Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pembuatan Akta Tanah Akibat Pejabat Pembuat Akta Tanah Meninggal Dunia
Downloads
Tujuan dalam penelitian ini yaitu, Untuk menemukan konsistensi pengaturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PPAT atas akta yang dibuat terhadap dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, Untuk menemukan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sedang berproses menunggu penyelesaian pembuatan Akta Tanah sementara PPAT yang mengerjakan meninggal dunia dan untuk menemukan dan memahami pengaturan yang tepat terhadap perlindungan hukum pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah akibat PPAT yang mengerjakan meninggal dunia. Metode yang digunkan yakni tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini yakni Pertama, pengaturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PPAT atas akta yang dibuatnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kedua, Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sedang berproses menunggu penyelesaian pembuatan Akta Tanah sementara PPAT yang mengerjakan meninggal dunia yakni PPAT Pemegang Protokol diharapkan dapat melanjutkan proses hingga akta terbentuk, sehingga dalam hal ini pengguna jasa tidak merasa dirugikan dan hak-hak nya tetap terpenuhi. Ketiga, Pengaturan yang tepat terhadap perlindungan hukum pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah akibat PPAT yang mengerjakan meninggal dunia yakni perlu dilakukan reformulasi hukum berupa penambahan norma atau dengan memberi penjelasan yang mendetail dalam penjelasan PP No. 37 Tahun 1998 khusunya dalam Pasal 28.
Buku
Hadjon PM, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Bina Ilmu 2017).
Mertokusumo S, Mengenal HUkum Suatu Pengantar (Liberty 2003).
Solikin N, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Qiara Media 2021).
Jurnal
Abdillah S, ‘Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP’ (2023) 4 Journal of Education Research 67 <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/125>.
Aditama PN, ‘Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli’ (2018) 3 Jurnal Lex Renaissance <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12739/pdf>.
Ardani MN, ‘Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas Dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional’ (2019) 2 Administrative Law and Governance Journal 476 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6491>.
Assikin YC, Abubakar L and Lubis NA, ‘Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku’ (2019) 3 ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 80 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/211>.
Faridah K, Khalimi K and Ismed M, ‘Kepastian Hukum Dan Pengawasan Honorarium PPAT Sebagai Upaya Untuk Penyetaraan Pelayanan Dan Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat’ (2023) 1 Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum 65 <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1438>.
Guntoro H, ‘Perjanjian Sewa Menyewa Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Kaitannya Dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung’ (2012) 19 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 471 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4367>.
Haryanto, ‘Perlindungan Hukum Para Pihak Yang Menghadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)’ (2019) 6 Jurnal Hukum dan Keadilan.
Immanuella CN and Hoesin SH, ‘Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt)’ (2022) 8 PALAR (Pakuan Law review) 1 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4584>.
Julyano M and Sulistyawan AY, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’ (2019) 1 CREPIDO 13 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.
Kamal M, ‘Implementasi Cuti PTAT Sebelum Menjalankan Jabatan Tiga Tahun Berdasar Peraturan Jabatan PTAT’ (2021) 1 Officium Notarium 526 <https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/25351>.
Khafifa Bazar BN, Program AS and Kenotariatan SM, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah’ (2021) 14 Notarius 29 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37599>.
Prayoga DA, Husodo JA and Maharani AEP, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional’ (2023) 2 Souvereignty 188 <https://journal.uns.ac.id/index.php/Souvereignty/article/view/865>.
Rahman YP, ‘Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat’ (2019) 5 JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 1 <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/120>.
Rangkuti NS, ‘Penyelesaian Pekerjaan Notaris Yang Tertunda Karena Notaris Meninggal Dunia Di Kota Medan’ (2023) 1 Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum 67 <https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/123>.
Sanitra Gumilang Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jln Cik Di Tiro No T, ‘Pertanggungjawaban Notaris Dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum’ (2019) 4 Lex Renaissance 146 <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/14892>.
Surachman NF, ‘Kajian Pembuatan Akta Jual Beli Dari PPATS Sebelum Dan Sesudah Perkaban No. 8 Tahun 2012’ (2022) 4 Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik’s 55 <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/3345>.
Utami S and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris’ (2015) 3 Repertorium 213042 <https://www.neliti.com/id/publications/213042/>.
Wahid A, Dewi EK and Sarip S, ‘Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPERDATA’ (2019) 4 Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 205 <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5372>.
Tesis
Ahsani MF, Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 21 Tahun 2022 (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2024).
Haryanto T, Perbedaan Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT (Program Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung 2021).
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Lembara Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5893.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 953.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 37 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 37 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Kode etik Ikatan pejabat Pembuat Akta Tanah, Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017.
Copyright (c) 2025 Amelia Meynanda Puspitasari, Dominikus Rato, Aries Harianto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
