BATAS USIA PENSIUN GURU SWASTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Downloads
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur aturan-aturan ketenagakerjaan secara umum, tetapi pengaturan yang tegas dan jelas mengenai berapa batas usia pensiun yang berlaku tidak diatur. Tidak adanya pengaturan tersebut meliputi pekerja pada bidang pemerintahan maupun non pemerintahan. Pada beberapa pekerja dalam pemerintahan seperti halnya Tentara/|Polisi, Hakim, telah terdapat aturan batas usia pensiun yang jelas dalam undang-undang profesi terkait, tetapi hal tersebut berbeda dengan profesi guru karena banyak guru yang bekerja tidak hanya dalam status pekerja pemerintahan namun juga dalam status non pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang diangkat dan ditempatkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: a. Guru Pegawai Negeri; b. Guru Swasta. Dalam peraturan tersebut diatur pula batas usia pensiun guru yang diatur pada usia 60 tahun. Meskipun demikian pembedaan yang tegas antara batas usia pensiun Guru Pegawai Negeri dan Guru Swasta tidak tidak diatur, hal tersebut berakibat pada praktik Penyelenggara Pendidikan Swasta yang menerapkan ketentuan usia pensiun untuk Guru Swasta kurang dari 60 tahun.
Buku
Asyhadie, Zaeni, "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”, dalam Zainal Asikin et.al., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Budiono, Abdul Rachmad, Hukum Perburuhan (Indeks 2009).
Bruggink, J. J. H. (alih bahasa: Arif Sidharta, S.H.), Refleksi Tentang Hukum (Cet. 1, Citra Aditya Bakti 1996).
Collins, Hugh, K.D Ewing, and Aileen McColgan, Labour Law-Text and Materials (Hart Publishing 2005).
Djumialdji, F.X., Perjanjian Kerja (Edisi Revisi, Sinar Grafika 2010).
Garner, Bryan A., ed., Black's Law Dictionary (Tenth Edition, Thomson Reuters 2014).
Hasibuan, Malayu S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet. 12, Bumi Aksara 2012).
Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Raja Grafindo Persada 2003).
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1990).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Prenada Media Group 2005).
Panggabean, Mutiara S., Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet. 2, Ghalia Indah 2004).
Price, Rohan, Employment Law in Principle (Lawbook, Co., Pyrmont 2007).
Ramli, Lanny, Hukum Ketenagakerjaan (Airlangga University Press 2008).
Rusli, Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan 2003 (Ghalia Indonesia 2004).
Siagian, Sondang P., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bumi Aksara 2012).
Soepomo, Imam, Pengantar Hukum Perburuhan (Djambatan 1982).
Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Cet. 25, Pradnya Paramita 1992).
Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan (Cet. 1, Sinar Grafika 2009).
Uwiyono, Aloysius et al., Asas-Asas Hukum Perburuhan (Rajawali Pers 2014).
Wahab, H. Agusfian, "Sumber-sumber Hukum Perburuhan”, dalam Zainal Asikin et.al., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Raja Grafindo Persada 2006).
Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cet. 25, (terjemahan Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio), Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2014).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Nomor 155 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5715).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037).
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Laman
Serikat Pekerja PT. Tanjungenim Lestari Pulp And Paper, ‘Usia Pensiun Jadi Pertanyaan', <http://sppt-tel.blogspot.co.id/2015/12/usia-pensiun-jadi-pertanyaan.html>, diunduh 25 Juli 2017.
Sugi Arto, ‘Pengertian, Dasar, Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Tenaga Kerja', <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-dasar-ruang-lingkup-dan.html>, diunduh 24 Desember 2017.
Yogo Pamungkas (Staf Pengajar Hukum Perburuhan FH Universitas Trisakti dan Sekretaris Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan FH Universitas Trisakti), ‘Memposisikan Hukum Perburuhan Heteronom dan Hukum Perburuhan Otonom', <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22640/memposisikan-hukum-perburuhan-heteronom-dan-hukum-perburuhan-otonom>, diunduh 24 Desember 2017.
Copyright (c) 2018 Media Iuris
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
