ANALYSIS OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON DEPARTMENT OF FORESTRY IN EAST JAVA PROVINCE

Erina Sudaryati; Toto Da'i Permana

doi:10.20473/baki.v5i1.16965

Authors

Erina Sudaryati
erina.sudaryati@feb.unair.ac.id
Scopus ID: 57196189439,Universitas Airlangga
Toto Da'i Permana Universitas Airlangga

Vol. 5 No. 1 (2020): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia

Articles

May 14, 2020

Downloads

PDF

Abstract
How to Cite
Author Biography
Metrics
References
License

The purpose of this study is to understand and analyze the application of accrual-based Government Accounting Standards in aspects of Financial Statements, Human Resources, and Information Technology. Data collection techniques were carried out by interviews and documentary studies with the leadership and employees of the finance sub-section of the East Java Provincial Forestry Service. The results showed that the Forestry Service of East Java Province began to apply the Accrual-Based Accounting Standards for the 2015 fiscal year. The obstacles faced were the lack of time preparation, frequent application errors, and some staff experiencing difficulties. In the 2016-2017 period the development and development of Government Accounting Standards related to HR Accruals has been carried out intensely.

Sudaryati, E., & Permana, T. D. (2020). ANALYSIS OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON DEPARTMENT OF FORESTRY IN EAST JAVA PROVINCE. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 5(1), 1–13. https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965

Download Citation

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Fraser, Lyn M. dan Ormiston, Aileen. 2008. Memahami Laporan Keuangan Edisi Ketujuh. Jakarta: Indeks.

Herwiyanti, Eliada, Sukirman, Fairuz Sufi Aziz. 2017. Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 1, Mei 2017, 13-23.

Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntasi Keuangan Daerah. Jakarta.

Hamzah, Ardi. 2013. Perspektif Kritis : Konsep dan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PP Nomor 71 Tahun 2010. Surabaya: Pustaka.

Karyogis, Kadek Nila dan I Made Pande Dwiana Putra. 2017. Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual di kabupaten Bangli. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.1. Juli 2017.

Mahardini, Nikke Yusnita dan Ade Miranti. 2018. Dampak Penerapan SAP dan Kompetensi SDM Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Jurnal Akuntansi, Vol 5 No. 1.

Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi. Yogyakarta : UII Press.

Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI.

Nurlinda. 2017. Akrual Basis Pada Pemda: Implementasi Di SKPD. Simposium Ilmiah Akuntansi I, IAI - KAPD Sumatera Utara.

Pangalila, Billy Rivaldy, Sifrid S. Pangemanan, Jessy D. L. Warongan. 2016. Analisis penerapan SAP pada Dispenda kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

-----------------------. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Jakarta.

-----------------------. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta.

-----------------------. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.

-----------------------. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

-----------------------. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

-----------------------. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

-----------------------. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta.

-----------------------. 2017. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

-----------------------. 2017. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi. Surabaya.

-----------------------. 2016. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

-----------------------. 2017.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

Suryanto. 2017. Tinjauan Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Indonesia. Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 3, Desember 2017.