PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT SEBAGAI GATEKEEPER DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Downloads
Advocates are the most vulnerable professions to be Gatekeepers in money laundering. Indeed, the advocate profession is part of the law enforcement apparatus that can contribute better in preventing money laundering activities to develop. Affirmation about the role of advocate that can suppress the occurrence of money laundering crime, that is with the issuance of PP. 43 of 2015, which places advocates as one of the reporting parties in the agenda of eradicating money laundering crime. However, the substance of the rule draws criticism from some misguided advocates in interpreting the intent and purpose of the arrangement. Moreover there are some advocates who consider that the rule is against the rules that regulate immunity rights in the profession advocate. The misinterpretation of some advocates related to the immunity rights inherent in the profession, causing the work of the advocate profession to be considered irrelevant, and not worthy of being called the nobleprofession (OfficiumNobile), But as a bad profession in integrity and promoting commercialization. In fact, the basic purpose of the arrangement of PP. 43 of 2015, which places the advocate profession as one of the reporting parties on the eradication agenda of money laundering, is a form of respect for the profession of advocate who is a noble profession, by prioritizing his professional responsibilities to the state, society and God, as well as his obligations as part of The legal profession to uphold the law and uphold the value of human rights while on duty.
Buku
Eddyono SW, Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti Pencucian Uang Di Indonesia (ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) 2015).
FATF Report, Laundering the Proceeds of Corruption (FATF/OECD 2011).
Keuangan, ‘Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi', Laporan Tahunan 2014 (PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 2015).
Rahayuningsih T, ‘Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang', Laporan Penelitian (2014).
Rajagukguk E, ‘Advokat Dan Pemberantasan Korupsi' Fakultas Hukum UI Jakarta
Sinaga VH, Dasar-Dasar Profesi Advokat (Erlangga 2011).
Sutedi A, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan (Sinar Grafika 2010).
Utama P, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper, Jakarta, Indonesian Legal Roundtable (Indonesian Legal Roundtable 2013).
Jurnal
M Arief Amrullah, ‘Pencucian Uang Dan Kejahatan Terorganisir' (2003) 10 Jurnal Hukum.
Lumbun TG, ‘Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Menghadapai Transnational Crimes Di Era Globalisasi' (2004) IV No. 1 Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
Makalah
Husein Y, ‘Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia', Makalah tentang ‘Tindak Pidana Pencucian Uang' (Financial Club 2014).
Mujahidin A, ‘Kriminalisasi Pencucian Uang Dan Strategi Pemberantasannya', Makalah.
Recovery, ‘International Centre for Asset. Tracing Stolen Assets: A Practitioner's Handbook, Basel Institute on Governance', Makalah (International Centre for Asset Recovery Steinenring 2009).
Nurudin A, ‘Revitalisasi Keberpihakkan Profesi Advokat Terhadap Klien Yang Tidak Mampu', Makalah (Kantor Konsultasi Hukum Agus Nurudin).
Karya Ilmiah
P. Mathita Ranti Hapsari, ‘Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)', Tesis (Bidang Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro).
Setiyono J, ‘Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)', Disertasi (Program Pasca Sarjana, Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2010).
Soelistyowati TR, ‘Model Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang', Laporan Akhir (Universitas Airlangga 2014)
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan / atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Copyright (c) 2018 Media Iuris
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
