Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Akibat Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik terhadap Perseroan Terbatas
Downloads
This article aims to analyze the systematic legal framework in terms of law enforcement against alleged defamation through electronic media. law enforcement in the event of alleged defamation through electronic media against a Limited Liability Company, considering that in the event of defamation against a Limited Liability Company, there are generally 2 (two) legal remedies that can be used. Limited Liability Company, there are generally 2 (two) legal remedies that can be used: 1) Criminal legal remedies, through a complaint as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; and/or 2) Lawsuit for the unlawful act (onrechtmatige daad) due to defamation as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; and/or 2) defamation regulated in Article 1372 Burgerlijk Wetboek (BW). This research is legal research with a statutory approach (statute approach), conceptual approach, and case approach. approach, and case approach. approach). The findings of this article are in the use of legal remedies and legal remedies against alleged defamation through electronic media against a Limited Liability Company, it must use legal remedies. against a Limited Liability Company, then it must use criminal legal remedies first because civil judges cannot use criminal legal remedies. criminal remedies first, because civil judges cannot seek material truth and are only bound to formal truth, so that civil judges cannot seek material truth. bound to the formal truth, so that civil case judges cannot judge whether there is assess whether or not there is defamation of a Limited Liability Company through electronic media. electronic media. The implication of this article is to resolve legal issues, related to legal vagueness regarding the systematic law enforcement order of defamation through electronic media against Limited Liability Companies. Limited Liability Company. This article is qualified, as an original article, because in Similar articles have not been discussed: 1) Qualification of PT as a legal subject that can be defamed through electronic media; and 2) electronic media; and 2) The systematic order of law enforcement against against defamation through electronic media against Limited Liability Companies. Limited Liability Company.
Buku
Bakarbessy L and Anand G, Buku Ajar Hukum Perikatan (Zifatama Jawara 2018).
Budisusanto E, ‘Perkembangan Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik' (Universitas Airlangga 2022).
Butterick K, Pengantar Public Relations, Teori Dan Praktik (Rajawali Pers 2014).
Chazawi A, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Edisi Revisi (Media Nusa Creative 2016).
Cholid N and Abu A, Metodologi Penelitian (PT Bumi Aksara 2015).
Frank J, Law And The Modern Mind (Transaction Publishers 1963).
Hajati S, Poespasari ED and Mochtar O, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Airlangga University Press 2017).
Harahap M. Yahya, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua (Sinar Grafika 2017).
Mertokusumo S, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar (Liberty 2002).
Rumokoy DA and Maramis F, Pengantar Ilmu Hukum (Rajawali Press 2016).
Sudrajat T and Wijaya E, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan (Sinar Grafika 2020).
Sutojo S, Memangun Citra Perusahaan (PT Dinar Mulya Pustaka 2004).
Syahrani R, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata (Alumni 1985).
Jurnal
Alfatahri M, Yahya A, and Muazzin, ‘The Responsibility of the Notary Regarding the Fulfillment of the Elements of Article 41 of the Notary Office Law' (2022) 13 Beijing Law Review 92.
Angela K, ‘Tanggung Gugat Risiko Majikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Truk Tronton Di Balikpapan: Siapakah Yang Bertanggung Gugat Dan Bagaimana Bentuk Ganti Kerugiannya?' (2022) 3 Jurnal Hukum Lex Generalis 316.
Asfiati SK, ‘Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materiil Di Setiap Pembuatan Akta' (2022) 2 Officium Notarium 23.
Astuti R, ‘Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana' (2021) 5 Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 83.
Heriyana IM, Dewi AAS and Ujanti NMP, ‘Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', (2020) 1 Jurnal Preferensi Hukum.[87].' (2020) 1 Jurnal Preferensi Hukum 87.
Idollo KB, Ngah AC and Muniandyt S, ‘Breach Of Duty According To Medical Negligence Law In Nigeria And Malaysia' [2022] Jurnal Undang-Undang 98.
Isfardiyana SH, ‘Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty' (2015) 2 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 168.
Knjiga S and Zagreb, ‘Mirjan Damaska, Dokaz Krivnje: Od Rimsko-Kanonskog Do Suvremenog Prava' (2021) 28 Croatian Annual of Criminal Sciences and Practice 196.
Landion V and Lastanti HS, ‘Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan, Nilai Pasar Perusahaan Dan Reputasi Perusahaan' (2019) 6 Jurnal Akutansi Trisakti 216.
Lukashov R, ‘Limited Liability Company As A Private Legal Entity: Selected Legal Issues' (2019) 4 Actual Problems of Law 187.
Marpaung AAYT and others, ‘Penerapan Pemantauan Proses Hukum Pidana Berbasis Android' (2021) 5 Jusikom Prima 28.
Noor HJ, ‘Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Tindak Pidana Korupsi' (2016) 2 Jurnal Komunikasi Hukum 25.
Rohmana NY, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia' (2017) 32 Yuridika 129.
Ro'is NR, ‘Kebijakan Pidana Dalam Product Liability Di Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2020) 53 Jurnal Thenkyang 379.
Sambali S, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran' (2013) 2 Lex Crimen 163.
Setiawan PJ and others, ‘Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015' (2021) 8 Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 77.
Setiawan PJ, Nugraha X and Srihandayani L, ‘Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia' (2022) 29 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 71.
Supriyatin U and Herlina N, ‘Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum' 8 Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 129.
Sumardji and others, ‘Ratio Legis Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Toko: Sebuah Evolusi Hukum' (2023) 6 Notaire 127 <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/42036> accessed 5 May 2024.
Widya U, ‘Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan' (2022) 7 Lex Renaissance 195.
Winastri RK, Priyono EA and Hendrawati D, ‘Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G )' (2017) 6 Diponegoro Law Journal 12.
Wulansari F, ‘Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik' (2019) 2 Jurist-Diction 447.
Yang T, ‘On the Judicial Application of Legal Maxims in China' (2022) 13 Law Science 379.
Disertasi
Adriano, ‘Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi' (Disertasi, Universitas Airlangga 2013).
Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Burgerlijk Wetboek.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Copyright (c) 2024 Ghansham Anand, Dita Elvia Kusuma Putri, Xavier Nugraha
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
