Diskursus Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) oleh Peradilan Tata Usaha Negara
Downloads
The policy rule, or beleidsregel, is a legal instrument derived from a discretionary legal authority known as freies Ermessen. Unlike legislation and decisions, which are grounded in formal legal principles, policy regulation is based on the principle of discretion. However, in the evolution of administrative law in Indonesia, the use of discretionary power has become more formalized, blurring the lines between policy rules based on discretion and statutory regulations. Despite this, the review and testing of policy regulations continue to rely on general principles of good governance. This reliance makes it challenging for judicial institutions to review or annul policy regulations if they infringe upon citizens' rights. This paper employs a juridical-normative method, incorporating conceptual-theoretical, statutory, and comparative approaches, to evaluate and propose how the state can safeguard citizens' rights violated by policy rules. It also examines whether the judiciary should have the authority to review policy rules. The study concludes that an appropriate mechanism should be established between the reviewing body and the standards for evaluating policy rules. Furthermore, the judiciary should have the discretion to determine the standards for policy regulations, whether by applying general principles of good governance or by also considering laws and regulations that a policy regulation might violate.
Adeweg RB, Irwin GA and Louwerse T, Governance and Politics of The Netherlands (5th edn, Red Globes Press 2020).
Andryanto SD, ‘Variasi Jumlah Denda Ketika Melanggar PPKM Darurat' <https://nasional.tempo.co/read/1483926/variasi-jumlah-denda-ketika-melanggar-ppkm-darurat>.
Arifin F, ‘Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia' (2021) 22 Litigasi 133.
Astariyani NLG and Hermanto B, ‘Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kabijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Mahkamah Agung' (2019) 16 Jurnal Legislasi Indonesia.
Bedner A, Administrative Court in Indonesia: A Socio Legal Studies (Kluwer Law Internasional 2001).
Bennet D, ‘Balancing Judicial Review and Merits Review', Administrative Law Conference (1999) <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AdminRw/2000/2.pdf>.
Bimasakti MA, Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran) (Deepublish 2019).
de Vrieze F and Norton P, Parlament and Post-Legislative Scrutiny (Routledge 2021).
Hadjon PM and others, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 2011).
Imaniyati NS and Adam P, Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia (Sinar Grafika 2018).
Indrati MF, Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan (Kanisius 2020).
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali.
Jain C, ‘Rule of Law By Dicey', (Presentation Paper)' <http://lc2.du.ac.in/DATA/Presentation on Rule of Law_Chintu Jain.pdf>.
Jarmani MNMV, Wairocana IGN and Sudiarta IK, ‘Wewenang Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang) (Kajian Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung)' (2018) 6 Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 1.
Kartono K, ‘Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia' (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/258>.
Komnas Perempuan, ‘Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan Online' <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>.
Mahkamah Konstitusi, ‘Komponen Cadangan Pertahanan Negara Dalam UU PSDN Diuji' <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17409&menu=2>.
Mazrieva E, ‘MA Larang Pengadilan Kabulkan Pernikahan Beda Agama' <https://www.voaindonesia.com/a/ma-larang-pengadilan-kabulkan-pernikahan-beda-agama-/7186825.html>.
Mubyarsah LR, ‘50 Tindakan Kekerasan Aparat Terjadi Sepanjang Berlakunya PPKM Darurat' <https://www.jawapos.com/nasional/01334873/50-tindakan-kekerasan-aparat-terjadi-sepanjang-berlakunya-ppkm-darurat>.
Muhshi A, Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia (LKiS 2015).
””, ‘Darurat Kesehatan Dan Kepatuhan Masyarakat'.
Nasution IB, ‘Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009)' (PhD Thesis, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif HIdayatullah 2014).
Nurhayati T, ‘Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya' (2021) 9 Jurnal Kertha Semaya.
Nurmayani N and Farida M, ‘Problematika Konsep Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja' (2021) 1 Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Sauer S, Discretion Rather Than Rules? When Is Discresionary Policy-Making Better Than the Timeless Perspective? (2007) <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp717.pdf>.
Sudarsono, Legal Issue Berkaitan Dengan Peradilan TUN Pasca Reformasi: Hukum Acara Dan Peradilan Elektronik (Kencana 2019).
Sudrajat T and Wijaya E, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah (Sinar Grafika 2020).
Taher AP, ‘Kontroversi PNS Jadi Komponen Cadangan Dalam Surat Edaran MenpanRB' <https://tirto.id/kontroversi-pns-jadi-komponen-cadangan-dalam-surat-edaran-menpanrb-gmSf>.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 27 tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Walters MD, A.V.Dicey and the Common Law Constitutional Tradition: A Legal Truth on Mind (Cambridge University Press 2020).
Wuisang A, ‘Tanggung Gugat Publik Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan' (2021) 7 Pakuan Law Review.
Yaqin AA, Constitutional Question: Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi (Sinar Grafika 2018).
Copyright (c) 2024 Adam Muhshi, Fenny Tria Yunita
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
