Search
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 SEBAGAI UPAYA NEGARA MENCEGAH CYBERCRIME DALAM SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Abstract : 1270
PDF : 2101
PLURALISME HUKUM DAN URGENSI KAJIAN SOCIO-LEGAL MENUJU STUDI DAN PENGEMBANGAN HUKUM YANG BERKEADILAN SOSIAL
17-34
Abstract : 2440
PDF : 17283
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA
Abstract : 9034
PDF : 242582
KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
Abstract : 13750
PDF : 70744
ANALISIS PERAN PPATK SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM MENANGGULANGI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA
Abstract : 1755
PDF : 24011
INTERPRETASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PASAL 70 UU NO. 30/1999
Abstract : 1342
PDF : 7180
PELAKSANAAN KEDAULATAN NEGARA ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI MEKANISME PERSYARATAN PERDAGANGAN
1-16
Abstract : 606
PDF : 9002
The Use of Receivables as Collateral in Business Practices in Indonesia
425-442
Abstract : 901
PDF : 905
PERSYARATAN KANDUNGAN LOKAL (LOCAL CONTENT REQUIREMENTS) DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI
203-216
Abstract : 3940
PDF : 27973
PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
Abstract : 1027
PDF : 8741
LOCAL LEGISLATIVE DRAFTING IN THE UNITARY STATES: A COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND PHILIPPINES
Abstract : 1439
PDF : 1826
PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
Abstract : 2405
PDF : 32065
GAGASAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
203-218
Abstract : 723
PDF : 13701
PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN HUKUM PERDATA FORMIL DALAM ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
Abstract : 1236
PDF : 12539
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah
189-209
Abstract : 2771
PDF : 11144
MEKANISME PENANGANAN KEJAHATAN INSIDER TRADING PASAR MODAL DI INDONESIA
173-182
Abstract : 1515
PDF : 30756
KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI BATU UJI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Abstract : 2009
PDF : 75767
GUGATAN WARGA NEGARA SEBAGAI MEKANISME PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
Abstract : 2410
PDF : 16539
PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Abstract : 1607
PDF : 25020
URGENSI KETENTUAN ZONASI PASAR TRADISIONAL DENGAN PASAR MODERN PADA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA
150-175
Abstract : 1269
PDF : 5770
