Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik
Downloads
Buku
Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Gadjah Mada University Press 2008).
A. W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (RajaGrafindo Persada 2002).
C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, (Pradnya Paramitha 1979).
Dewi Sartika, ‘Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara' (PKP2A III LAN Samarinda 2016).
Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary (West Publishing Co 1968).
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Kebijakan Pelayanan Publik (Nuansa 2009).
Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi (Bumi Aksara 2008).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2006).
________, Penelitian Hukum (Prenada Media 2016).
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Gadjah Mada University Press 2011).
________,Fungsi Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Universitas Airlangga 1994).
Sedarmayanti, ‘Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil' (Refika Aditama 2010).
Sirajuddin [et.al.].,Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi, (Setara Press 2011).
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat (Rajawali Press 1995).
Sri Hartini [et.,al.], Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Sinar Grafika 2008).
Tatiek Sri Djatmiati, ‘Buku Ajar Kuliah Hukum Perizinan' (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).
Jurnal
Deri Febriana, ‘Pengembangan Sistem Manajemen Sumber daya Aparatur dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia' (2014) VI Jejaring Administrasi Publik.
Irwan Fathurrohman, ‘Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Melalui Metode Pendidikan Dan Pelatihan' (2017), 11 Manajer Pendidikan.
Santoyo, ‘Penegakan Hukum di Indonesia' (2008) 8 Jurnal Dinamika Hukum.
Laman
M. Agus Yozami, ‘3 Kompetensi Kunci yang Wajib Dimiliki ASN Para CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM diharap dapat menjadi ASN yang professional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani' (hukumonline.com,2018)< https://
www.hukumonline com/berita/baca/lt5a65dc3a5d880/3 kompetensi-kunciyang-wajib-dimiliki-asn/>.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).