Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
Downloads
Buku
A'an Efendi, [et.al] Hukum Administrasi (Sinar Grafika 2017).
Ahmadi Miru [et.al.] Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW (Rajawali Pers 2018).
Amiruddin, [et.al.] Pengantar Metode Penelitian Hukum (Rajawali Pers 2013).
Dyah Ochtorina Susanti, [et.al.] Penelitian Hukum: Legal Research (Sinar Grafika 2014).
Hayat, Manajemen Pelayanan Publik. (Rajawali Pers 2017).
Ikatan Akuntan Indonesia, Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Badan Layanan Umum & Badan Layanan Umum Daerah, (Ikatan Akuntan Indonesia 2017).
J Satrio, Hukum Perikatan (Alumni 1999).
Masana Sembiring, Budaya & Kinerja Organisasi: Perspektif Organisasi Pemerintah. (Fokusmedia 2012).
Mediya Lukman, Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju Korporasi (Bumi Aksara 2015).
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (PT. Citra Aditya Bakti 2017).
Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih 1985).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2016).
________, Pengantar Ilmu Hukum (Prenadamedia Group 2016).
Philipus M. Hadjon, [et.al.] Hukum Administrasi dan Good Governance (Penerbit Universitas Trisakti 2010).
________, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Gadjah Mada University Press 2012).
________, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).
Restianto, Yanuar E dan Icuk Rangga Bawono, Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD. (UPP STIM YKPN 2015).
Soekarwo, [et.al.], Pelayanan Publik Dari Dominasi Ke Partisipasi (Airlangga University Press 2006).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty 2008).
________, Penemuan Hukum Suatu Pengantar (Liberty 2009).
Suparto Wijoyo dan Prasetijo Rijadi, [ed], Administrative Reform Pakde Karwo Birokrasi itu Melayani (Prenadamedia Group 2015).
Yohanes Sogar Simamora, Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia (LaksBang Pressindo 2017).
Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan (Rajawali Pers 2013).
Jurnal
Waluyo Indarto, ‘Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah' (2011) IX Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia.
Laman
Amrullah, Muchamad dan Widyaiswara, ‘Meninjau Kembali Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Badan Layanan Umum' (bppk.kemenkeu. go.id,2018) https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikelanggaran-dan-perbendaharaan/8215-meninjau-kembali-pengadaanbarangjasa-pemerintah-di-satuan-kerja-badan-layanan-umum˃ accesed tanggal 23 Oktober 2018.
Prakoso, Cathas Teguh, ‘Badan Layanan Umum ditintau Dalam Perpsektif New Institutional dan Principal-Agent Theory' (portal.fisip-unmul.ac.id, 2019) <https://www.portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2541> accesed tanggal 4 April 2019.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, ‘Pengadaan Jasa Pengelola Pest Control (BLU) kebutuhan periode Maret s/d Desember pada Rumah Sakit Kanker Dharmais TA 2019' (www.lpse.depkes.go.id,2019) <http://www.lpse.
depkes.go.id/eproc4/lelang/24910047/pengumumanlelang> tanggal accesed 15 Maret 2019.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, ‘Belanja Barang dan Jasa BLUD',(www.lpse.jatimprov.go.id,2018) https://lpse.jatimprov.go.id/eproc4/
lelang/13418015/pengumumanlelang> accesed tanggal 20 Maret 2019.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155).
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642).
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765).
