Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek
Downloads
Buku
Ahmadi Miru, [et. A., Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi (Rajagrafindo Persada 2015).
Sri Handajani, [et. al. ., Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).
Thesis
Antonius Suhadi, ‘Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mekanisme Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen' (Universitas Sriwijaya 2009).
Jurnal
Jonnery Bukit, [et. A., ‘Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia' (2018) 14 DIH Jurnal Ilmu HUkum.
Karina pramithasari, ‘Analisis Yuridids Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kota Batam' (2016) 3 Jurnal Petita.
Ratna Hartanto [et. al. ., ‘Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending' (2008) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Sri Redjeki Slamet, ‘Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi' (2013) 10 Lex Jurnalica.
Laman
Gojek, ‘PayLater' https://www.gojek.com/PayLater/.
J. Satrio, ‘Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I)' (2010) accessed 30 November 2019.
Otoritas Jasa Keuangan, ‘Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK per 7 Agustus 2019' (2019) www.ojk.go.id.
Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek VoorIndonesie (BW).
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 No. 44.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yurisprudensi Mahkamah Agung 1 juli 1959 no. 186 K/Sip/1959.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019).
Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3821).
Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5499).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang Lembaga Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 324 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6005).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 No. 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6035).
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6401).
Copyright (c) 2020 Media Iuris
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
