Status Keluarga Sebagai Subyek Hukum dalam Pengurusan Harta Bersama
Downloads
This research is aimed at analyzing family status as legal subjects i.e. rights, wether husband and wife are considered as a legal subject or an independent individual subject. The discussion of this research is focused on the family as the legal subject in the management of joint assets. This research concludes that the family is one legal subject as member of marital assets. In law inforcement, family is a civil partnership between husband and wife who act as caretaker. marital assets are civil partnership assets. A family in taking legal actions against the joint assets must act with the consent of the husband and wife, and without mutual consent the transaction is null and void by law. Every transaction that is carried out by the husband or wife on behalf of the family and used for the benefit of the family becomes jointly and severally husband's and wife's responsibility if there is a loss from the transaction. A family civil partnership is not a legal entity because is does not fulfill the formal requirements as an Indonesian legal entity.
Keywords: Family; Legal Subjects; Marital Assets.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keluarga sebagai subyek hukum, apakah suami-isteri sebagai keluarga dianggap satu subyek hukum atau masing-masing menjadi subyek hukum yang mandiri. Pembahasan difokuskan pada keluarga sebagai subyek hukum dalam pengurusan harta bersama perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga dianggap satu subyek hukum dalam kaitannya sebagai subyek pemilikan harta bersama. Dalam lalu lintas hukum, keluarga merupakan sebuah persekutuan dengan suami-isteri yang bertindak sebagai pengurusnya. Harta bersama adalah harta persekutuan, keluarga dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus bertindak atas persetujuan suami dan isteri, tanpa persetujuan satu sama lain transaksi tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Setiap transaksi yang dilakukan suami atau isteri atas nama keluarga dan digunakan untuk kepentingan keluarga, maka suami-isteri bertanggungjawab secara tanggung renteng apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Persekutuan keluarga bukan persekutuan yang berbadan hukum karena tidak memenuhi syarat formil sebagai badan hukum Indonesia.
Kata Kunci: Keluarga; Subyek Hukum; Harta Bersama.
Buku
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Djambatan 2008).
Endang Sumiarni, Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan (Wonderful Publshing Company 2004).
Harun Al-Rasyid, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya) (Ghalia Indonesia 1987).
Herien Puspitawati, Gender dan keluarga Konsep dan Realita di Indonesia (IPB Press 2019).
H. M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial (Pustaka Pelajar 2010).
J. Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Laksbang Grafika 2012).
J. Satrio, Hukum Pribadi (Citra Aditya Bakti 1999).
Muhammad Daud Ali, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik (Departemen Agama RI 1996).
Mukhtar Zamzami, Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Kencana Prenada Media Group 2013).
Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia (Ghalia Indonesia 2010).
Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Rajawali 2015).
Mustofa, Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT (KaryaMedia 2014).
Salim H. S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Sinar Grafika 2014).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cahaya Atma Pustaka 2010).
Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Berdasarkan Sumber Perjanjian (Tarsito 1980).
Jurnal
Abdul Ghofur Anshori, ‘Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', (2006) 18 Mimbar Hukum.
Abraham Lombogia, ‘Pembebanan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Suami dan Isteri dihubungkan dengan UU No. 1 tahun 1974', (2014) 2 Lex Privatum.
Dyah Hapsari Prananingrum, ‘Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum', (2014) 8 Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
Endra Agus Setiawan, [et.al.], ‘Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia', (2018) Jurnal Selat.
Etty Rochaeti, ‘Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif', (2015) 28 Jurnal Wawasan Yuridika.
Fredik Mayore Saranaung, ‘Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997', (2017) 6 Lex Crimen.
Haryono Daud, & Ajub Ishak, ‘Pembebanan Hhutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta', (2020) 1 As-Syams.
Julius Martin Saragih & Herni Widanarti Yunanto, ‘Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan', (2017) 6 Diponegoro Law Journal.
Risma Permatasari, ‘Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin', (2018) 14 Mimbar Keadilan.
Siti Nurjanah & Antony Antony, ‘Kajian Hukum Perdata Tentang Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum', (2017) 17 Journal of Judicial Review.
St. Ushbul Aini, [et., al.], ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Hhutang Suami Isteri Yang Tidak Dibebankan Ke Dalam Harta Bersama', (2014) 3 Analisis.
Trusto Subekti, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian', (2010) 10 Jurnal Dinamika Hukum.
Skripsi dan Disertasi
Mubarak Fajar, ‘Penyelesaian Hutang-Piutang Dalam Kasus Perceraian Suami Istri Menurut Hukum Perdata di Mahkamah Syari'yah Kelas IA Banda Aceh' (2019) Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.
Ninik Darmini, ‘Kajian Yuridis Terhadap Tidak Dicantumkannya Bentuk Harta dalam Perkawinan Pada Perjanjian Kredit dan Perjanjian Penjaminannya Menurut Hukum di Indonesia', (2018) Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Revita Mala Siregar, ‘Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1467', (2018) Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri PadangSidimpuan.
Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Herzien Indlandsch Reglement.
Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3019.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3725.
Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/Sip/1975 Tertangal 9 September 1976.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Sip/1969 Tertanggal 30 Agustus 1969.
Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tertanggal 27 Oktober 2016.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/pdt/2000 Tertanggal 26 Februari 2002.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2691 PK/Pdt/1996 Tertanggal 18 September 1998.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/pdt/1997 Tertanggal 24 Maret 1999.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 263 K/Sip/1976 Tertanggal 13 November 1978.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2690 K/Pdt/1985 Tertanggal 3 November 1986.
Copyright (c) 2021 Author
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
