Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan Serta Pertanggungjawaban Pihak Terkait
Downloads
Buku
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Penerbit Nuansa 2006).
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), (PT Rineka Cipta 2008).
Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Sinar Grafika 2016).
Chairul Huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan', (Prenadamedia Group 2006).
Kartini Kartono, Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan, (PT Raja Grafindo Persada 2003).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (PT Rineka Cipta 2000).
P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Edisi Kedua), (Sinar Grafika 2010).
Jurnal
Airlangga Justitia, "Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak” (2018)
UBELAJ. Eli Julimas Rahmawati, "Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)” (2017) URECOL.
Hariati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)”, (2013) 3 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak” (2013) 5 Jurnal Syariah dan Hukum.
Skripsi
Abidah Dwi Pratiwi, "Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Atas Penelantaran Anak”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.
Ajeng Wahyu Istidhafatul Fadhilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.
Anugerah Indra Permana, "Restorative Justice Dalam Rangka Pemulihan Anak Pecandu Narkotika”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.
Laman
Chandra Bangkit Saputra, ‘Menyuruh Orang Lain Melakukan Tindak Pidana Dapat Dihukum' (Tribun Lampung, 2016)<http://lampung.tribunnews.com/2016/11/01/menyuruh-orang-lain-melakukan-tindak-pidana-dapat-dihukum> accessed 25 April 2018.
Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undangundang No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana - dengan perubahan dan tambahan- untuk seluruh Indonesia (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1660).
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 Tahun 2004).
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205).