Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah
Downloads
Buku
Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer (Fikahati Aneska 2009).
Fauzi, Muzni, Membongkar Trik Penyimpangan Penggunaan Keuangan Negara (Gramediana 2013).
Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana Prenada Media Group 2011).
Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan ke-2 (Sinar Grafika 2016).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2008).
Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya paa Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Total Media 2009).
Ongkokhom, Tradisi dan Korupsi (Yayasan Obor Indonesia 1988).
Press, Tim Permata, Kompilasi Hukum Islam (Permata Press 2014).
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (PT. Eresco 1989).
Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Pidana (Airlanga Univesity Press 2014).
Santoso, Johari, dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia (UII Press Yogyakarta 1983).
Soesilo,R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia Bogor 1991).
Subekti, R, Aneka Perjanjian (Citra Aditya Bakti 1995).
Surachmin, dan Suhandi cahaya, Strategi Dan Teknik Korupsi : Mengetahui Untuk Mencegah (Sinar Grafika 2013).
Suryodiningrat, R.M., Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian (Tarsito 1982).
Wiyono, R, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Alumni 1983).
Jurnal, Majalah, dan Sumber Lain Badan Pemeriksa Keuangan, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah' (2015) Jurnal BPK.
Budi, Prastowo, M. Hari Wahyudi, A'an Effendi, ‘Hibah Pemerintahan dan Pertanggungjawabannnya' (2017) 1 Justitia Jurnal Hukum.
Hiariej, Eddy O.S. ‘Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi' (2012) Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Suwitri, Sri, ‘Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi', (2017) 4 Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik.
Sianturi, Holmes, ‘Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara' (2017) 1 Jurnal Wawasan Yuridika.
Tyas Pangesti, ‘Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt)' (2009) Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Laman
Aziz, Abdul, ‘Modus-Modus Operandi Korupsi Lewat dana Hibah' (Tirto,2017)<https://tirto.id/modus-modus-operandi-korupsi-lewat-dana-hibah-chWR> diakses pada tanggal 10 September 2018.
News, Antara, ‘Kejari Bangil Tetapkan Makelar Jasmas DPRD Jatim Tersangka'(jatim Antarnews,2015) <https://jatim.antaranews.com/berita/150930/kejaribangil-tetapkan-makelar-jasmas-dprd-jatim-tersangka> diakses pada tanggal
Desember 2018.
Prastyo, Deny, ‘Begini Aliran Dana Jasmas 2016 yang Diterima Anggota DPRD Surabaya' (Detik,2019) <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4473435/
begini-aliran-dana-jasmas-2016-yang-diterima-anggota-dprd-surabaya> diakses pada tanggal 07 Mei 2019.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Bergerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R. Subekti.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465).