PEMBANTUAN DAN PENYERTAAN (DEELMENING) DALAM KASUS PERKOSAAN ANAK
Downloads
Rape is a sexual crime. Rape of children will destroy the future of children as the next generation. Nowadays the rape of children, as well as rape committed by children are getting increased. One of the contributing factors is due to the freedom of the child in accessing any information that can not be monitored continuously by parents. It encourages the children to commit acts that are not in accordance with their age and can not hold their lust. If the action is committed by an individual, it would be easy to identify the perpetrator. The problem occurs when it is committed by group. The case is included in the assistance and involvement in its responsibility. This paper discusses the implementation of the concept of assistance and involvement in cases of child rape that the perpetrator more than one person. In addition, it will analyzes Judge's consideration in the case of child rape on Court Decision Number 24 / Pid.Sus / A / 2012 / PN.Pso and Decision Case No 142/ Pid.Sus/2012/PN.Spg.
Buku
Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I (Raja Grafindo Persada 2002).
Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux (Widya Karya 2014).
AK Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Alumni 2001).
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka cipta 2008).
P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1984).
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Refika Aditama 2011).
Perundang-undangan
Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Pidana (disingkat Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disingkat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP).
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
Copyright (c) 2018 Media Iuris
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
