Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Sebenarnya (Beneficial Owner) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Downloads
Buku
Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, (GadjaMada University Press 2014).
Andi Fahmi Lubis, [et.,al.], Hukum Persaingan Usaha edisi kedua, (KPPU 2017).
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, (Sinar Grafika 2012).
Jurnal
Amiruddin, ‘Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah' (2012), 8 Jurnal Kriminologi Indonesia.
Dwi Haryati, Anugrah Anditya, Richo Andi Wibowo, ‘Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta' (2011), 23 Mimbar Hukum.
John Avery Jones, Richard Vann, Joanna Wheeler, ‘OECD Discussion Draft "Clarification of the Meaning of Beneficial Owner"Ÿ in the OECD Model Tax Convention' (2011), OECD Discussion Draft.
Kusrini Purwijanti, Iman Prihandono, ‘Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia' (2018), 1 Notaire.
Anthony Tiono, R. Arja Sadjiarto, ‘Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda' (2013), 3 Tax & Accounting Review.
Laman
Abu Samman Lubis, ‘Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?' (2014), <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/
artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani>, accessed 28 Oktober 2018.
Agus Sahbani, ‘Perpres Beneficial Ownership Demi Jaga Integritas Korporasi Implementasi Perpres No. 13 Tahun 2018 tidak akan mengganggu iklim investasi dan kemudahan berusaha (ease of doing business)' (2018),
www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa0f072c2064/perpres-beneficialownership-demi-jaga-integritas-korporasi>, accessed 12 Desember 2018.
FNH, ‘Dua Modus Persekongkolan Pengadaan Bus Transjakarta-KPPU merekomendasikan agar Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap panitia tender dan BPPT'(2015), <https://www.hukumonline.com/berita/
baca/lt55df61ba4311a/dua-modus-persekongkolan-pengadaan-bustransjakarta>, accessed 12 Desember 2018.
KPK, ‘Pengelolaan Konflik Kepentingan' (2016) , accessed 19 Desember 2018.
Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Tepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);
Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 23).
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33).
