Notaire

Back Matter Vol 8 No 1, February 2025

Notaire — Thu, 27 Feb 2025 00:00:00 +0700

Back Matter Vol 8 No 1, February 2025

Analisis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemeriksaan dan Penegakan Pelaksanaan Jabatan PPAT

Alex Habib Rahman, Destri Budi Nugraheni — Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dalam pemeriksaan dan penegakan pelaksanaan Jabatan PPAT, serta menganalisis apakah perdamaian para pihak terkait pelapor dan terlapor (PPAT) dapat menghentikan pemeriksaan atas pengaduan pelanggaran kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif, yang dilatarbelakangi oleh Putusan PTUN Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR, Putusan PTTUN Medan Nomor 10/B/2021/PTTUN-MDN, Putusan Mahkamah Agung Nomor 337/K/TUN/2021 mengenai pemeriksaan Jabatan PPAT, Majelis Hakim menyatakan bahwa MPPD harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder berupa teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan serta dilengkapi dengan wawancara kepada Narasumber. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu pertama, Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) harus konsisten diterapkan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap PPAT. MPPD Rokan Hulu melanggar prinsip AUPB seperti kepatuhan hukum dan kecermatan, termasuk tidak sesuai prosedur dan mengabaikan fakta. Pembatalan tindakan MPPD oleh hakim menunjukkan perlunya perbaikan prosedur dan kepatuhan hukum. Kedua, Perdamaian antara pelapor dan terlapor diharapkan menghindari konflik berkepanjangan, namun tidak menghapus tanggung jawab hukum PPAT. MPPD harus menegakkan hukum dan mempertimbangkan perdamaian dalam menentukan sanksi, sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2018. Jika MPPD merekomendasikan pemberhentian tanpa mengikuti prosedur dan mempertimbangkan perdamaian, hal ini dapat melanggar peraturan. Evaluasi tindakan MPPD diperlukan untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.

Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pembuatan Akta Tanah Akibat Pejabat Pembuat Akta Tanah Meninggal Dunia

Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 +0700

Tujuan dalam penelitian ini yaitu, Untuk menemukan konsistensi pengaturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PPAT atas akta yang dibuat terhadap dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, Untuk menemukan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sedang berproses menunggu penyelesaian pembuatan Akta Tanah sementara PPAT yang mengerjakan meninggal dunia dan untuk menemukan dan memahami pengaturan yang tepat terhadap perlindungan hukum pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah akibat PPAT yang mengerjakan meninggal dunia. Metode yang digunkan yakni tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini yakni Pertama, pengaturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PPAT atas akta yang dibuatnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kedua, Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sedang berproses menunggu penyelesaian pembuatan Akta Tanah sementara PPAT yang mengerjakan meninggal dunia yakni PPAT Pemegang Protokol diharapkan dapat melanjutkan proses hingga akta terbentuk, sehingga dalam hal ini pengguna jasa tidak merasa dirugikan dan hak-hak nya tetap terpenuhi. Ketiga, Pengaturan yang tepat terhadap perlindungan hukum pengguna jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah akibat PPAT yang mengerjakan meninggal dunia yakni perlu dilakukan reformulasi hukum berupa penambahan norma atau dengan memberi penjelasan yang mendetail dalam penjelasan PP No. 37 Tahun 1998 khusunya dalam Pasal 28.

Peran Notaris dalam Penyelenggaraan E-RUPS pada Perseroan Terbatas Tertutup: Tinjauan Hukum Bisnis

Duiddo Imaani Mohammad — Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 +0700

RUPS merupakan salah satu elemen perseroan terbatas yang paling penting untuk menjalankan roda suatu perseroan tersebut. Salah satu isu mengenai RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) adalah adanya benturan antara pengaturan pembuatan akta notaris dengan ketentuan e-RUPS dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Salah satu benturan yang mengakibatkan notaris berpikir lebih dalam konteks e-RUPS adalah adanya ketentuan pembuatan akta notaris harus dilakukan secara fisik di hadapan penghadap dan saksi. Di samping itu, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas melegalkan RUPS Elektronik (e-RUPS) yang dilakukan melalui media telekonferensi yang juga berbenturan dengan ketentuan bahwa risalah rapat harus ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sementara itu, pelaksanaan e-RUPS tidak memungkinkan notaris dan penghadap untuk hadir secara fisik. Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik notaris sebagai profesi penunjang perseroan terbatas dalam menyelanggarakan e-RUPS dan bagaimana dualisme kewenangan pengawasan dan pengaturan terhadap perseroan terbatas memengaruhi pelaksanaan e-RUPS di Indonesia. Penelitian normatif-empiris ini menemukan bahwa terdapat praktik yang dilakukan oleh notaris untuk mengatasi benturan ketentuan tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa setelah pandemi Covid-19 berakhir, terdapat praktik e-RUPS dilaksanakan secara bauran sehingga sebagian pihak mengikuti RUPS secara daring dan sebagian lainnya mengikuti secara luring.

Rekonstruksi Hukum Cyber Notary Law Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan Dalam Sistem Hukum

Ikhsan Lubis, Duma Indah Sari Lubis, Andi Hakim Lubis — Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 +0700

Rekonstruksi hukum cyber notary law menjadi krusial untuk menjawab tantangan yang dihadapi notaris dalam era digital, di mana peran notaris sebagai officium nobile dan officium trust sangat penting dalam menjaga kepercayaan, integritas, dan keadilan. Penelitian ini mengkaji bagaimana notaris dapat mengadaptasi teknologi digital tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental profesi mereka. Melalui pendekatan yuridis dan filosofis, analisis dilakukan pada dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mendasari praktik notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme verifikasi digital dan lembaga pengawas independen dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam praktik notaris. Notaris perlu mengintegrasikan teknologi seperti blockchain untuk memastikan keabsahan dan keamanan akta elektronik, dengan tetap mematuhi prinsip fiduciare dan fideliter. Rekomendasi ini mencakup pembaruan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan digital serta peningkatan kompetensi notaris di bidang teknologi.

Status and Rights of Illegitimate Children

Jihan Aisyah Al Insyirah, Umar Haris Sanjaya — Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 +0700

In Indonesia, there are differences in the inherent status and alimentation rights between legitimate and illegitimate children. Illegitimate children only have the civil relationship with their mothers amd to ensure illegitimate children have a legal relationship with their biological father, a legal action is required as stated in the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, through DNA tests or other scientific methods. Concurrently, there is a case where a man recognized as the biological father of a child, without reference to DNA test or other scientific methods. This research aims to find about the status of illegitimate children in Indonesia and determine the impacts of their status on their entitlement to rights of alimony. This writing uses a normative juridical legal research method that is guided by legal rules or norms. The approach methods used are case approach and statutory approach. The source of this legal research material uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection uses a qualitative data analysis method. namely by describing legal issues found through literature research using relevant regulations. The results of this study are to examine the status and alimentation rights that arise based on DNA test and other scientific evidence.

Preventing Money Laundering Through The Know Your Customer Principle by Indonesian Notary in Foundation Establishment

Randyarsa Nurindra Irawan — Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 +0700

According to Indonesian law, foundation is a legal entity consisting of segregated assets intended to achieve certain social, religious, and humanitarian goals, which has no members. The establishment of a foundation in Indonesia has three important stages, namely establishment, ratification, and announcement. The first stage, the establishment of the foundation must be based on the deed of establishment made by an Indonesian Notary. The second stage, the ratification of the foundation, is authorized by the Minister of Law and Human Rights of Indonesia. The third stage, namely the foundation, must be immediately announced in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia. The main regulation relating to foundations in Indonesia is Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. In order to prevent money laundering, preventive measures such as Know Your Customer Principle must be taken in the process of establishing a foundation. Know Your Customer Principle supports the principle of accountability of a foundation in knowing the source of funds used in the foundation. The purpose of this study is to analyze the application of Know Your Customer Principle in the foundation establishment stage in Indonesia and the challenges of Know Your Customer Principle application in the foundation establishment stage in Indonesia. This type of research is normative legal research with a statutory research approach, conceptual approach, and comparative approach that compares foundation establishments in Indonesia and Malaysia. The implication of this problem is that in the foundation establishment stage, if the application of Know Your Customer Principle is not carried out firmly, considering the large number of foundations that are established, it can cause the potential for a foundation not to be optimally supervised such as sources of funds derived from money laundering crimes. There needs to be a superior institution that supervises foundations facilitated by the State, so that foundations in the future can be controlled and do not commit fraudulent acts. Indonesian notary are one of the parties that have an important role in carrying out Know Your Customer Principles, so that the accountability of a Notary in Indonesia will also be involved in the context of establishing a foundation.

Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum

Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penerapan Cyber Notary di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas notaris, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama termasuk kepastian hukum, legalitas sistem, dan ketidaksesuaian regulasi yang ada. Meskipun beberapa aktivitas kenotariatan sudah dapat dilakukan secara elektronik, pembuatan akta otentik secara elektronik masih memerlukan rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif. Disarankan agar dilakukan pembaruan pada Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengakomodasi penggunaan teknologi elektronik, pengembangan infrastruktur hukum yang mendukung transaksi elektronik, serta peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada notaris. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional juga penting untuk memastikan penerapan Cyber Notary di Indonesia diakui secara global.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris Atas Pelanggaran Anggaran Dasar Terkait Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur

Widowati Wulandari Sholihah, Yuniarti — Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 +0700

Terdapat bunyi anggaran dasar pada beberapa perseroan yang menyatakan Dewan Komisaris untuk mengangkat Plt ketika terjadi kekosongan anggota Direksi, hal tersebut menyebabkan bunyi anggaran dasar bertentangan norma dalam UUPT. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis mengenai apakah Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur, serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dewan Komisaris tidak berwenang terhadap pengangkatan Plt Direktur. Diperlukannya penegasan terhadap Pasal 107 huruf b UUPT agar bunyi anggaran dasar tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT tentang pengangkatan Direksi. Pengangkatan Plt yang dilakukan oleh Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh Plt Direktur dan Dewan Komisaris juga bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Plt Direktur.

Front Matter Volume 8 No. 1, February 2025

Notaire — Thu, 27 Feb 2025 00:00:00 +0700

Front Matter Volume 8 No. 1, February 2025