Search
PERWUJUDAN KEADILAN BAGI ANAK LUAR KAWIN MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
Abstract : 658
PDF : 3394
PERSYARATAN PERIZINAN LINGKUNGAN DAN ARTI PENTINGNYA BAGI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA
96-110
Abstract : 1369
PDF : 27981
KEKOSONGAN HUKUM JASA USAHA KEPELABUHAN AKIBAT PEMBATASAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH
Abstract : 659
PDF : 4704
PELAKSANAAN PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Abstract : 1221
PDF : 24006
DINAMIKA OTONOMI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN METODE PARTISIPASI PUBLIK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (2)
128-150
Abstract : 975
PDF : 2019
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN PEMILIK LISENSI REKAMAN BERDASARKANUNDANG- UNDANG TENTANG HAK CIPTA
Abstract : 5437
PDF : 33065
ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
Abstract : 2056
PDF : 18030
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Abstract : 1025
PDF : 115744
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 SEBAGAI UPAYA NEGARA MENCEGAH CYBERCRIME DALAM SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Abstract : 1260
PDF : 2066
PLURALISME HUKUM DAN URGENSI KAJIAN SOCIO-LEGAL MENUJU STUDI DAN PENGEMBANGAN HUKUM YANG BERKEADILAN SOSIAL
17-34
Abstract : 2430
PDF : 17043
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA
Abstract : 9004
PDF : 242022
KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
Abstract : 13727
PDF : 69974
ANALISIS PERAN PPATK SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM MENANGGULANGI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA
Abstract : 1721
PDF : 23116
INTERPRETASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PASAL 70 UU NO. 30/1999
Abstract : 1321
PDF : 7091
PELAKSANAAN KEDAULATAN NEGARA ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI MEKANISME PERSYARATAN PERDAGANGAN
1-16
Abstract : 589
PDF : 8769
The Use of Receivables as Collateral in Business Practices in Indonesia
425-442
Abstract : 884
PDF : 788