Search
PERWUJUDAN KEADILAN BAGI ANAK LUAR KAWIN MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
Abstract : 654
PDF : 3369
PERSYARATAN PERIZINAN LINGKUNGAN DAN ARTI PENTINGNYA BAGI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA
96-110
Abstract : 1275
PDF : 27802
KEKOSONGAN HUKUM JASA USAHA KEPELABUHAN AKIBAT PEMBATASAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH
Abstract : 652
PDF : 4688
PELAKSANAAN PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Abstract : 1213
PDF : 23905
DINAMIKA OTONOMI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN METODE PARTISIPASI PUBLIK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (2)
128-150
Abstract : 963
PDF : 1876
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN PEMILIK LISENSI REKAMAN BERDASARKANUNDANG- UNDANG TENTANG HAK CIPTA
Abstract : 5399
PDF : 32529
ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
Abstract : 2050
PDF : 17965
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Abstract : 1021
PDF : 115719
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 SEBAGAI UPAYA NEGARA MENCEGAH CYBERCRIME DALAM SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Abstract : 1247
PDF : 2050
PLURALISME HUKUM DAN URGENSI KAJIAN SOCIO-LEGAL MENUJU STUDI DAN PENGEMBANGAN HUKUM YANG BERKEADILAN SOSIAL
17-34
Abstract : 2419
PDF : 16770
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA
Abstract : 8932
PDF : 241550
KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
Abstract : 13711
PDF : 69267
ANALISIS PERAN PPATK SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM MENANGGULANGI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA
Abstract : 1708
PDF : 22701
INTERPRETASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PASAL 70 UU NO. 30/1999
Abstract : 1305
PDF : 7017
PELAKSANAAN KEDAULATAN NEGARA ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI MEKANISME PERSYARATAN PERDAGANGAN
1-16
Abstract : 575
PDF : 8667
The Use of Receivables as Collateral in Business Practices in Indonesia
425-442
Abstract : 873
PDF : 744