Ratio Legis Investigation by the Prosecutor: A Review of Distribution of Power in Investigation of Corruption Crime
Downloads
Abstract
This study discusses the distribution of investigative powers in the context of law enforcement on corruption crime. The urgency in this research that is to be achieved is to know the concept of distribution of investigative power in the field of corruption crime and to know the law with a closer distance to the ratio legis. The Prosecutor is given the authority to investigate corruption crimes. The preparation of this research uses legal research by analyzing legislation as well as treatises on discussing the draft act which arrange institutions are authorized to investigate corruption crime. The results of this study indicate that in a lex specialis manner, those authorized to investigate corruption crime are investigators at the Prosecutor and the Corruption Crime Eradication Commission, in addition to investigators at the Police institution who are also authorized to investigate corruption crime in a lex generalis manner. The three institutions are equally authorized to investigate corruption crime based on the concept of cooperating with each other. The ratio legis forming the act when discussing the draft act number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office gives the Prosecutor authority to investigate corruption crime, namely that people have high hopes for the prosecutor's office as one of the important pillars in upholding the supremacy of law and being pro-actively involved in eradicating rampant corruption crime in all areas of life, bearing in mind that corruptors in Indonesia at that time were experts in breaking into banks, taking state money abroad for the sole reason of seeking treatment abroad, destroying evidence, manipulating data, and being able to trick prosecutors into going abroad freely. The people's high hopes for the Prosecutor are based on Rousseau's social contract theory in the making of the act.
Keywords: Distribution of Power; Investigation; Corruption Crime.
Adriano et al., Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Guru Kami Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M (Kencana 2020).
Aiba B, et al., ‘Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia' (2021) IX Lex Administratum.
Arief BN, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Citra Aditya Bakti 1998).
Daim NA, ‘Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus Dalam Undang-Undang Dasar 1945' (2019) 16 Jurnal Konstitusi.
Danil E, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya (Rajawali Pers 2016).
Daulay APM, ‘Urgensi Penerbitan Perpu KPK Terhadap Komitmen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia' (2022) 2 At-Tanwir Law Review.
Diansyah F, et al., ‘Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)' (2011).
Esther J, ‘Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum' (2020) 15 Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
Gareda MS, ‘Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001' (2015) IV Lex Crimen.
Giawa JDC, ‘Implikasi Yuridis Pengaturan Kewenangan KPK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi' (Tesis: Universitas Brawijaya 2019).
Hadjon PM dan Djatmiati TS, Argumentasi Hukum (Gadjah Mada University Press 2005).
Husin K dan Husin BR, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Sinar Grafika 2016).
Kurniawan RC, Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Deepublish 2021).
Kristiana Y, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi (Citra Aditya Bakti 2006).
Manullang EFM, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum (Kencana 2017).
Marzuki PM, Penelitian Hukum (Kencana 2005).
””, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana 2008).
””, Teori Hukum (Kencana 2020).
Mochtar ZA dan Hiariej E O.S, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori Asas dan Filsafat Hukum (Red and White Publishing 2021).
Pinilih SAG, ‘Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia' (2020) 8 Jurnal Hukum Progresif.
Purwoleksono DE, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2015).
Renggong R, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP (Prenadamedia 2019).
Santoso E and Wahyuningsih SE, ‘Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian' (2018) 1 Jurnal Daulat Hukum 179.
Susanto AH, ‘Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika' (2019) 2 Jurist-Diction 1.
Tanya BL, et al., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Genta publishing 2013).
Tutik TT, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945 (Kencana 2016).
Utama RYT dan Saraswati R, ‘Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman' (2021) 5 Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum.
Wardojo MF dan Purwoleksono DE, ‘Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara' (2018) 2 Legal Standing.
Copyright (c) 2024 R.B. Muhammad Zainal Abidin H. Ahmad Zahri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
