ANALYSIS OF THE READINESS OF LOCAL GOVERNMENTS IN IMPLEMENTING GOVERNMENT REGULATION NUMBER 12 OF 2019 CONCERNING REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

Arif Gunabar Fatahillah; Yesi Mutia Basri; Desmiyawati Desmiyawati

doi:10.20473/baki.v6i1.22020

Authors

Arif Gunabar Fatahillah Universitas Riau
Yesi Mutia Basri
yesimutia@gmail.com
Universitas Riau https://orcid.org/0000-0001-7611-7676
Desmiyawati Desmiyawati Universitas Riau

Vol. 6 No. 1 (2021): Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia

Articles

March 30, 2021

Downloads

PDF

Abstract
How to Cite
Metrics
References
License

This study aims to analyze the readiness of the Kampar Regency Government in implementing PP No. 12 of 2019. The population in this study is all SKPD in the Kampar district, amounting to 48 SKPD. The sampling technique using saturated sampling method. A total of 112 respondents participated in the research consisting of Budget User Proxy, Technical Implementation Officials of Activities, Head of Finance Subdivision, and Financial Staff Staff. The data collection technique is carried out by using questionnaires which is sent directly to the respondent. The results of the analysis using multiple regressions show Human Resource Competence, Utilization and Use of Technology and Information, Leadership Style affects Readiness in Implementation of Government Regulation No.12 of 2019. The results of this study have contributed to the government in preparing for the implementation of regulatory changes.

Fatahillah, A. G., Basri, Y. M., & Desmiyawati, D. (2021). ANALYSIS OF THE READINESS OF LOCAL GOVERNMENTS IN IMPLEMENTING GOVERNMENT REGULATION NUMBER 12 OF 2019 CONCERNING REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 6(1), 13–35. https://doi.org/10.20473/baki.v6i1.22020

Download Citation

Adventana, G. A., & Kurniawan, C. H. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi Diy Dalam Implementasi Sap Berbasis Akrual Menurut Pp No. 71 Tahun 2010. Artikel Publikasi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Ajhar, A., & Pituringsih, E. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akrual Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). Jurnal Akuntansi Aktual, 3, 62-73.

Arikunto. (2004). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara .

Davis, N. (2010). Accrual Accounting And The Australian Public Sector-A Legitimation Explanation. Australasian Accounting Business and Finance Journal, Vol. 4, No. 2, 61-78.

Dimyati, H. (2014). Model Kepemimpinan & Sistem Pengambilan Keputusan. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dwi Riandi, A., & Lismawati, L. (2012) Pengaruh Kemampuan Sumberdaya Manusia (Pegawai) Terhadap Keterandalan Dan Ketepan Waktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Unib).

Delanno, G. F., & Deviani, D. (2013). Pengaruh Kapasitas Sdm, Pemanfaatan Ti Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Wahana Riset Akuntansi, 1(1).

Edison, E. A. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : CV.Alfabeta.

Febrina.I.S., Burhanuddin., L. . (2013). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Hartoyo, H. (2019). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Bima. Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi, 2(1), 45–74. https://doi.org/10.33627/pk.v2i1.127

Humiang.G.P., S. D. P. . & K. . (2019). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual dan Dampaknya terhadap Sumber daya Manusia pada Pemerintah Kota Bitung. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah:: Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir (Doctoral dissertation, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada).

Febrina.I.S., Burhanuddin., L. . (2013). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

F Nash, John, diterjemahkan oleh La Midjan. (2003). Sistem Informasi Akuntansi I Pendekatan Manual Pratika Penyusunan Metode dan Prosedur. Bandung : Lembaga Informatika Akuntansi.

Hartoyo, H. (2019). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Bima. Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi, 2(1), 45–74. https://doi.org/10.33627/pk.v2i1.127

Hevesi, G. A. (2005). Standards for Internal Control in New York State Government. Tersedia www. osc. state. ny. us.

Herlina, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi Pp 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). Jurnal Akuntansi, 1(3).

Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S. G. (2007). Readiness For Organizational Change: The Systematic Development Of A Scale. The Journal of applied behavioral science, 43(2), 232-255.

Humiang.G.P., S. D. P. . & K. . (2019). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Dampaknya Terhadap Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Kota Bitung. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Kuasa, N. & A. . (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. 5(2), 47–56.

Kristyono, J., Raharjo, K., & Andini, R. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Keuangan Daerah Sesuai Pp 71/2010 (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TAHUN 2012/2013). Jurnal Akuntansi Fakulats Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang.

Kusuma, R. S. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Ekonomika Dan Bisnis, 127. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2182

Made, N., Widyastuti, A., Sujana, E., Adiputra, I. M. P., Ak, S. I., Pendidikan, U., Akuntansi, J., Program, S., & No, V. (2015). Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi. 3(1).

Martani. (2019). Entitas pemerintahan diperoleh dari https://staff.blog.ui.ac.id/martani/ files/2019/07/ Entitas-Pemerintah - 25072019-1.pptx.

Nugroho, W. (2001). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: PT. Glora Aksara Prima.

Nur Izzaty, K., & Abdul Rohman, A. R. (2011). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Studi Pada Blu Universitas Diponegoro Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Pratiwi, A. I., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen, Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrula Pada Pemerintah Kota Bandung. eProceedings of Management, 4(2).

Putra,I.W.G.Y. dan Ariyanto, D.(2015) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.Issn: 2302-8556 EJurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1(2015): 14-32.

Prihadi, S. F. (2004). Identifikasi, Pengukuran dan Pengembangan Kompetensi. Universitas Terbuka, Jakarta.

Purwoko, A. P. (2017). Kesiapan untuk Berubah dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Civil Rivai, Z. V. (2014). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahmawati. H.I. (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU No 6 TAHUN 2014 Tenatang Desa ( Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman ) The 2 nd University Research Coloquium 2015 ISSN 2407-9189. 6, 305–313.

Ritonga, I.T. (2010). Akuntansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta:Sekolah Pascasarjana UGM.Service, 11(2), 27–38. file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/1551-3213-1-SM.pdf

Sampel.I.F., Kalangi., R. . (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. Jurnal EMBA, 37(3), 343. https://doi.org/10.18907/jjsre.37.3_343_4

Sari, R. P. (2017). Pengaruh Komunikasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual.

Sitorus. S., Kalangi .L ., & K. W. . (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP.No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA, 3(71), 941–949.

Simanjuntak, B. H. (2010). Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia. Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Susanti,T.F. & Agusti,R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sap Berbasis Akrual Di Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Jom Fekon Unri, 11-24.

Uno, H. B., & Lamatenggo, N. (2011). Teknologi. Komunikasi dan Informasi Pembelajaran, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi, 5(2), 88–98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270

Zuliarti. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus.Skripsi Universitas Muria Kudus.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014). tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

KSAP (2010) Definisi kesiapan PP 71 tahun 2010. Jakarta: Sekretariat Negara.

PP 58 Tahun (2005). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

PP 12 Tahun (2019). Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: sekretariat Negara.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun( 2013). Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.

.