Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas oleh Perusahaan Karena Alasan Cuti Haid

Ferdy Dwiyanda Putra

= http://dx.doi.org/10.20473/mi.v3i2.20890
Abstract views = 492 times | downloads = 3091 times

Abstract


Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh perempuan harian lepas karena alasan cuti haid masih banyak terjadi hingga saat ini, dimana perusahaan dalam memberikan hak cuti haid kepada pekerja/buruh perempuan tersebut masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan seringkali enggan memberikan hak tersebut dengan alasan takut hak tersebut disalahgunakan oleh pekerja/buruh perempuan diperusahaannya. Disisi lain, pekerja/buruh perempuan banyak yang belum mengetahui bahwa terdapat hak cuti kepada pekerja/buruh perempuan yang mengalami rasa sakit pada masa haid sehingga ketika terjadi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh perempuan yang tidak masuk kerja karena alasan haid, pekerja/buruh perempuan tersebut hanya dapat menerimanya dengan lapang dada. Padahal, apabila merujuk ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hak cuti pada masa haid tersebut dapat diberikan kepada pekerja/buruh perempuan sepanjang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Apabila telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, namun perusahaan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut, maka pekerja/buruh perempuan dapat mengupayakan ganti kerugian kepada perusahaannya atau dapat diselesaikan dengan jalur hukum maupun non hukum.

Keywords


Pekerja/Buruh Perempuan; Harian Lepas; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; Pemutusan Hubungan Kerja; Cuti Haid.

Full Text:

PDF

References


Buku

Andi Fariana, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan (Mitra Wacana Media 2012).

Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan (Ghalia Indonesia 2004).

Lalu Husni, Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan (Raja grafindo Persada 2004).

Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan (Airlangga University Press 2008).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2008).

Sudiarto & Zaeni Asyhadie, Mengenal Abitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Raja Grafindo Persada 2004).

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Rajawali Pers 2013).

Jurnal

Ni Wayan Mega Jayantri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Di Minimarket Alfamart Mataram (Studi Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)’ (2013) 1 Jurnal Ilmiah.

Sali Susiana, ‘Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme’ [2017] Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Ujang Charda S, ‘Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004’ (2017) 1 Jurnal Wawasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Subang.

Skripsi

Arum Setiyoningsih, Perlindungan Hukum Pada Pekerja/Buruh Harian Lepas Dalam Pemberian Jaminan Sosial Di Perusahaan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2018).

Fisa van Iman, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015).

Laman

Thareq Akmal Hibatullah, ‘Sanksi Di UU Ketenagakerjaan Yang Wajib Diketahui Oleh Pengusaha’ (Smart Legal Indonesia, 2019) .


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Media Iuris

Creative Commons License

Media Iuris (p-ISSN 2721-8384, e-ISSN 2621-5225) by http://e-journal.unair.ac.id/MI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Statcounter :

View My Stats 

Media Iuris has been indexed by:

  Hasil gambar untuk pkp index