Search
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 SEBAGAI UPAYA NEGARA MENCEGAH CYBERCRIME DALAM SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Abstract : 1274
PDF : 2111
PLURALISME HUKUM DAN URGENSI KAJIAN SOCIO-LEGAL MENUJU STUDI DAN PENGEMBANGAN HUKUM YANG BERKEADILAN SOSIAL
17-34
Abstract : 2450
PDF : 17392
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA
Abstract : 9053
PDF : 242678
KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
Abstract : 13760
PDF : 70967
ANALISIS PERAN PPATK SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM MENANGGULANGI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA
Abstract : 1774
PDF : 24188
INTERPRETASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PASAL 70 UU NO. 30/1999
Abstract : 1352
PDF : 7212
PELAKSANAAN KEDAULATAN NEGARA ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI MEKANISME PERSYARATAN PERDAGANGAN
1-16
Abstract : 617
PDF : 9089
The Use of Receivables as Collateral in Business Practices in Indonesia
425-442
Abstract : 913
PDF : 928
PERSYARATAN KANDUNGAN LOKAL (LOCAL CONTENT REQUIREMENTS) DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI
203-216
Abstract : 3952
PDF : 28063
PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
Abstract : 1030
PDF : 8791
LOCAL LEGISLATIVE DRAFTING IN THE UNITARY STATES: A COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND PHILIPPINES
Abstract : 1444
PDF : 1838
PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
Abstract : 2411
PDF : 32323
GAGASAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
203-218
Abstract : 731
PDF : 13760
PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN HUKUM PERDATA FORMIL DALAM ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
Abstract : 1242
PDF : 12578
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah
189-209
Abstract : 2777
PDF : 11188
MEKANISME PENANGANAN KEJAHATAN INSIDER TRADING PASAR MODAL DI INDONESIA
173-182
Abstract : 1521
PDF : 30825
KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI BATU UJI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Abstract : 2016
PDF : 75909
GUGATAN WARGA NEGARA SEBAGAI MEKANISME PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
Abstract : 2419
PDF : 16658
PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Abstract : 1612
PDF : 25122
URGENSI KETENTUAN ZONASI PASAR TRADISIONAL DENGAN PASAR MODERN PADA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA
150-175
Abstract : 1274
PDF : 5791
