Perlindungan Hukum Penolakan Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (IPT) Bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Surabaya
Downloads
Buku
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Konstitusi Press 2006).
Syah R. Batuah, Ahmadiyah Apa dan Mengapa, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Jakarta 1985).
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Utama 2008).
Dian Aminudin Sirajuddin Fatkhurohman, Memahami Keberadaan Mahakamah Konstitusi di Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti 2004).
Wahid Foundation (seeding peaceful islam), Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan "Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) Di Indonesia Tahun” (Wahid Foundation 2016).
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip Prinsipnya: Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (PT. Bina Ilmu 1987).
Halili (SETARA Institute), Supremasi Intoleransi "Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Minoritas Keagamaan Di Indonesia Tahun 2016” (SETARA Institute 2016).
AL. Khanif et.al., Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vsRelativisme di Indonesia (LkiS 2017).
Baharuddin Lopa, Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia (PT. Dana Bhakti Prima Yasa 1996).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Media 2005).
Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Erlangga 2010).
H. Munasir Sidik, Dasar-Dasar Hukum & Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (IKAHAI 2007).
Soehino, Ilmu Negara (Liberty 1998).
Ramli Zein, Hak Pengelolahan Dalam Sistem UUPA (Rineka Cipta 1994).
Jurnal
Tommy F Awuy, ‘Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia(Kajian terhadap Pendapat Azhari)', (1997) 4 Nalar Fiqh.
Sofyan Hadi, ‘Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara', (2017) 5 Cita Hukum.
R. Herlambang Perdana Wiratraman, ‘Konstituonalisme dan Hak-hak asasi manusia', (2000) 20 Yuridika.
Pidato/Presentasi
Rumadi, ‘Disampaikan dalam Kursus HAM untuk Pengacara Kelas Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan', (2013) Angkatan XVII, ELSAM.
Skripsi/Tesis/Disertasi
A. Hamid Attamimi, ‘Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)', Disertasi (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia 1990).
Desy Rahmawati Aziz, ‘Perlindungan Negara Terhadap Intoleransi Umat Beragama Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional (Studi Kasus Pengursiran Pengikut Aliran Syi'ah Dari Sampang ke Sidoarjo)', Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2017).
Addy Imannsyah, ‘Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur)', Tesis (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).
Sukardi, ‘Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya', Disertasi (Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga 2009).
Setioaji, ‘Eksistensi Ijin Pemakaian Tanah Di Pemerintah Kota Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960', Tesis (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007).
Fajar satrio Utomo, ‘Perlindungan Hukum Bagi Jemaat Aliran Ahmadiyah Di Indonesia', Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007).
Laman
Tempo.co, ‘4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi', (Tempo 2018) <https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggarankebebasan-beragama-di-era-jokowi/full&view=ok>, Acessed 28 Desember 2018.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 1 tahun 1958 Tentang Pengahapusan Tanah Partikelir.
Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tentang tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah.
