PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT ADANYA PERKAWINAN ANTAR PEKERJA SEKANTOR PASCA PUTUSAN MK NOMOR 13/PUU-XV/2017

Lavenia Nadya Irianti

= http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i1.12107
Abstract views = 2976 times | downloads = 739 times

Abstract


Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang terjadi berdasarkan perjanjian kerja. Hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruh tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PHK lebih sering terjadi dari pihak pengusaha. PHK oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh terhadap beberapa faktor sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Namun pengusaha memiliki larangan dalam melakukan PHK dengan alasan yang ada pada Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Salah satumua ada pada Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut dirasa lebih berpihak kepada pihak pengusaha. Pada tanggal 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan adanya permohonan uji materi Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dengan mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 13/PUU-XV/2017. Akibatnya, berdasarkan putusan MK tersebut, Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dinyatakan tidak mengikat.


Keywords


Pekerja/Buruh; Pemutusan Hubungan Kerja; Peraturan Perusahaan; Perjanjian Kerja Bersama.

Full Text:

PDF

References


Buku

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan pasca Reformasi (Sinar Grafika 2010).

Asri Wijayanti. Menggugat Konsep Hubungan kerja (Lubuk Agung 2011).

Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan (Ghalia Indonesia 2011).

Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Djambatan, Jakarta 1990).

Iman Soepomo, Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja (Djambatan 2001).

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi (Rajawali Pers).

Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan (Airlangga University Press 2008).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurist-Diction

Creative Commons License

Jurist-Diction ( p-ISSN 2721-8392, e-ISSN 2655-8297) by http://e-journal.unair.ac.id/JD is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats 

 

JURIST-DICTION has been indexed by: