Tanggung Jawab Dewan Komisaris Atas Pelanggaran Anggaran Dasar Terkait Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Downloads
Terdapat bunyi anggaran dasar pada beberapa perseroan yang menyatakan Dewan Komisaris untuk mengangkat Plt ketika terjadi kekosongan anggota Direksi, hal tersebut menyebabkan bunyi anggaran dasar bertentangan norma dalam UUPT. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis mengenai apakah Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur, serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dewan Komisaris tidak berwenang terhadap pengangkatan Plt Direktur. Diperlukannya penegasan terhadap Pasal 107 huruf b UUPT agar bunyi anggaran dasar tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT tentang pengangkatan Direksi. Pengangkatan Plt yang dilakukan oleh Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh Plt Direktur dan Dewan Komisaris juga bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Plt Direktur.
Buku
Budiarto A, Kedudukan dan Tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas (Ghalia Indonesia 2009).
Fuady M, Perseroan Terbatas Paradigma Baru (Citra Aditya Bakti 2003).
Harahap M, Perseroan Terbatas (Kencana Prenada Media Group 2016).
Marzuki PM, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2016).
Moenaf H. Regar, Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan (Bumi Aksara 2000).
Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia (PT RajaGrafindo Persada 2017).
Purba Orinton, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, Dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum (Raih Asa Sukses 2011).
Jurnal
Albar IZ and Wicaksana A, ‘Pertanggungjawaban Pelaksana tugas Direksi Atas Perjanjian Bisnis Referral Asuransi’ (2023) 5 Reformasi Hukum Trisakti 460.
Anugerah, Dian Purnama dan Yuniarti, ‘Implementasi Prinsip Tranparansi Dalam Good Corporate Governance Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara Diperoleh Dari Industri Ekstraktif’ (2010) 25 Yuridika 33.
Diani R, ‘Tanggung Jawab Komisaris dalam Hal Perseroan Terbatas mengalami Kerugian’ (2018) 25 Simbur Cahaya 38.
Hasibuan, Fauzie Yusuf ‘Implementation Of Fiduciary Duty Principles On The Error Or Negligence Of The Board Of Directors Of A Limited Liability Company Causing Losses To Be Charged As Personal Responsibility’ (2018) 6 International Journal of Education and Research 110.
Isvardo, Enrico Gustian, Priskap, Ridham, dan Iswandi, ‘Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014’ (2022) 2 Limbago: Journal of Constitutional Law 346.
Johanes April Candra, Atik Winanti, dan Handono Prasetyo, ‘Legal Dynamics of Board of Directors Authority Post- Appointment; An Analysis of Indonesian Corporate Law’ (2022) 13 InternationalJournal of Science and Research (IJSR).
Kretanjala IM dan Sukranata A.A Ketut, ‘Akibat Hukum Dari Peraturan Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah’ (2019) Kertha Semaya 889.
Kusumaningtyas F, ‘Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas’ (2023) 2 Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia 353.
Lismayanti E, et.all, ‘Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas’ (2023) 3 Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 210.
Pramudana, Ibnu da Perdana, Surya, ‘Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014’ (2023) 2 EduYustisia 19.
Prasetyo, Abigail ’Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Sham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan’ (2023) 6 Jurisdiction 389.
Sari, Lutria Mira, ‘Keabsahan Penunjukan Pelaksana tugas Direksi Oleh Dewan Komisaris Untuk Mengisi Jabatan Anggota Direksi Yang Lowong Pada BUMN (Persero)’ (2020) 35 145.
Suyanto N, ‘Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas’ 2017 2 Journal of Law And Policy Transformation 185.
Untu, Christian ‘Aspek Hukum Kedudukan Dan Peran Komisaris Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas’ (2016) IV Lex Administratum 193.
Widodo, Hana Krtika, et al,’ Keterlambatan Pendaftaran Perubahan Data Perseroan Terbatas Kepada Kemenkuham’(2023) 6 jurist-Diction 470.
Wowor RD dan Merry E. Kalalo et al. ‘Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa RUPS Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas’ (2023) XI Lex Privatum 3.
Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
Copyright (c) 2025 Widowati Wulandari Sholihah, Yuniarti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
