INDEPENDENSI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PAJAK DI INDONESIA
Downloads
Downloads
Daftar Bacaan
Barata, Atep Adya, Memahami Prosedur Beracara Di Pengadilan Pajak, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2002.
Hamani ,Taufiq, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesi, Bandung, Alumni, 2003.
Hamzah, A,, “Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,Denpasar, 14-18 Juli 2003.
http://www.pemantauperadilan.com/, Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, diakses tanggal 3 Febuari 2008.
Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Lotulung ,Paulus E. “Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum”, makalah pada Seminar disampaikan Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
Manan, Bagir, “Enam Harapan Masyarakat terhadap Lembaga Peradilanyang Perlu diberi Catatan, sambutan dalam Peresmian Gedung Pengadilan Agama”, Blambangan Umpu dan Pengadilan Agama Kotabumi tanggal 9 April 2007.
Muchsin, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, Jakarta, STIH IBLAM, 2004.
Mujahidin, Ahmad, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Bandung, Rafika Aditama, 2006.
Mustafa, Bachasan, Pokok-Pokok hukumAdministrasi Negara, Bandung, Alumni, 1979.
Pudyatmoko, Y Sri, Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Sadhani, Djazoeli, Syahriful Anwar, K Subroto, Mencari Keadilan di Peradilan Pajak, Jakarta, Gemilang Gagaindo Handal, 2008.
Saidi, Muhammad Djafar, Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007.
Soemitro, Rochmat, Asas Dan Dasar Perpajakan 1, Bandung, Refika Aditama, 1998.
Subki, Muhammad Sukri dan Djumadi, Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak. Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007.
Sugiharti, Dewi Kania, Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2005.
www.setpp.depkeu.go.idhttp://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kemandirian-hakim-itinjau-dari-struktur.html diakses tanggal 2 Febuari 2008.
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400
UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713
Undang – Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316
Undang-Undang No. 8 tahun 2004 perubahan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379
Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661
Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079
