘Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Dibawah Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 92/Pdt. G/2016/Pn Smn)'.
Sumanto L, ‘Sengketa Tanah Akibat Dua Sertifikat Hak Milik Sebidang Tanah Di Indonesia', International Conference of Science Management Art Research Technology (2020).
Supriadi S, Ethics and Responsibilities of the Legal Profession in Indonesia (Graphics Light 2023).
Supriyono S, ‘Kajian Hukum Sertifikat Ganda Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah', Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Hukum, Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan', ICLSSEE (2022).
Tr AEA, ‘Hakikat Penawaran Umum Notaris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah Barat (Eigendom Verklaring)' (2021) 2 Jurnal Internasional Sosial, Kebijakan Dan Hukum 1.
Wahanisa, R., Hidayat, A., Riyanto, R.B., & Anggono BD, ‘Permasalahan Sengketa/Konflik Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia' (2010) 10 Jurnal Internasional 321.
Wehrmann B, Panduan Praktik Untuk Menangani Sengketa Tanah (2008).
Yamin L and ARLM, Land Registration Law (Mandar Maju 2008).
Laman
Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pada Putusan No. 976 K/Pdt/2015' <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a5e7f0f404eb246313430383334.html>.
Copyright (c) 2023 Ade Irma Octarianti, Sekar Pramesti Negara, Farel Aditya Maksum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
