Fake Accounts on Social Media as a Criminal Act of Electronic Information Manipulation in Indonesia
Downloads
There are often cases where irresponsible individuals create social media accounts using other people's personal identities as if the account is the original account of the person whose identity is being used, hereinafter referred to as fake social media accounts. Such actions can be threatened with Article 35 jo. Article 51 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). The type of research used by the author in this study is prescriptive normative law research with a statute approach and a case approach. In Verdict Number 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, the defendant was declared guilty of committing a crime under Article 28 paragraph (1) jo. Article 45A paragraph (1) ITE Law. Not only fulfilling the elements in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, but the defendant also fulfilled the elements in Article 35 of the ITE Law. However, the defendant was not found guilty of a criminal offense under Article 35 of the ITE Law, even though Article 35 of the ITE Law was one of the prosecutor's indictments. Based on this research, the defendant was not found guilty of a criminal offense under Article 35 of the ITE Law because the form of the indictment in Verdict Number 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt is less precise. The form of indictment used by the public prosecutor is an Alternative Indictment where ideally the public prosecutor ought to use Cumulative Indictment on a concursus realis crime that the defendant committed.
Downloads
Ali C, Badan Hukum (Alumni 1976).
Aristo M.A Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia (PT RajaGrafindo Persada 2017).
C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Balai Pusaka 2015).
Dini GC, ‘Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Kombinasi Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)' (Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008).
Gunadi I, Hukum Pidana (Fajar Interpratama Mandiri 2014).
Hakim L, ‘Dekonstruksi Stelsel Absorpsi Dalam Perbarengan Tindak Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif' (2015) 44 Masalah-Masalah Hukum.
Hiariej EOS, Teori Dan Hukum Pembuktian (Erlangga 2012).
Ilyas A, Asas Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Cangkang Education 2012).
‘Jaksa Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan'.
‘Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Dan Nomor KB/2/VI/2021 Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.'
Kurnia AJ, ‘Hukumnya Membuat Fake Account Di Media Sosial' (Hukum Online, 2019) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cbfeef123453/hukumnya-membuat-ifake-account-i-di-media-sosial/> accessed 26 November 2021.
Markustianto D, ‘Tindak Pidana Pembuatan Akun Palsu Dalam Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS/2013.PN.PT)' (2013) 8 Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penganggulangan Kejahatan.
Marpaung L, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksklusif Bagian Kedua (Sinar Grafika 2011).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (PT Rineka Cipta 2015).
Nababan PA, ‘Pembuktian Tindak Pidana Penipuan melalui Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 503/PID.SUS/2018/PN JMB), (Universitas Sumatera Utara 2020)".
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 503/PID.SUS/2018/PN JMB)' (Universitas Sumatera Utara 2020).
Ngape H, ‘Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum' (2018) 2 Justitia Jurnal Hukum .
‘Orang' (Kamus Besar Bahasa Indonesia) <https://kbbi.web.id/orang> accessed 15 November 2021.
Prodjodikoro W, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Refika Aditama 2003).
Rahadi DR, ‘Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial' (2017) 5 Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.
Safudin E, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Setara Press 2017).
Samadi YP, ‘Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi' (2015) 4 Lex Crimen.
Sitompul J, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Tatanusa 2021).
‘Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan'.
Suwarnatha INN, ‘Ringkasan Diskusi Bidang Hukum Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik' (2019).
Utrecht E, Hukum Pidana I (Penerbitan Universitas 1968).
Viswandro, Kamus Istilah Hukum (Penerbit Medpress Digital 2014).
Waluyo B, Pidana Dan Pemidanaan (Sinar Grafika 2008).
Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt 2022 3.
Putusan Pengadlan Negeri Surabaya Nomor: 3062/Pid.Sus/2019/PN.Sby.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 1999.
Copyright (c) 2022 Michelle Rezky, Aji Lukman Ibrahim
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
