Ratio Legis Pemberian Hak Milik untuk Rumah Toko: Sebuah Evolusi Hukum
Downloads
Pada awalnya dasar kepemilikan atas ruko tidak dimungkinkan sebagai hak milik, karena dianggap hak milik hanya untuk tempat hunian, sedangkan ruko untuk kegiatan usaha. Namun, dalam perkembangannya ruko juga dimungkinkan sebagai hunian. Hal ini dianggap bertentangan dengan landasan filosofis adanya hak milik yang notabene hanya untuk hunian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah di dalam artikel ini adalah pertama karakteristik hak milik di Indonesia dan kedua karakteristik hak milik terhadap rumah toko. Metode penelitian di dalam artikel ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari artikel ini adalah pertama Adapun karakteristik hak milik di Indonesia adalah turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Kedua, selaras dengan teori legal evolution dalam konsep hak milik atas tanah dan bangunan ruko di Indonesia, maka kepemilikan atas ruko dapat berupa hak milik dengan syarat: (1) tanah dan bangunan tersebut memiliki izin pendirian sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersial yang berupa pertokoan; (2) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai masih berlaku atau telah berakhir; dan/atau (3) atas nama pemegang hak yang masih hidup atau meninggal dunia.
Buku
Andie A. Wicaksono, Ragam Desain Ruko (Rumah Toko) (Penebar Swadaya 2007).
Boedi Harsono,Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama (Djambatan 1971).
Carlos de Cores, Enrico Gabrielli, Nuevo Derecho De Las Garantías Reales Estudio Comparado De Las Recientes Tendencias En Materia De Garantías Reales Mobiliarias (Editorial Reus 2008).
Irawan Soerodjo, Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik (Laksbang Mediatama 2014).
Irfan Ardiansyah, Cucu Solihah, Nominee Arrangement: Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris Dan Asas Nasionalitas (Zahir Publishing 2020).
Iwan Permadi, Unifikasi Dan Pluralisme Hukum Agraria (Gunung Semar 2017).
Johannes Widodo, Urban Development and the Chinese Settlements in the Northern Coast of Java (Report The Tokyo Foundation 1990).
John Rawls, A Theory of Justice (Oxford University 1973).
K. Wantijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah (Ghalia Indonesia 1982).
Mariot P. Siahaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek) (Rajawali Press 2005).
Mujriyanto, Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihannya (Liberty 2013).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).
Pumadi H. Purbacaraka, Sendi-Sendi Hukum Agraria (Ghalia Indonesia 1984).
Urip Santoso, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Kencana 2017).
___________, Hukum Perumahan (Kencana 2014).
Waskito, Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang (Kencana 2017).
Jurnal
Bella Yuliandri , ‘Analisis Putusan Pertimbangan Hukum Putusan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan No. 03/PDT,G/2017/PN.MPW)' 2022, Vol. 5 No. 4 Jurnal Fatwa Hukum.
Bodhi Alivian dkk, ‘Dualisme Penerapan Kepemilikan Hak Atas Tanah Terhadap Rumah Toko' (2022), Vol. 10 No. 9 Jurnal Kertha Semaya.
Christiana Sri Murni, ‘Peralihan Hak atas Tanah Tanpa Sertifikat' 2018, Vol. 4 No. 2 Lex Librum.
Damanhuri Fattah, ‘Teori Keadilan Menurut John Rawls' (2013), Vol. 9 No. 2 Jurnal TAPIs.
Dessy Normawati, Irma Maulida, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tertutup Dalam Memperoleh Akses Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria' (2019), Vol. 10 No. 2 Hukum Responsif.
Gabriella Patricia Trinita Tomasoa, Merry Tjoanda, Jenny Kristiana Matuankotta. ‘Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Pelepasan hak (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2523 K/Pdt/2015)' (2021), Vol. 1 No. 3 Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum.
Gatot Gunarso, Wiwik Afifah, ‘Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara' (2016), Vol. 12 No. 23 DIH Jurnal Ilmu Hukum.
I Made Krishna Dharma Kusuma, Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani , ‘Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat' (2020) Vol. 1 No. 2 Jurnal Interpretasi Hukum.
Jum Anggriani, Penerapan Asas Nasionalitas Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus PP No. 40 Tahun 1996)' (2012) Vol. 29 No. 4 Jurnal Dinamika Hukum.
Mauro Zamboni, ‘Evolutionary Theory and Law to Legal Evolutionary Theory' (2008) Vol. 09 No. 04 German Law Journal.
Mohammad Mujaheed Hassan, Nobaya Ahmad, Ahmad Hariza Hashim, ‘Housing Purchase Decision: The Variations Type of Housing Development in Malaysia' (2021) Vol 11 No 7 International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences.
Nanang Rofii, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal' (2019), Vol. 25 No. 15 Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
Nara Rebrisat, Kahar Lahae, Sri Susyanti Nur, ‘Implementasi Asas Rechstverweking Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia' (2021) Vol. 8 No. 5 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.
Nathalia Yunita Sugiharto, ‘Perbandingan Desain Ruko di Indonesia Ditinjau dari Aspek Sosial dan Pembentukan Komunitas' (2017), Volume 2 Nomor 1 Jurnal Teknis Arsitektur: ARTEKS.
Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, dan Michael Enrick, ‘Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil' (2020) Vol. 9 No. 1 Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan.
Sausan Yodiniya, Yani Pujiwati, Betty Rubiati, ‘Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Pertokoan Dengan Status Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun' (2020) Volume 3 Nomor 2 Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad.
Susan Elseline Widjaja dan Rosalia Hardiona, ‘Keabsahan Penolakan Permohonan Peningkatan Hak Guna Bangunan Atas Rumah Toko' (2021), Vol. 9 No. 2 Jurnal Education and Development.
Tze Ling Li, ‘A Study of Ethnic Influence on the Facades of Colonial Shophouses in Singapore: A Case Study of Telok in Chinatown' (2007), Vol 6 Issue 1 Journal of Asian Architecture and Building Engineering.
W. Jethro Brown, ‘Law and Evolution' (1920), Vol. 29 No. 4 The Yale Law Journal.
Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqila, ‘Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum' (2019), Vol. 3 No. 1 Lex Scientia.
Laman
PropertyGuru Team, ‘Types of Housing in Singapore: Public, Hybrid and Private Properties' <https://www.propertyguru.com.sg/property-guides/the-different-types-of-housing-in-singapore-9916 > dikunjungi pada tanggal 27 Desember 2022.
Urban Redevelopment Authority (URA), ‘Conservation Guidelines', <https://www.ura.gov.sg/Corporate/Guidelines/Conservation/Conservation-Guidelines> dikunjungi pada tanggal 27 Desember 2022.
Perundang-undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 104).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29).
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101).
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28).
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencabutan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 777).
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202).
Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 Tahun 2022.
Copyright (c) 2023 Sumardji, Izzah Khalif Raihan Abidin, Dinda Ajeng Puspanita, Xavier Nugraha
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
