Search
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 SEBAGAI UPAYA NEGARA MENCEGAH CYBERCRIME DALAM SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Abstract : 1266
PDF : 2089
PLURALISME HUKUM DAN URGENSI KAJIAN SOCIO-LEGAL MENUJU STUDI DAN PENGEMBANGAN HUKUM YANG BERKEADILAN SOSIAL
17-34
Abstract : 2437
PDF : 17225
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA
Abstract : 9030
PDF : 242483
KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
Abstract : 13741
PDF : 70595
ANALISIS PERAN PPATK SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM MENANGGULANGI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA
Abstract : 1749
PDF : 23754
INTERPRETASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PASAL 70 UU NO. 30/1999
Abstract : 1329
PDF : 7155
PELAKSANAAN KEDAULATAN NEGARA ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI MEKANISME PERSYARATAN PERDAGANGAN
1-16
Abstract : 599
PDF : 8924
The Use of Receivables as Collateral in Business Practices in Indonesia
425-442
Abstract : 896
PDF : 854
PERSYARATAN KANDUNGAN LOKAL (LOCAL CONTENT REQUIREMENTS) DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI
203-216
Abstract : 3931
PDF : 27900
PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
Abstract : 1019
PDF : 8694
LOCAL LEGISLATIVE DRAFTING IN THE UNITARY STATES: A COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND PHILIPPINES
Abstract : 1432
PDF : 1783
PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
Abstract : 2405
PDF : 31925
GAGASAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
203-218
Abstract : 721
PDF : 13630
PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN HUKUM PERDATA FORMIL DALAM ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
Abstract : 1230
PDF : 12527
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah
189-209
Abstract : 2762
PDF : 11099
MEKANISME PENANGANAN KEJAHATAN INSIDER TRADING PASAR MODAL DI INDONESIA
173-182
Abstract : 1510
PDF : 30704
KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI BATU UJI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Abstract : 2008
PDF : 75698
GUGATAN WARGA NEGARA SEBAGAI MEKANISME PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
Abstract : 2406
PDF : 16484
PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Abstract : 1604
PDF : 24958
URGENSI KETENTUAN ZONASI PASAR TRADISIONAL DENGAN PASAR MODERN PADA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA
150-175
Abstract : 1261
PDF : 5746
