Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract dalam E-Commerce
Downloads
Hasil studi yang dilakukan oleh IlmuOne Data menyatakan bahwa e-commerce platform di Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan sekitar 100 persen dan kenaikan tertinggi yaitu 135 persen pada periode Januari sampai dengan Juni 2017. Salah satu contoh potensi penerapan smart contract adalah dalam bisnis jual beli dalam e-commerce, mengingat teknologi blockchain kini berkembang pesat tidak hanya pada cryptocurrency, tetapi juga dalam layanan keuangan dan pembayaran dengan smart contract. Namun, belum ditemukan pengaturan mengenai smart contract dalam hukum kontrak dan hukum jual-beli di Indonesia. Kemudian, perlindungan hukum para pihak dalam smart contract perlu untuk ditelusuri guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam berkontrak. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan karakteristik smart contract dengan peraturan perundang-undangan mengenai kontrak, informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Peneliti juga menelusuri peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, serta asas-asas hukum kontrak yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum para pihak smart contract. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa smart contract merupakan bentuk kontrak yang sah dan dapat diterapkan di Indonesia dengan adanya peraturan mengenai kontrak, khususnya kontrak elektronik. Kemudian, penerapan Asas Proporsionalitas dan Asas Itikad Baik dapat mewujudkan smart contract yang berkeadilan dan menguntungkan para pihak.
Buku
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia (Pustaka Pelajar 2005).
Imran Bashir, Mastering Blockchain: Distributed Ledger Technology, Decentralization, and Smart Contracts Explained (Packt Publishing Ltd 2018).
Bryan Garner, Black's Law Dictionary (West Group 1999).
Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Sinar Grafika 1997).
Agus Yudha Hernoko, Dasar-dasar Hukum Kontrak: Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak. (Program Magister Kenoktariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2005).
”. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil (Kencana Prenada Media Group 2010).
Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2018).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2017).
”. Pengantar Ilmu Hukum, (Prenada Media 2008).
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Raja Grafindo Persada 2005).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Universitas Sebelas Maret 2003).
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti 1990).
Reggie O'Shields, Smart Contract: Legal Agreements for the Blockchain (Cambridge University Press 2017).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Raja Grafindo Persada 2006).
Niniek Suparni, Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya (Sinar Grafika 2009).
Melanie Swan, Blockchain: Blueprint for a new economy (O'Reilly Media 2015).
Wahana Komputer, Apa & Bagaimana E-Commerce, (Andi Offset 2002).
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli (Raja Grafindo Persada 2003).
Yahya Ahmad Zein, Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce, (Mandar Maju 2009).
Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker (ed.), Good Faith in European Contract Law (Cambridge University Press 2000).
Jurnal Mark Giancaspro, ‘Is A ‘Smart Contract Really A Smart Idea? Insights From A Legal Perspective' (2017) 33 Computer Law & Security Review.
Alex Hughes, [et.,al.]., ‘Beyond Bitcoin: What Blockchain and Distributed Ledger Technologies Mean for Firms' (2019) 62 Business Horizons.
Daniel Macrinici, Cristian Cartofeanu, dan Shang Gao, ‘Smart Contract Applications Within Blockchain Technology: A Systematic Mapping Study' (2018) 35 Telematics and Informatics.
Aris Setyo Nugroho, ‘Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law' (2014) 1 Repertorium.
Nick Szabo, ‘Smart Contracts' (1994) 02 First Monday Technology Journal.
Laman
Etherisc, ‘Etherisc: Reinventing Insurance' (Etherisc) <https://etherisc.com/> accessed 10 Mei 2019.
Fizzy AXA Official Website, ‘About Us', <https://fizzy.axa/>, accessed 10 Mei 2019.
Monalia Mariana ‘Apa Itu E-Commerce' (Universitas Pasundan, 2012) accessed 18 November 2018.
Yoshi Natania, ‘Pertumbuhan E-Commerce Indonesia Meningkat Tajam, Siapa di Posisi Teratas?' (IDNTimes, 2017) <https://www.idntimes.com/business/ economy/yoshi/pertumbuhan-e-commerce-indonesia-1/full> accessed 18 November 2018. Quube: The Ubiquitous Blockchain Economy, ‘Apa itu QuuBe?' <https://www.quube. xyz/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=394#qcoin> accessed 10 Mei 2019.
Adi Suja, ‘Everything You Need to Know About Bitcoin and Blockchain in Ecommerce'. (Ecommerce Platforms, 2017) accessed 19 Desember 2018. Nick Szabo, ‘Smart Contracts' (Phonetic Sciences, 2006) <http://www.fon.hum.uva.nl/rob/ Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/ szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html> accessed 21 Oktober
Andrew Tar, ‘Smart Contract, Explained' (Cointelegraph, 2017) accessed 21 Agustus 2018.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
