Keabsahan Penentuan Jaminan Aset Bumn dalam Rangka Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah
Downloads
Buku
Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara (Sinar Grafika 2018).
Bohari, Hukum Anggaran Negara (Rajawali Press 1995).
Hartini Rahayu, BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Kepailitan di Indonesia (Setara Press 2017).
Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (Revka Petra Media 2016).
Muhammad Djafar Saidi, [et. al.], Hukum Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik (Rajawali Press 2017).
Philipus M. Hadjon, [et. al.], Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).
_______, Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan
(Bestuurhandeling) (Penerbit Djumali 1985).
Pieter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2016).
R. Subekti, [et.,al.], Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Balai Pustaka 2014).
Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Negara (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 2018).
Jurnal
Gregoryo Terok, ‘Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit' (2013) I Lex Privatum.
Hadian Afriyadi, ‘Rekonstruksi Yuridis Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara' (2017) IX Al'Adl.
Merdiansa Paputungan, ‘Diskursus Kewenangan Audit BPK terhadap keuangan BUMN(Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013' (2017) 29 Mimbar Hukum.
Rani Lestari, [et. al.], ‘Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Kaitannya dengan doktrin Business Judgement Rules' (2018) 1 Acta Diurnal.
Selatieli Zendrato, [et al.], ‘Analisis Hukum atas Pemeriksaan Kekayaan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013' (2016) 4 USU Law Jurnal.
Laman
Ali, ‘Pengadilan Boleh Sita Harta BUMN' https://www.hukumonline.com/berita/
baca/lt4cbc1bcd43fa9/pengadilan-boleh-sita-harta-bumn/ dikunjungi pada tanggal 16 November 2018 pada pukul 09.30.
Biro Humas dan Luar Negeri, ‘Kekayaan Negara yang Dipisahkan : Apakah Tidak Termasuk Keuangan Negara?' http://www.bpk.go.id/news/kekayaan-negarayang-dipisahkan-apakah-tidak-termasuk-keuangan-negara dikunjungi pada
tanggal 16 November 2018 pada pukul 10.00.
Heryanto Sijabat, ‘Akibat Hukum Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan'https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-danperbendaharaan/21026-akibat-hukum-pengelolaan-kekayaan-negara-yangdipisahkan dikunjungi pada tanggal 16 November 2018 pada pukul 17.00.
Sovia Hasanah, ‘Bolehkah Dilakukan Penyitaan atas Aset BUMN Perum?' https://
www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59a973251d486/bolehkah-dilakukanpenyitaan-atas-aset-bumn-perum/ dikunjungi pada tanggal 12 Maret 2019 pada pukul 19.30.
Suara Pembaruan, ‘Mengelola Risiko Utang' https://www.beritasatu.com/
tajuk/5870-mengelola-risiko-utang.html dikunjungi pada tanggal 04 Februari 2019 pada pukul 09.00.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4885).
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5202).
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1000).
