LEGAL PRINCIPLES IN FUNCTION AND PERFORMANCE OF BOT CONTRACT

Reifon Cristabella Eventia

= http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4798
Abstract views = 507 times | views = 620 times

Abstract


Build, Operate and Transfer (BOT) represents a long term partnership of the government and private sector. In BOT project, either the government or a private sector identifies a need for a development project. The philosophy in BOT contract begins from the increasing infrastructural needs in all areas and with a limited budget, government are required to commit the duties and functions state governance so that the concept of BOT give a solution through a partnership with the private sector. The government then gives a concession to the private sector to build the project and operate it for a fixed period years, after the period ended, the building shall be transferred to the government. Through BOT, the country is able to gain asset without government spending while maintaining a measure of regulatory control over the project. BOT permits the government to use private sector fund to finance public infrastructure development. The main issues elaborated in this article are the legal principle in the formation of BOT contract and the legal principle in the performance of BOT contract. There are two results; firstly, in the formation of a BOT contract, the principles of partnership and the principle of transparency should be emphasized. Secondly, in performance of the BOT contract, the principle of risk management and the principle of proportionality should be clearly stated in the rules and legal norms. 


Keywords


Principles of Contract Law; Government Contract; BOT Contract.

Full Text:

PDF

References


Books

Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Kencana 2011).

Budi Santoso, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Dengan Model BOT (Build, Operate Transfer) (Genta Press 2008).

Hitoshi Leda, Sustainable Urban Transport in an Asian Context (Springer 2010).

Hugh Collins, Regulating Contracts (Oxford University Press 1999).

JH Nieuwenhuis, Drie Beginselen van Contractenrecht (Kluwer 1979).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2008).

P.L. Wery, Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik Di Netherland (Percetakan Negara RI 1990).

Robert Watt, Concise Legal Research (4th edn, The Federation Press 2001).

Sydney M Levy, Build, Operate, Transfer: Paving the Way for Tomorrow’s Infrastructure (Jihn Willey and Sons 1996).

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Liberty 2001).

Suswinarno, Mengantisipasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Visi Media 2013).

Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law (Lawbook Co 2010).

Yohanes Sogar Simamora, Hukum PerjanjianPrinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah (LaksBang PRESSindo 2009).

Journals

Agus Yudha Hernoko, ‘Penyelesaian Sengketa Kontrak Berdasarkan Azas Proporsionalitas’ (2009) 24 Yuridika

Faizal Kurniawan, ‘Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak’ (2013) XVIII Perpektif

Nindyo Pramono, ‘Kontrak Komersial: Pembuatan Dan Penyelesaian Sengketa’, Acara Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).

Peter Mahmud Marzuki, ‘Penelitian Hukum’ (2001) 16 Yuridika.

Siti Ummu Adilla, ‘Konstruksi Hukum Perjanjian Build, Operate, Transfer (BOT) Sebagai Alternate Pembiayaan Proyek’ (2004) XIV Jurnal Hukum.

Yohanes Sogar Simamora, ‘Prinsip Dan Pengaturan Kontrak Pemerintah Di Indonesia’, Semiloka Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2013).

Legislations

Algemene Bepalingen van Wet geving, Stb. 1847-23.

Burgerlijke Wetboek, Stb. 1847-23.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Stb. 1941-44.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034.

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3833.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3848.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335.

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.06 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrasruktur.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.08/2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK.04/1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Yuridika

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103) by http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Statcounter :

View My Stats

Yuridika has been indexed by:

 

Yuridika Official Partner :

 

Full Indexed Service