Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang oleh Direksi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Downloads
In this research, the author discusses the legal force of proof of a debt acknowledgement deed made by the Directors of a Limited Liability Company which violates the Articles of Association by analyzing a decision of Postponement of Debt Payment Obligations. The Directors, as a Debtors in this case, together with the notary, manipulated the debt acknowledgement deed as form a documentary evidence, the proof of which contained formal and material defects whose veracity could not be justified, so that it would be detrimental to both themselves and the opposing party. The author's aim in writing this research is so that later readers can understand the legal strength of evidence of authentic deeds manipulated in this process. The existence and urgency a debt acknowledgement deed for the Debtor as evidence in court will also be explained by the author. Based on the title of this research, the author will use the statutory regulatory approach and case approach in solving this legal problem.
Buku
Fuady M, Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law (Eksistensinya dalam Hukum Indonesi) (Citra Aditya Bhakti 2002).
Prodjodikoro RW., Azas-azas Hukum Perjanjian (Mandar Maju 2000).
Jurnal
Purwaningsih E, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya (2015) 27 Mimbar Hukum.
Pomantow V, Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata (2018) 7 Lex Privatum.
Tesis
Nawangwulan D, Akibat Hukum AKta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang, Tesis (Universitas Diponegoro, 2004).
Santoso D, Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996), Tesis (Universitas Diponegoro, 2009).
Laman
Kenny Obriga Jeremia N.A.M., SH, Prinsip Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris (HukumOnline.com,2023) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduaciary-duty-cl4058/> Diakses pada tanggal 25 Mei 2024.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4443)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
Copyright (c) 2024 Andien Larasati, Raden Besse Kartoningrat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
