Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah
Downloads
Buku
Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara (Sinar Grafika 2012).
Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum (Alumni 2011).
Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Gramedia 1986).
Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara (Rajawali Pers 2011).
Nia K. Winayanti, Hand-out Pengertian Keuangan Negara (FH Unpas 2015).
Philipus M. Hadjon,[et.,al.], Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Gadjah Mada University Press 2012).
W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara (Grasindo 2006).
Jurnal
Agus Ngadino dan Iza Rumesten,'Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi' (2011) 5 Simbur Cahaya.
Orasi Ilmiah
Philipus M. Hadjon, ‘Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih', Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1994).
Laman
Mei, ‘2 Pegawai KPPN Ditahan Terkait Pencairan Dana Proyek Fiktif Rp 8 M' (Detiknews 2011) <https://news.detik.com/berita/1582513/2-pegawai-kppnditahan-terkait-pencairan-dana-proyek-fiktif-rp-8-m> accessed 7 Agustus 2018.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1094).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736).
