Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah: Solusi Discriminatory Housing Practices Terhadap Mahasiswa Pendatang Papua di Kabupaten Sleman
Downloads
Buku
A. Masyhur Effendi, [et,.al.], HAM: Dalam dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial (Ghalia Indonesia 2014).
Ernawati Purwaningsih, [et.,al.], Interaksi Penghuni Asrama Mahasiswa dengan Masyarakat Sekitar: Suatu Pijakan Awal Multikulturalisme (Balai Pelestarian Nilai Budaya 2014).
Martha Meijer, Jangkauan Impunitas Indonesia: Terjemahan dari The Scope of Impunity In Indonesia (The Netherlands Humanist Committee On Human Rights (HOM) (Jaringan Mitra Impunitas 2007).
Soerjono Soekanto Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat (Citra Niaga Rajawali Pers 1993).
Sudikno Mertokusumo Beberapa Azas Pembuktian dan Penerapannya dalam Praktik (Liberty Yogyakarta 1980).
Wahyu Wibowo, Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia (Sekolah Tinggi Hukum Militer 2014).
Jurnal
AA.A. Tara Trendyari, [et.,al.], ‘Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Migrasi Masuk ke Kota Denpasar’, (2014), 3 10 E-Jurnal EP Unund.
Girindra Adyapradana, ‘Identitas dan Pembentukan Stereotip Pemain Indonesia Dalam Online Game’ (2012) 3 Jurnal Komunikasi Indonesia.
Adiwignya Nugraha Widhi Harit. ‘Interaksi Struktur dan Agency: Studi Kasus Migrasi Pendidikan Mahasiswa Perempuan Luar Jawa Ke Surabaya’ 2018, Volume 00. Jurnal Psikologi UNESA.
Feybee H. Rumandor,[et.,al.], ‘Stereotip Suku Minahasa Terhadap Etnis Papua’ (2014) III Acta Diurna.
Yulius, ‘Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia: Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)’, (2015), 04 3 Jurnal Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
Laman
DPRD Sleman, ‘Sekilas Sleman’, (DPRD Kabupaten Sleman, 2017), <https://dprd.slemankab.go.i d/sekilassleman/>, accessed 18 November 2019.
Humas DIY, ‘Luas Wilayah’, (Humas DIY) <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/
luas-wilayah>, ac cessed 19 November 2019.
Kementerian Dalam Negeri, ‘Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Revisi’, (Kemendagri, 2016), <https://www.kemendagri.go.id/media/filemana ger/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_
juni2016.pdf>, accessed 20 November 2019.
Portal Informasi Indonesia, ‘Suku Bangsa’, (Indonesia.GO.ID, 2017), <https://www.indonesia.go.i d/profil/sukuban gsa>, accessed 19 November 2019.
Universitas Gadjah Mada, ‘Memetakan Masalah Pokja UGM Rancang Solusi untuk Papua”, (UG M 2016), <https://www.ugm. ac.id/id/b erita/8020-memetakanmasalah-pokja-ugm-rancang-solusi-untuk-papua>, accessed 22 November 2019.
Yahya Ulya, ‘Mereka Tidak Menerima Kos untuk Anak Papua’, (BBC, 2016),<https://www.bbc.c om/indonesia/maj alah/2016/07/160714_trensosial_papua> accessed 18 November 2019.
Perundang-undangan
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemondokan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 9).
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 111).
Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pemondokan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 24 Seri D).
Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 68 Seri D).
Standar Norma dan Seting No.1 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, PDRE/C/GC/32, 30.Komnas HAM: Rapat Paripurna 2-4 September 2018.
Civil Rights Act of 1968, AN ACT To prescribe penalties for certain acts of violence or intimidation, and for other purposes, (Public Law 90–284, 82 Stat. 73),[As Amended Through P.L. 113–4, Enacted March 7, 2013].
