Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya
Downloads
Salah satu tanah asset yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu Tanah Gemeente Surabaia, tanah yang berasal dari Zaman Gemeente Surabaia. Zaman Gemeente Surabaia, merupakan zaman kolonial dimana tanah (Izin Pemakaian Tanah) disebut sebagai tanah surat ijo itu berasal. Izin Pemakaian Tanah (IPT) merupakan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memakai tanah dan bukan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya. Pengaturan Izin Pemakaian Tanah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah. Dalam praktiknya, pemegang tanah IPT statusnya masih mengambang dan kemungkinan akan memperoleh prioritas perubahan status menjadi Hak Milik (HM). Pada penelitian ini, terdapat pembahasan mengenai Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam Pelepasan Tanah yang diterbikan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan Prosedur Perolehan Hak Atas Tanah yang berasal dari Izin Pemakaian Tanah (IPT).
Daftar Bacaan
Buku
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya (Djambatan 2003).
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke – 21 (Alumni Publisher 2006).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).
_____, Penelitian Hukum cetakan ke – 11 (Kencana 2011).
Urip Santoso, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif Edisi Pertama (Kencana 2012).
_____, Hukum Penataan Ruang (Airlangga University Press (AUP) 2012).
_____, Perolehan Hak Atas Tanah (Prenadamedia Group 2015).
_____, Buku Ajar Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah, (PT Revka Petra Media 2018).
Jurnal
Urip Santoso, ‘Pengelolaan Tanah Asset Pemerintah Kota Surabaya' (2010) Majalah Yuridika 25.
Suryakanto, ‘Konflik Tanah Surat Ijo Di Surabaya (Sebuah Perspektif Teoritik-Resolutif)' (2016) Jurnal Agraria dan Pertanahan 2.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5533).
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 Nomor 1/B).
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1).
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.
