Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh

Virdis Firmanillah Putra Yuniar

= http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044
Abstract views = 2 times | views = 1 times

Abstract


Provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan syari’at Islam di Aceh . Pada tanggal 27 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mensahkan satu produk hukum setingkat qanun, yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat ini sudah diberlakukan lebih dari satu tahun. Persoalannya adalah tentang bagaimana kedudukan qanun ini didalam sistem hukum nasional, bagaimana keterkaitan antar lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga yang mendukung dalam pelaksanaan syari’at di Aceh serta apa saja kendala yang dihadapi oleh masing-masing lembaga tersebut. Tidak jarang karakteristik khusus Qanun ini memunculkan sejumlah permasalahan yang tidak jarang menyimpang dari ketentuan, misalnya penggunaan istilah asas personalitas, dasar hukum dan materi muatan. Dalam kenyataannya bahwa sering terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban yang dapat terjadi dalam lingkungan kecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam perkara tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki sedikit perbedaan dalam prakteknya karena beberapa perkara dapat diterapkan peraturan yang berbeda yaitu dengan menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014. Pertanyaannya sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan tersebut.

Keywords


penegakan hukum, pemerkosaan anak, qanun jinayat.

Full Text:

PDF

References


Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Raja Grafindo 2001).

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Citra Aditya Bakti 2002).

Wahyono P, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum (Ghalia Indonesia 1986).

Yunus M, Kamus Arab-Indonesia (Hidakarya Agung 1989).

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah (Prenamedia Grup 2016).

Laman

Hasyim, ‘Qanun Jinayat Berlaku Untuk Semua Orang Di Aceh’ (Serambinews.com, 2014) accessed 1 January 2019.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Media Iuris

Creative Commons License

Media Iuris (e-ISSN: 2621-5225) by http://e-journal.unair.ac.id/MI under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Statcounter :

View My Stats 

Media Iuris has been indexed by: