Accountability of Budget Users and Proxy Budget users on the Emergence of State Losses in the Procurement of Government Goods/Services
Downloads
Many criminal acts of corruption originate from the procurement of goods/services which turns out to not make the application of the article on corruption crimes to matters relating to state losses or the application of corruption crimes to KPA and PA actions important to get attention, because many parties are certainly familiar with the character of law enforcement for criminal acts of corruption, which are always linked with administrative errors. Based on this background, this research raises the title: "Criminal legal responsibility for budget users and budget users authority in the procurement of government goods/services for the occurrence of state losses.” The purpose of this study is to analyze and find the ratio of the legal liability of PA and KPA in the procurement of government goods/services for the occurrence of state losses and legal consequences for the implementation of PA and KPA duties that cause state losses in the procurement of government goods/services. The research method used is legal research (doctrinal research) and the approach used is the statutory approach, case study, conceptual approach, and comparative approach. The results of this study, namely the Legis Ratio of accountability for PA and KPA for the occurrence of state losses, is because PA and KPA are state officials who have special authority which in fact is not owned by everyone, even public officials, so that, according to the legal principle of deen bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid (there is no authority without accountability), it is logical that, when exercising this authority, when the PA and KPA make a mistake, there are juridical consequences, but the mistakes made by the PA and KPA cannot be generalized immediately. The mistakes made by the PA and KPA must be analyzed, to find out the qualifications for the responsibilities of the PA and KPA, whether administrative, criminal, and/or civil liability. This, when associated with the ten-to-one rule principle, should not allow the PA and KPA to be held accountable for more than the mistakes made.
Downloads
Abidin MZ, ‘Mechanisms of Budgeting on Public Service Obligation And Premium Subsidy in Agricultural Insurance' (2015) 19 Kajian Ekonomi dan Keuangan.
Abrianto BO, Nugraha X and Grady N, ‘Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Development of Lawsuit for Law Violation by the Government of the Post Law Number 30 of 2014' (2018) 48 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Adrian Sutedi SH, Hukum Keuangan Negara (Sinar Grafika 2022).
Aldwin Rahadian Megantara SH, Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri (Deepublish 2021).
Ali M, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Sinar Grafika 2022).
Alkostar A, ‘Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi' (2008) 275 Varia Peradilan.
Amiruddin A, ‘Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah' (2012) 8 Jurnal Kriminologi Indonesia.
Arifin F, ‘Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya' (2019) 3 Pagaruyuang Law Journal.
Arifin R, Utari IS and Subondo H, ‘Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia' (2017) 1 IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies).
Arsana IPJ, Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Deepublish 2016).
Asshiddiqie J and Safa'at MA, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan 2006).
Beth E, ‘Integrity in Public Procurement: Good Practice from A to Z' [2007] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dewi NMDJP, Priyanto IMD and Wiryawan IW, ‘Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara' (2018) 5 Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
Hadiyati N, ‘Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Undang-Undang' (2018) 1 Jurnal pengadaan.
Hiariej EOS, ‘Pengembalian Aset Kejahatan' (2013) 13 Jurnal Opinio Juris.
Hutchinson T, ‘Developing Legal Research Skills: Expanding the Paradigm' (2008) 32 Melb. UL Rev.
Irawati E and Mancer AN, ‘Menyemai Agen Perubahan Kebijakan Publik' (2017) 1 Jurnal Analis Kebijakan.
Karina FB, ‘Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' (2017) 6 LEX CRIMEN.
Kristanto K, Terson J and Ronaldi R, ‘Karakteristik Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' [2021] Palangka Law Review.
Kurniawan F and others, ‘The Involvement of Soes in Procurement of Goods or Services in Indonesia: Is It Ethical?' 24 International Journal of Psychosocial Rehabilitation.
Laoh Y and SH MH, PERAN PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Pengadaan Barang Dan Jasa) (Rizmedia Pustaka Indonesia 2020).
Latumeten PE, ‘Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep Volmacht Dan Lastgeving Berdasarkan Cita Hukum Pancasila' (2017) 47 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Levi M, ‘Tracing and Recovering the Proceeds of Crime' (Cardiff University 2004).
Mudian SS, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan: Nomor 55/Pid. Sus. TPK/2020/PN. Mks' (Universitas Hasanuddin, 2022).
Muhammad A, Hukum Dan Penelitian Hukum (1st edn, Citra Aditya Bakti 2004).
Patria N, ‘Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat' (2021) 5 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi).
Permana CD, ‘Tanggungjawab Formil Dan Materil Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Ganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi' 4 Tadulako Master Law Journal.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011).
Prabandani HW and SH MH, Kebijakan Baru Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Prenada Media 2020).
Raba M, Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi, vol 1 (UMMPress 2006).
Ramli S, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (VisiMedia 2014).
Ramli S and Ambardi MI, Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (VisiMedia 2016).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2014).
Saija R, Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa (Deepublish 2019).
Setiawan RN, Helan YT and Yohanes S, ‘Wewenang Dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara' (2019) 12 Arena Hukum.
Subekti, Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2002).
Sufriadi S, ‘Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia' (2017) 1 Jurnal Yuridis.
Sumbu T, ‘Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah' (2010) 17 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Taufiq FB, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Dalam Penyelesaian Maladministrasi Kasus Kependudukan Di Kota Surabaya' (UPN" Veteran" Jatim 2020).
Tejomurti K, ‘Pertanggungjawaban Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Aparatur Pemerintah Pada Kasus Pengadaang Barang Dan Jasa' (2017) 8 Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi.
Timoera DA, ‘Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip Dan Penerapan' (2011) 10 Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi.
Van Bemmelen JM, Hukum Pidana I Material Bagian Umum. Diterjemahkan Oleh Hasnan (Binacipta 1987).
Wijaya R, ‘Kesalahan Administrasi Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 35/Pid. Tipikor/2011/Pn. Smda Di Pengadilan Tipikor Samarinda) Ranu Wijaya, Prof. Masruchin Rubai, Sh. Ms, Milda Istiqomah, Sh. Mtcp' (Brawijaya University, 2014).
Yuliantari IGAE, ‘Legal Standing Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi' (2015) 4 Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal).
Yunus NR, ‘Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia' (2016) 3 Nur El-Islam.
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2021.
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2003.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2003.
Copyright (c) 2022 Rustanto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
