Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur
Downloads
Gagasan untuk mengembangkan BUM-Des, boleh dikata masih merupakan wacana yang relatif baru. Sebagai sebuah wilayah administratif pemerintahan yang paling bawah, desa di era otonomi daerah seperti sekarang ini, dituntut untuk mampu mengembangkan sikap mandiri di bidang ekonomi, termasuk membiayai sebagian dari kegiatan pembangunan di wilayahnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji gambaran tentang mekanisme pengelolaan badan usaha milik desa (BUM-Des) yang ada di berbagai desa di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, secara purposive, kegiatan pengkajian ini dilaksanakan di 5 kabupaten dan 25 desa di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa BUM-Des bukanlah lembaga yang dibentuk dan tumbuh dari bawah (bottom up), melainkan lebih merupakan lembaga bentukan dari atas (top down) yang diinisiasi dari prakarsa Negara. Besar modal awal pembentukan BUM-Des, sebagian besar (60%) di atas 25 juta rupiah, bahkan 24% BUM-Des yang ada didirikan dengan modal awal 100 juta lebih. Sedangkan faktor yang dinilai sangat menghambat perkembangan BUM-Des, menurut 41,8% masyarakat desa adalah modal yang terbatas.
Beckhard R (2000) What is Organization Development? dalam French et al. Organization Development and Transformation: Managing Effective Change. Boston: Irwin MCGraw-Hill.
Bryant C & Louise GW (1989) Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES.
Chambers R (1987) Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang. Jakarta: LP3ES.
Condrey SE (1998) Handbook of Human Resource Managementin Government. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
Esman MJ (1991) Management Demensions of Development Perspectives and Strategies. Oakwood, Conecticut: Kumarian Press.
Gajduschek G (2003) Bureaucracy: Is it efficient? Is it not? Is that the question? Uncertainty reduction: An ignored element of bureaucratic rationality. Administration and Society 34 (6):700-723.
Goldthorpe JE (1992) Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
Kartohadikoesoemo S (1984) Desa. Jakarta: PN Balai Pustaka.
Kuncahyo E (2000) Pembangunan Desa Dengan Memanfaatkan Potensi Tanah Kas Desa. Makalah.
LAPERA (2000) Otonomi Versi Negara. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
Maruto A & Maryanti C (2001) Jaman Daulat Rakyat: Dari Otonomi Daerah ke Demokratisasi. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
Mahardika T (2001) Strategi Tiga Kaki: dari Pintu Otonomi Daerah Mencapai Keadilan Sosial. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
Maryunani (2008) Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
Sanford JR (2003) Exploring the structuration of technology within human service organizations. Administration & Society 34 (6):605-631.
Seyadi (2003) Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
Suyanto B & Mochammad J (2001) Budaya dan Pembangunan. Surabaya: Lutfansyah.
Suhartono dkk (2001) Politik Lokal: Parlemen Desa, Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
Tjokrowinoto M (1992) Birokrasi Pembangunan Masyarakat, dalam Effendi, S., et al., Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Widarta I (2001) Cara Mudah memahami Otonomi Daerah. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
Wren DA (1994) The Evolution of Management Thought (4th ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.
1. Copyright of this journal is possession of Editorial Board and Journal Manager, by the knowledge of author, whilst the moral right of the publication belongs to the author.
2. Legal formal aspect of journal publication accessibility refers to Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA), implies that publication can be used for non-commercial purposes in its original form (cannot be modified).
3. Every publications (printed/electronic) are open access for educational purposes, research, and library. Other that the aims mentioned above, editorial board is not responsible for copyright violation.
