Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)
Downloads
Abstract
This research will explain about the nature of the stand alone money laundering's case handling and the substantiation's formulation on the stand alone money laundering's case handling in the future. The urgency of this research is the implementation of principle of proof on the crime of an independent money laundering. The arrangement of this research uses judicial normative method by analizing both the regulations on criminal law in Indonesia and the international provisions regulating the criminal act of money laundering. This research results that in the stand alone money laundering's case handling can be executed independently without prior process of the prosecution and verdict on its predicate crimes, but in the substantiation's process remain to need the availability of proof or evidences which can explain the relation between the property assets and the crime resulting those property assets, based on proofing's principles provided in Article 183 Code of Criminal Procedure (KUHAP) and carried out using indirect evidential (circumstantial evidence). Thus, the provisions on the norms regulating the concept of stand-alone money laundering in the Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Criminal Act of Money Laundering needs to be reformulated.
Keywords: Criminal Act; Money Laundering; Princple KUHAP 183; Stand Alone.
Abstrak
Penelitian ini akan membahas tentang hakikat penanganan perkara stand alone money laundering dan formulasi pembuktian terhadap penanganan perkara stand alone money laundering dalam penanganan perkara di masa yang akan datang. Urgensi penelitian ini adalah implementasi prinsip pembuktian atas tindak pidana pencucian uang yang yang berdiri sendiri. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan pidana di Indonesia maupun ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penanganan perkara stand-alone money laundering merupakan penanganan perkara pencucian uang secara independen tanpa adanya penuntutan ataupun putusan atas tindak pidana asalnya terlebih dahulu, namun dalam pembuktiannya tetap dibutuhkan adanya bukti yang dapat menjelaskan adanya keterkaitan antara harta kekayaan dengan tidak pidana yang menghasilkan harta tersebut, berdasarkan prinsip pembuktian 183 KUHAP serta melalui bukti tidak langsung (circumstantial evidence). Konsep stand-alone money laundering dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu di reformulasi rumusannya.
Kata Kunci: Tindakan Kriminal; Pencucian Uang; Prinsip KUHAP 183; Berdiri Sendiri.
Buku
Adrian Sutedi Sh, Tindak pidana pencucian uang (PT Citra Aditya Bakti 2018).
Harahap M Yahya, ‘Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II'.
Husein Yunus, Bunga rampai anti pencucian uang (Books Terrace & Library 2007).
Nur Rusdy Kaldun Kadir, ‘Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)'.
Muh. Afidal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset (Setara Press 2021).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).
Reda Manthovani dan Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia (3 edn, UAI Press 2018).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (1 edn, Raja Grafindo Persada 2004).
Wiyono R, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinar Grafika 2022).
Yunus Husein V, ‘Upaya Membantu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Penerapan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang' (2005).
Husein Yunus, ‘Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional' (2003) 1 Indonesian J. Int'l L.
Jurnal
Jayasekara Sisira Dharmasri, ‘Challenges of implementing an effective risk-based supervision on anti-money laundering and countering the financing of terrorism under the 2013 FATF methodology' [2018] Journal of Money Laundering Control.
Lumeno Suzanna, ‘Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Hubungannya Dengan Pemberantasan Kejahatan Kehutanan' (2021) 15 Justitia: Jurnal Ilmu Hukum.
Manning Matthew, Gabriel TW Wong, dan Nada Jevtovic, ‘Investigating the relationships between FATF recommendation compliance, regulatory affiliations and the Basel Anti-Money Laundering Index' (2021) 34 Security Journal.
Novariza Novariza, ‘Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU' (2021) 2 PAMPAS: Journal of Criminal Law.
Putri Yuliana Andhika Risang, Marten Hanura, dan Reni Windiani, ‘Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia' (2015) 1 Journal of International Relations.
Makalah/Laporan
Anti Money laundering and counter –terrorist financing measures- Indonesia, ‘Anti Money laundering and counter –terrorist financing measures- Indonesia, Third Round Mutual evaluation Review Report' (2018).
Financial Action Task Force, ‘Methodology for Assessing Technical Compliance with The FATF Reccomendation and The Effectiveness of AML/CFT Systems' (2021) https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF Methodology 22 Feb 2013.pdf.
Fiscal information and investigation Service of The Netherlands Tax and Customs Administration, ‘Indirect Method of Proof Providing Evidence in stand-alone money laundering investigations' (2016).
MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, ‘Typologies Report on Laundering The Proceeds of Organised Crime' (2015).
The FAFT, ‘The FATF Recommendation' (2022).
United Nations Office On Drugs and Crime and International Monetary Fund , ‘Model legislation on money laundering and financing of terrorism'.
Laman
Ali Salmande, ‘Bahas Money Laundering, MA "Terbelah”' (Hukum Online.com, 2013).
The Crown Prosecution Service, ‘Money Laundering Offences' (CPS Gov UK, 2021) <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/money-laundering-offences>.
Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 77/PUU-XII/2014.
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 90/PUU-XIII/2015.
Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm atas nama Tomi Andhika Janur.
Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 114/Pid.B/2016/PN. Btm atas nama Kasni Bin Madistam.
Copyright (c) 2022 Defid Tri Rizky, Mochamad Kevin Romadhona
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
