Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa
Downloads
Abstract
Social forestry has been an instrument of government to escalate community welfare. Forest village in Indonesia is one of the schemes recognized in the national social forestry program since 2007. The economic potential of forest village management is now realized in the Government Regulation in Lieu of Law No.2/2022 regarding Job Creation, specifically designed to accelerate the national economy. The ease offered by the JCL changes nothing to the community perspective in benefiting Village forests through a collaborative scheme between Village-owned enterprises and other groups. Thus, it is essential to portray this collaboration's potency to provide village community welfare further. This study uses the socio-legal method by applying statutory and conceptual approaches supported by interview's respond from the governments. This study's result shows that the village-owned enterprises shall collaborate in benefiting the village forest to escalate the village IDM level which also represents the achievement of Village SDGs. Eventually, it contributes to the national SDGs' achievement.
Keywords: Indeks Desa Membangun; SDGs; Social Forestry; Village-Owned Enterprises; Village Forest.
Abstrak
Perhutanan sosial telah menjadi instrumen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan desa di Indonesia merupakan salah satu skema yang diakui dalam program perhutanan sosial nasional sejak tahun 2007. Potensi ekonomi pengelolaan desa hutan kini diakui dalam Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang dirancang khusus untuk mengakselerasi perekonomian nasional. Kemudahan yang ditawarkan dalam peraaturan tersebut tidak mengubah cara pandang masyarakat dalam memanfaatkan hutan Desa melalui skema kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dengan kelompok lain. Oleh karena itu, penting untuk menggambarkan potensi kerjasama ini yang bertujuan untuk lebih memberikan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang didukung oleh hasil wawancara pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan hutan desa untuk meningkatkan level IDM desa yang juga merupakan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Desa (TPB Desa). Pada akhirnya, ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (TPB Nasional).
Kata Kunci: BUMDes; Indeks Desa Membangun; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Perhutanan Sosial; Hutan Desa.
Daftar Bacaan
A.Y. Firdaus, Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial (2018).
Adinda SR, Umar S and Maiwa A, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Desa Mire Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una' (2021) 9 Warta Rimba.
Apriandana F and others, ‘Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan' (2021) 5 ULIN: Jurnal Hutan Tropis 17.
Asmuni, Rohim and Trihartono A, ‘Minimizing Brain Drain: How BumDes Holds the Best Resources in the Villages' (2020) 485 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
BPS, Identifikasi Dan Analisis Desa Di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019 (2020).
Cipta Desa, ‘Arah Kebijakan Penggunaan Dana Desa 2023' (Cipta Desa, 2022).
Ekawati S and others, Bersama Membangun Perhutanan Sosial (2020).
Fauziah D, ‘Indeks Desa Membangun Merupakan Bentuk Intervensi Anggaran Dan Kebijakan Desa' (Berita Ngawi, 2021) https://sukowiyono.ngawikab.id/2021/03/indeks-desa-membangun-merupakan-bentuk-intervensi-anggaran-dan-kebijakan-desa/.
Fitriana ZM and others, ‘The Implementation of Village Financial Management Principles in Escalating Indeks Desa Membangun ( IDM ) Level for Villages : Learning from The Jati Village , Tuban', International Seminar of Research Month 2021 (2022).
Indonesia FW, ‘Deforestasi Di Indonesia' [2020] Www.Fwi.or.Id https://fwi.or.id/publikasi/75-tahun-merdeka-hutan-indonesia-hilang-lebih-dari-75-kali-luas-provinsi-yogyakarta/.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ‘Laporan Kinerja-Menebalkan Modal Sosial, Memperkuat Kinerja Positif Pembangunan LHK' (2021).
Kitabullah, Supratman and Yusran, ‘Dinamika Kelembagaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pengelolaan Hutan Desa Di Kabupaten Bantaeng Kitabullah' (2021) 13 Jurnal Hutan dan Masyarakat 1.
Kompas.com, ‘Pemerintah Dorong BUMDes Kelola Hutan Desa' Kabinet Kerja (26 February 2015) https://nasional.kompas.com/read/2015/02/26/21383001/Pemerintah.Dorong.BUMDes.Kelola.Hutan.Desa.
Mahardika A and Muyani HS, ‘Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan' (2021) 1 Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) 1 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK ANALISIS.
Mardhiah A, Supriatno S and Djufri D, ‘Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh' (2018) 4 BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan 128.
Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 300).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK No.P16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.80).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.320).
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.33).
Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.22).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.238).
Putra EP, ‘BUMDes Didorong Kelola Hutan Desa' Republika (26 February 2015) https://www.republika.co.id/berita/nkdq57/bumdes-didorong-kelola-hutan-desa.
RECOFTC, Social Forestry and Climate Change in the ASEAN Region (2020) https://www.recoftc.org/publications/0000379.
Ricky F, ‘Desa Mandiri Di Kalbar Naik Menjadi 586 Desa' (Kominfo Kalbar, 2022) https://diskominfo.kalbarprov.go.id/06/07/2022/desa-mandiri-di-kalbar-naik-menjadi-586-desa/.
Subur IM, ‘Bentuk ' BUMDes Bersama ' Kelola Hutan Desa' Nusa Bali (Buleleng, 1 March 2019) https://www.nusabali.com/berita/47972/bentuk-bumdes-bersama-kelola-hutan-desa.
Surono A, ‘Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa' (2017) 6 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 459.
The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and T, ‘Village SDGs Contributes to 74% of National Achievements (SDGs Desa Berkontribusi Sebesar 74% Dari Pencapaian Nasional' (2020) 1 https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3486/sdgs-desa-berkontribusi-74-persen-atas-pencapaian-nasional.
Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No.245).
Vania H, ‘Kalbar: Perhutanan Sosial, Andalan Membangun Desa' (Jurnalisme Data - Katadata, 2020) https://katadata.co.id/ariemega/infografik/5fc854c3ee68b/kalbar-perhutanan-sosial-andalan-membangun-desa.
Wulandari C, Budiono P and Nurrochmat DR, ‘Kesiapan Daerah Dalam Implementasikan Program Tentang Pemerintahan Daerah' (2016) 3 (2) Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan 108.
Copyright (c) 2023 Zuhda Mila Fitriana, Wilda Prihatiningtyas, Dessy Maeyangsari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
