Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia

Kusrini Purwijanti, Iman Prihandono

= http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9098
Abstract views = 1472 times | downloads = 2518 times

Abstract


Tulisan ini dibuat untuk menganalisa ruang lingkup dan jangkauan pengaturan karakteristik Pemilik Manfaat (Beneficiary Owner) serta potensi penggunaan Pengaturan keterbukaan Pemilik Manfaat terhadap Korporasi di sektor pertambangan di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Tulisan ini menunjukkan Keberadaan Beneficial Owner (BO) telah dikenal dalam konstruksi hukum Indonesia. Meskipun pada UU PT dan UU Penanaman Modal tidak secara tegas mengatur mengenai BO, namun pengaturan BO telah nampak pada regulasi yang lebih teknis yaitu dalam bidang perpajakan. Kejelasan BO akan dapat membantu dalam menentukan pertanggungjawaban hukum bila pelanggaran hukum oleh korporasi terjadi. Lahirnya Perpres 13/2018 semakin memperkuat kewajiban membuka dan mengenali BO di Indonesia. Sehingga Perpres 13/2018 dapat menjadi instrumen yang membantu mengenali dan mengidentifikasi pihak yang paling bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat operasi usaha korporasi. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan prinsip pengenalan dan keterbukaan BO. Sehingga sebaiknya kewajiban keterbukaan BO diatur kedalam instrumen hukum Undang-undang sehingga memuat mekanisme sanksi administratif dan pidana.


Keywords


Beneficiary Owner; Pemilik Manfaat; Prinsip keterbukaan.

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia (Citra Aditya Bakti 1991).

Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia (Citra Aditya Bakti 1991).

——, Hukum Perusahaan Indonesia (Citra Aditya Bakti 1999).

Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,Koperasi, Yayasan, Wakaf (Alumni 1986).

Fredrik Hagmann, ‘Beneficial Ownership - A Concept in Identity Crisis’ (Lund University 2017).

Global Finance Integrity, Illicit Financial Flows from Developing Countries 2004-2014 (2015).

I.G Ray Wijaya, Berbagai Peraturan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha (Megapoin 2003).

Johana Lanjar Wibowo, ‘AEOI Dan Kesiapan Indonesia’ (Juli, 2017).

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2015).

R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia (1 ed,Raja Grafindo Persada).

Jurnal

Denny Salim, ‘Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Perseroan’ (2016) 8 Premise Law Jurnal.

Philip Baker, ‘Beneficial Ownership: After Indofood’ (2007) VI GITC Review.Nindyo Pramono, ‘Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara’ (2012).

Laman

Baker McKenzie, ‘Indonesian Tax Authorities Finally Entered an Automatic Exchange of Information Agreement with Hong Kong’ (18 Juni, 2017).

accessed 17 March 2018.

Fianna Jurdant, ‘OECD Corporate Governance Working Papers No. 9 Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Legislative and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital Markets’ (2013) accessed 21 March 2018.

Financial Action Task Force, ‘FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership’ (2014)

transparency-beneficial-ownership.pdf> accessed 14 March 2018.

——, ‘International Standards on Combating Money Laundering and The Financing Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations’ (2016) accessed 19 March 2018.

Maira Martini dan Maggie Murphy, ‘Just for Show?Reviewing G20 Promises on Beneficial Ownership’ (2015) accessed 19 March 2018.

Maryati Abdullah, ‘Menguak Beneficial Ownership, Membongkar KamuflaseEkonomi’

membongkar-kamuflase-ekonomi> accessed 14 March 2018.

Publish What You Pay Indonesia, ‘Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, Dan EITI’ (25 November 2016)

id/193225/transparansi-beneficial-ownership-penerimaan-negara-dan-eiti/>accessed 21 March 2018.

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, ‘Beneficial Owner Dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah Dan Perkembangan Terkini’ (2012)

tax treaty.pdf> accessed 15 March 2018.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ‘Cegah Pencucian Uang, Inilah Perpres Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Bermanfaat Dari Korporasi’ (12 Maret 2018).

accessed 21 March 2018.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘Automatic Exchange of Information’ accessed 20 March 2018.

——, ‘Clarification of the Meaning of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention Discussion Draft’

pdf> accessed 21 March 2018.

——, ‘OECD Model Tax Convention Revised Proposals Concerning The Meaning of Beneficial Owner in Articles 10, 11 Dan 12’ (2012) accessed 21 March 2018.

——, ‘Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Listed Companies in Asia’ (2016).

pdf> accessed 14 March 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Notaire

Lisensi Creative Commons

Notaire (e-ISSN 2655-9404, p-ISSN 2721-8376) by http://e-journal.unair.ac.ic/ntr/index.php is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Statcounter :

Jurnal Notaire Statistic

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Notaire has been indexed by: